Gugatan Ditolak PTUN, Hanura Daryatmo-Sudding Tak Punya Legal Standing

Nasional

Editor K Balasa Dibaca : 3257

Gugatan Ditolak PTUN, Hanura Daryatmo-Sudding Tak Punya Legal Standing
Kuasa Hukum DPP Hanura Ketum OSO, Petrus Selestinus. (ist)
JAKARTA, SP - Kuasa Hukum DPP Partai Hanura kubu Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekjen Herry Lontung Siregar, Petrus Selestinus mengatakan pihak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, telah menolak permohonan keputusan fiktif positif dari kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Kamis, (17/5).

“Dengan membacakan Putusan Perkara Permohonan No. 12/PTUN-JKT/2018, Tentang Keputusan Fiktif Positif terkait Kepengurusan DPP Partai Hanura versi  kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding yang dimohonkan ke Pengadilan PTUN Jakarta agar dinyatakan sebagai Kepengurusan yang sah dari DPP Partai Hanura,” kata Petrus Salestinus di Jakarta, Kamis, (17/5/2018).

Ia juga mengatakan, alasan Majelis Hakim PTUN Jakarta menolak permohonan fiktif positif yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Jakarta pada 17 April 2018 oleh Daryatmo dan Sarifuddin Sudding, yang menyalahi aturan UU.

“Disamping itu apa yang dituntut Daryatmo dan Sudding substansi permohonan keputusan fiktif positif meminta pengesahan Kepengurusan DPP Partai Hanura hasil Munaslub tanggal 18 Januari 2018 mempersoalkan keabsahan Kepengurusan DPP Partai Hanura hasil Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi yang dikeluarkan  Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 17 Januari 2018,” kata Pertrus.

Menurut Petrus, Daryatmo dan Sudding  dalam Permohonannya mengajukan bukti surat dari P.1- P.36 dan 3 (tiga) orang saksi fakta dan saksi ahli 2 (dua) orang, sementara Termohon (Kemhukham) mengajukan 1 saksi ahli.

Lebih lanjut ia menjelaskan, permohonan yang  diajukan adalah meminta agar Majelis Hakim mengesahan Pengurus DPP Partai Hanura hasil Munaslub tanggal 18 Januari 2018. Majelis Hakim mendasarkan penolakan Permohonan Daryatmo dan Sudding pada Perma No. 18 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat formal untuk mengajukan lermohonan keputusan fiktif positif.

Menurut Majelis Hakim PTUN Jakarta, Petrus menambahkan, lermohonan pengesahan tidak boleh memohon untuk membatalkan keputusan pejabat yang telah ada dan sedang digugat dalam perkara PTUN atau  menjadi obyek sengketa. 

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan lemohon (Daryatmo dan Sudding) bukanlah permohonan fiktif positif,  dikarenakan ada sengketa kepengurusan yang sedang diperiksa juga di PTUN Jakarta yaitu dalam Perkara Gugatan TUN  No.24/G/2018/PTUN.JKT.

“Akhirnya Majelis Hakim mengetok palu setelah membacakan amar putusannya yaitu, permohonan lemohon (Daryatmo dan Sudding) tidak dapat diterima dan menghukum pemohon (Daryatmo dan Sudding) membayar biaya perkara,” papar Petrus.

Ia menambahkan, putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta sekaligus membuktikan bahwa Daryatmo dan Sudding tidak memiliki legal standing untuk mengatasnamakan DPP Partai Hanura, menunjukan DPP Partai Hanura hasil Munaslub Daryatmo dan sudding tidak diakui Majelis Hakim dan tidak diakui Menteri Hukum dan HAM. (*)