OSO Siap Minta Maaf Tapi Tetap Persoalkan Aturan

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 628

OSO Siap Minta Maaf Tapi Tetap Persoalkan Aturan
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang
JAKARTA, SP - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang alias OSO, siap meminta maaf kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ucapan kasarnya di sebuah stasiun televisi. Namun, dia tetap menyampaikan keberatan soal pelecehan undang-undang dalam putusan uji materi keanggotaan DPD.

"Saya sih mau aja minta maaf. Cuma minta maaf apa susahnya. Tapi mana yang lebih berat? Goblok atau pelecehan Undang-Undang," cetus OSO, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/8).

OSO yang juga Ketua Umum Partai Hanura, menegaskan putusan MK melarang fungsionaris partai politik menjadi bakal calon anggota DPD merupakan kesalahan. Apa yang dia lakukan lantaran meragukan keputusan MK bagian dari tugasnya sebagai Ketua DPD. Dirinya mengaku wajib melindungi hak rakyat.

"Kalau pelecahan UU itu, waduh, berat. Apalagi penyimpangan dari peraturan UU. Contoh sekarang, kalau saya disuruh minta maaf, saya minta maaf nih. Maaf ya. Tapi saya sebagai Ketua DPD RI wajib melakukan perlindungan bagi kepentingan rakyat, terutama rakyat daerah," tuturnya.

Lebih lanjut, OSO juga menilai keputusan MK itu sebagai keputusan yang terlambat. Dia berkata fungsionaris parpol yang sudah mendaftar sebagai calon anggota di DPD berdasarkan PKPU tidak bisa dibatalkan pencalonannya karena keputusan MK.

"Umpamanya Anda lihat ada plang larangan lewat jalan, terus plang itu tidak ada. Anda lewat tidak? Lewat kan. Setelah Anda lewat, plang itu baru dipasang. Tidak boleh lewat. Apa Anda pulang lagi? Enggak bener kan? Nah itu," jelasnya.

OSO pun mengaku siap untuk bertemu MK untuk menyelesaikan polemik tersebut.

"Ya boleh-boleh saja. Itu enggak ada masalah. Tapi inisiatif itu dari siapa? Harus dari dia (MK) dong. Karena dia yang bikin salah, bukan saya," jelasnya.

Sebelumnya, OSO dinilai melontarkan ucapan kasar kepada MK yang telah memutus uji materi UU Pemilu yang membuat Anggota DPD tak bisa berasal dari anggota parpol. Pasca terbit somasi, dalam hitungan jam OSO langsung berinisiatif membuat surat jawaban.

"(kata 'goblok') itu merupakan respons cepat Pak OSO dengan tanpa maksud merendahkan harkat dan martabat MK," ujar MK Fajar Laksono, soal isi surat itu, di Gedung MK, Jakarta Pusat.

"Jadi ada kontradiksi interminus; di satu sisi Pak OSO menulis tidak bermaksud merendahkan MK, dan satu sisi (mengatakan) prihatin putusan MK tidak berikan keadilan dan melanggar hak konstitusional, terutama dari DPD," imbuhnya.

Fajar mengaku MK belum akan menanggapi surat balasan OSO. Namun demikian, MK mengapresiasi sikap putra Kalbar itu karena merespons somasi dengan cepat.

"Kami belum akan merespons kembali surat itu, tapi setidaknya itu menunjukkan respons Pak OSO terhadap surat yang kita kirimkan," kata dia. (cnn/bls)