Penenggelaman Kapal Penegakan Kedaulatan Indonesia

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 917

Penenggelaman Kapal Penegakan Kedaulatan Indonesia
Ilustrasi. (Net)
JAKARTA, SP - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan penenggelaman kapal ikan ilegal merupakan bentuk penegakan kedaulatan di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita juga ingin nilai-nilai kedaulatan ini mewarnai hari kemerdekaan kita," kata Menteri Susi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (22/8).

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Satgas 115 kembali menenggelamkan 125 Kapal pelaku Illegal Fishing serentak di 11 lokasi di seluruh Indonesia. Penenggelaman tersebut dipimpin langsung Susi Pujiastuti selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) di Bitung, Sulawesi Utara, Senin (20/8).

"Ini merupakan sumbangsih dari berbagai lembaga, penegakkan hukum dan perlindungan sumber daya laut ini sangat penting bagi kita," ujar Menteri Susi.

Dia menjelaskan, penenggelaman sengaja dilakukan bertepatan Hari Kemerdekaan Indonesia sebagai manifestasi dari upaya memberikan pesan kemerdekaan Indonesia untuk merebut kembali kedaulatan sumber daya perikanan Indonesia. 

Dia juga menekankan pentingnya kerja sama dan konsolidasi antara instansi dalam menindak tegas pelaku illegal fishing, terutama unsur Satgas 115 yakni KKP, Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Susi menyatakan penenggelaman ratusan kapal pencuri ikan itu untuk memberikan efek jera, sehingga kawasan perairan nasional terbebas dari aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. Sebelumnya, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) mengutarakan harapannya agar pemerintah dapat terus melanjutkan serta meningkatkan pemberantasan pencurian ikan di kawasan perairan nasional.

"Iskindo mengusulkan kepada Presiden untuk tetap konsisten memberantas dan mencegah praktik penangkapan ikan ilegal, yang tidak diatur dan tidak dilaporkan, serta penangkapan ikan yang merusak menuju perikanan berkelanjutan," kata Ketua Harian Iskindo Moh Abdi Suhufan. (ant/bls)