Akademisi: UU Anti-Terorisme Mendesak Disahkan

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 4418

Akademisi: UU Anti-Terorisme Mendesak Disahkan
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Kombes (Purn) Suhadi SW, Mantan Humas Polda Kalbar
“Sementara pada UU yang baru nantinya, kepolisian diberi waktu yang lama, melakukan penahanan dalam melakukan pendalaman. Sehingga peluang mengungkap jaringan lebih besar lagi,”

Herlan, Pengamat Politik Untan
“Karena terjadi banyak kasus. Pada akhirnya kita membutuhkan Undang-undang yang semakin memperkuat pihak kepolisian untuk melakukan sebuah tindakan,”

JAKARTA, SP
- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robikin Emhas menyatakan bahwa Revisi Undang-Undang Anti-Terorisme jauh lebih penting daripada pembentukan Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan (Koopssusgab).

"Rencana pembentukan Koopssusgab yang terdiri dari satuan-satuan di TNI untuk menangkal terorisme sebaiknya tidak diteruskan. Kita berharap bahwa DPR dan pemerintah fokus pada Revisi Undang-Undang Antiterorisme," katanya di Beijing, China, Kamis (17/5).

Menurut dia, UU Anti-Terorisme yang berlaku saat ini memiliki banyak kelemahan, di antaranya tidak adanya aturan mengenai tindakan-tindakan pendahuluan terorisme.

"Misalnya ada orang Indonesia yang ikut pelatihan atau bahkan mendukung ISIS atau Alqaeda di luar negeri. Dia dilatih untuk merakit bom, dicuci otak untuk menjadi tetroris. Namun saat pulang ke Indonesia tidak disentuh oleh hukum kita karena belum ada undang-undangnya," kata pria yang berprofesi sebagai pengacara ini.

NU telah mengusulkan adanya perluasan pengertian mengenai terorisme, termasuk tidakan pendahuluan.

Ia melihat bahwa UU Antiterorisme yang berlaku saat ini belum mengoptimalkan peran serta intsitusi yang memiliki otoritas tindakan pencegahan. Ada BAIS, BIN, di kejaksaan ada intel, di lembaga-lembaga lain juga ada yang tidak diatur dalam undang-undang saat ini. 

“Kami usulkan direvisi agar antarlembaga tersebut tidak menimbulkan egosektoral. Jangan sampai ada yang punya informasi, tapi tidak disampaikan karena yang punya nama dalam penindakan itu institusi tertentu. Ini berbahaya sekali," ujar Robikin yang mendampingi Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah di daratan Tiongkok itu.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo sudah mengizinkan pembentukan Koopssusgab untuk memberantas teror.

Koopssusgab merupakan tim antiteror gabungan tiga matra TNI. Pasukan ini berasal dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI Angkatan Udara.

Menurut Moeldoko, Koopssusgab berada di bawah komando Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. "Ini operasi harus dijalankan untuk preventif agar masyarakat merasa tenang. Saat ini terjadi hukum alam, hukum aksi dan reaksi. Begitu teroris melakukan aksi, kita beraksi, kita melakukan aksi, mereka bereaksi," tambah Moeldoko.

Presiden Joko Widodo menegaskan, Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme yang diajukan sejak 2016 hingga kini, masih bergulir di DPR. Jokowi meminta agar DPR segera mengesahan RUU tersebut, atau jika tidak pemerintah akan mengambil tindakan sendiri, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme itu diajukan pemerintah pada Februari 2016, sebulan setelah teror bom Thamrin, 14 Januari 2016. UU tersebut merupakan penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002. Hingga kini, RUU itu belum juga selesai.

"DPR dan kementerian terkait yang berhubungan dengan revisi UU Tindak Pidana Terorisme, yang juga kita ajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu, sudah dua tahun untuk segera diselesaikan secepat-cepatnya, Juni yang akan datang,” kata Jokowi.

RUU Terorisme merupakan payung hukum yang penting bagi aparat Polri, untuk bisa menindak tegas dalam pencegahan maupun dalam tindakan.
Partai Berjanji

Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan, sudah mendapat janji dari partai pendukung pemerintah, segera menyelesaikan revisi UU Terorisme.

"Sudah dijanjikan oleh DPR, setelah bicara dengan saya perwakilannya, beberapa partai pendukung pemerintah dan juga partai-partai yang juga akan saya ajak bicara sepakat, untuk menyelesaikan revisi itu dengan segera," kata Wiranto.

UU Terorisme merupakan payung hukum yang dibutuhkan aparat keamanan, Polri, TNI, menyelesaikan masalah itu. Bila revisi itu disahkan, maka ada sejumlah tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat keamanan untuk mencegah teror.

"Bagaimana penempatan pasukan, jumlahnya berapa, tentu tidak bisa kita sampaikan ke masyarakat, bagaimana gabungan pasukannya," ungkap Wiranto.

Sementara, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, pemerintah menargetkan revisi UU Anti-Terorisme dilakukan pada masa sidang DPR, selanjutnya yang dimulai 18 Mei 2018.

"Tidak ada perbedaan definisi mengenai terorisme, itu sudah selesai. 18 Mei kan pembukaan masa sidang, nanti pimpinan pansus mengundang kita, kita minta segera disahkan. Yang pasti pak Menko sudah memanggil partai pendukung pemerintah,” kata Yasonna. 

Kendala Aturan 

Mantan Humas Polda Kalbar, Kombes Pol (Purn) Suhadi SW mengatakan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak memberi keleluasaan dari pihak kepolisian, untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme.

Sebagai contoh, jika pada UU yang lama pihak kepolisian jika mencurigai tindak pidana terorisme, maka hanya diberi waktu sedikit untuk memeriksa. 

“Sementara pada UU yang baru nantinya, kepolisian diberi waktu yang lama, melakukan penahanan dalam melakukan pendalaman. Sehingga peluang mengungkap jaringan lebih besar lagi,” katanya.

Kedua, pada UU yang baru nantinya diharapkan akan lebih luas lagi cakupan materi yang ada, mulai dari pencegahan dini, preemtif, preventif dan penegakan hukumnya dapat dilakukan secara maksimal.

“Yang sekarang kan tidak,” imbuhnya.

Ketiga, selama ini penanganan terorisme seolah-olah hanya dilakukan oleh satu instansi saja, sehingga kedepan semua pihak dapat terlibat dalam penanganan. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan akademisi yang dapat dilibatkan, sesuai dengan keilmuan masing-masing. Hal itulah yang saat ini belum terjadi secara maksimal.

Terkait keterlibatan TNI dalam UU Terorisme nantinya, dia mengatakan tidak menjadi masalah, sebab selama ini TNI dan Polri sudah bersinergi dengan baik. Namun nantinya sesuai dengan UU yang ada, dalam penegakan hukumnya tetap kepolisian yang dikedepankan. Tetapi pada proses penanggulangan setiap orang dapat terlibat.

“Artinya, TNI juga tidak ada masalah, TNI juga biasa menangani masalah terorisme, saya kira bagi pihak Polri itu justru bagus. Semua pihak dapat dilibatkan,” imbuhnya.

Terorisme merupakan jaringan, sehingga diharapkan nantinya semua instansi yang terlibat didalamnya, tidak mudah menyampaikan informasi secara segera. Karena ada informasi-informasi yang dikecualikan. Sebab jika disampaikan segera maka ditakutkan jaringan tersebut akan hilang.

“Diharapkan nanti kalau banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan terorisme, ya diharapkan untuk tidak gampang mempublikasikan setiap peristiwa, setiap kejadian yang belum tuntas, artinya jaringan yang belum tuntas nanti akan menjadi kendala,” jelasnya.

Adanya kekhawatiran dari pihak-pihak tertentu jika RUU tersebut disahkan, akan disalahgunakan wewenang dari pihak terkait? 

Suhadi mengatakan, pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya memiliki kode etik profesi, memiliki hukum acara. Masyarakat tidak perlu khawatir dalam penanggulangan terorisme. Polri tidak serampangan, namun ada SOP dan aturan yang harus diikuti.

“Selain itu banyak pihak yang bisa mengawasi, mulai dari wartawan juga boleh, LSM, dari pengawasan internal sendiri, dari Propam, termasuk penyidik. Jadi tidak ada masalah. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kewenangan yang diberikan UU kepada kepolisian,” imbuhnya.

Sementara, pengamat politik Universitas Tanjungpura, Herlan mengatakan, persoalan tarik ulurnya pembahasan RUU Terorisme oleh pemerintah dan DPR, tidak ada kaitannya dengan tahun politik 2018 maupun Pilpres 2019 yang akan datang.

Menurutnya, pembahasan RUU Terorisme berbicara terkait dengan kewenangan pihak kepolisian, dan kewenangan TNI yang terlibat dalam penangganan teroris itu sendiri.

“Karena terjadi banyak kasus. Pada akhirnya kita membutuhkan Undang-undang yang semakin memperkuat pihak kepolisian untuk melakukan sebuah tindakan,” jelasnya.

Menurutnya, UU yang ada perlu dilakukan revisi. Hal itu berkaitan dengan keamanan masyarakat sendiri. Herlan menjelaskan, sebenarnya yang menjadi masalah di RUU itu berkaitan dengan kewenangan yang diberikan, takut nantinya memperngaruhi HAM itu sendiri.

“Revisi itu memang perlu dilakukan, dengan beberapa ketentuan, manakala pada saat pencegahan mereka memang sudah terbukti, melakukan atau mempunyai usaha-usaha teror tersebut,” tuturnya. 

Terkait keterlibatan TNI dalam penindakan terorisme bisa saja dilalukan. Apabila pihak teroris mengancam, dan polisi tidak mampu menanggani sendiri. Menurutnya, konsteks tersebut yang perlu ditekankan untuk dijadikan tolak ukur didalam UU tersebut.

“Itu sebenarnya kalau sudah dimasukan di dalam aturan UU yang baru, maka saya rasa tidak akan menjadi masalah,” ujarnya. 

Hal itu sebenarnya terjadi karena adanya kekhawatiran dari pihaknya, yang khawatir itu memberikan kewenangan yang begitu besar, sehingga berdampak dan menimbulkan aksi arogan,” ujarnya. (adi/iat/rah/ant/det/lis)

Koopssusgab Disesuaikan dengan UU Anti-Terorisme 

Wakil Ketua DPR RI Agus Harmanto menilai pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) harus disesuaikan dengan UU Antiterorisme baru yang saat ini masih dalam proses pembahasan di tingkat Panitia Khusus DPR.

"Tentunya harus disesuaikan dengan UU yang ada. UU Antiterorisme yang direvisi dan sebentar lagi akan kita berlakukan, karena kita tinggal menunggu pengesahan, dalam artian finalisasi kemudian disahkan," kata Agus di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis.

Dia menilai kerja sama tugas TNI dan Polri dalam menangani aksi terorisme sangat dimungkinkan sehingga harus diatur dalam aturan UU yaitu dalam UU Antiterorisme.

Menurut dia, tugas TNI-Polri dalam penanggulangan terorisme sudah diatur dalam UU TNI dan UU Polri sehingga perlu UU Antiterorisme yang mengatur koordinasi antar kedua institusi tersebut dalam menanggulangi aksi teror.

Agus menilai wajar jika TNI dikerahkan saat ini untuk menanggulangi aksi terorisme karena militer memiliki kemampuan melawan teroris.

"Karena memang TNI dan Polri sendiri banyak mempunyai keahlian-keahlian di bidang ini, bidang intelijen yang apabila kemampuan ini digabung tentunya akan menjadi manfaat yang tertinggi bagi nusa bangsa dan negara," ujarnya.

Ia menilai pembentukan Koopssusgab tidak bertentangan dengan UU yang ada karena sejak dulu sudah biasa TNI diperbantukan untuk tugas Polri.

Dia menilai TNI dapat dilibatkan sewaktu-waktu dalam penanggulangan terorisme ketika negara membutuhkan perbantuan dari institusi tersebut. (ant/lis)