Kamis, 12 Desember 2019


Pasal Karet Penodaan Agama Kembali Makan Korban (Bagian Satu)

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 919
Pasal Karet Penodaan Agama Kembali Makan Korban (Bagian Satu)

PUTUSAN - Terdakwa kasus penistaan agama, Meliana mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/8). (Antara)

Divonis 18 Bulan Karena Bicara Soal Pengeras Suara Azan ke Tetangga


“Kak, sekarang suara masjid agak keras ya, dulu tidak begitu keras,” ucap Meliana, seorang ibu empat anak di Tanjungbalai, Sumut pada tetangganya 22 Juli 2016 lalu.

SP - Siapa sangka, ucapannya itu malah membuatnya jadi korban persekusi, dan divonis 18 bulan dengan sangkaan penodaan agama. Padahal, ketika jadi saksi persidangan, tetangga yang dicurhatinya mengakui, itulah kalimat yang diucap Meliana. 

Dari keterangan tim penasehat hukum Meliana di lapangan, isu tersebar bahwa Meliana melarang azan. Layaknya ungkapan, uang dititipkan tak akan bertambah namun ucapan sebaliknya, itulah nasib malang Meliana sekeluarga. 

Media sosial menambah bumbu ruyam. Tanggal 29 Juli 2016, massa mendatangi rumahnya. Melempari dan membakar. Massa turut membakar puluhan rumah, termasuk rumah ibadah umat Buddha di Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Tanggal 30 Mei 2018, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai mengeluarkan surat perintah menahan Meliana. Jaksa mendakwa dia melanggar pasal 156 subsidair pasal 156a Huruf (a) KUHPidana yang berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".

Jaksa mendakwa perbuatan pidana Meliana dilakukan 29 Juli 2016. Padahal pada tanggal tersebut, Meliana yang menjadi korban tindak pidana dari orang-orang yang beramai-ramai menyatroni rumahnya. Mengintimidasi dan berteriak bakar kepada Meliana dan keluarga. 

Jaksa menjadikan surat pernyataan dari orang lain dan fatwa MUI Provinsi Sumut, sebagai alat bukti Meliana melakukan perbuatan yang dituduhkan. Surat pernyataan tersebut dengan rinci menguraikan ucapan Meliana tanggal 29 Juli 2016, meskipun tidak pernah ada rekaman atau video yang membuktikan kebenaran surat pernyataan tersebut adalah ucapan Meliana.

Dalam sidang, Jaksa  Anggia Y Kesuma tidak pernah membuktikan kebenaran dakwaannya. Tidak dapat menghadirkan rekaman suara atau video yang bisa membuat terang tindak pidana yang dilakukan oleh Meliana. Vonis untuk Meiliana diketok 21 Agustus 2018. Ketua Majelis Hakim PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo, menyatakan Meiliana terbukti menista agama Islam. Keluhan Meiliana soal volume azan juga disebut memicu kerusuhan bernuansa SARA di Tanjungbalai.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, suami Meiliana, Lian Tui, telah meminta maaf ke Masjid Al Makhsum setelah sejumlah orang bereaksi negatif atas keluhan volume azan.

Sebagai saksi ahli dalam sidang, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Rumadi Ahmad sudah membeberkan tafsir azan dalam Islam. Dari keterangan tertulisnya, azan bukan ashlun min ushuluddin, bukan pokok-pokok ajaran agama sehingga tidak bisa dijadikan dasar penodaan agama. Azan pada dasarnya adalah seruan panggilan untuk salat. 

“Meskipun bagian dari syiar Islam, tapi hukumnya sunnah. Artinya azan bukanlah suatu kewajiban,” tulisnya.

Dia menambahkan, adzan dan pengeras suara dalam adzan adalah dua hal berbeda. Panggilan salat bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Dulu sebelum ada pengeras suara, panggilan salat dilakukan dengan memukul bedug atau kentongan. 

Menurutnya, mempermasalahkan pengeras suara adzan tidak bisa dimaknai mempersoalkan azan itu sendiri. Dalam hukum Islam, azan tidak masuk persoalan dharuri (sesuatu yang menjadi pokok ajaran agama yang wajib ditunaikan). Paling tinggi derajatnya hajiyah (sebagai kebutuhan yang harus ditunaikan supaya memudahkan urusan agama, sehingga azan hukumnya sunnah –paling tinggi sunnah muakkad). Sedangkan pengeras suara masuk kategori tahsiniyah (untuk semarak dan keindahan Islam). 

“Pengeras suara azan mempunyai dua sisi, sebagai syiar Islam di satu sisi, tapi dia juga punya potensi untuk mengganggu kehidupan sosial, terutama dalam masyarakat yang plural,” sebutnya.

Karena itulah, Dirjen Biman Islam Kementerian Agama mengeluarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomer KEP/D/101/78 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Dalam instruksi tersebut, ada tuntunan bagaimana seharusnya pengeras suara digunakan dalam masjid dan musala, yang intinya sangat penting memperhatikan ketenangan masyarakat. Jangan sampai pengeras suara azan, yang hukumnya sunnah, merusak sendi-sendi keharmonisan masyarakat.

“Karena itu penting adanya toleransi dua arah: pengelola tempat ibadah penting menyelami masyarakat, terutama non-muslim, tapi yang non-muslim juga perlu mengerti mengapa umat Islam menggunakan pengeras suara dalam azan. Kalau ada pihak yang terganggu harus diselesaikan dengan mengedepankan prinsip toleransi tersebut,” tulisnya. (bbc/gusdurian/balasa)