Jumat, 06 Desember 2019


Ketua MPR & DPR Desak KPU Kembalikan Oesman Sapta Calon DPD

Editor:

Angga Haksoro

    |     Pembaca: 2143
Ketua MPR & DPR Desak KPU Kembalikan Oesman Sapta Calon DPD

Jakarta, SP – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan pengurus partai politik (parpol) mencalonkan diri menjadi anggota DPD tidak berlaku surut. KPU tidak dapat menggunakan putusan itu sebagai dasar hukum mencoret sejumlah pengurus partai politik dalam daftar calon tetap anggota DPD Pemilu 2019.   

“Putusan MK berlaku ke depan. Putusan itu tidak bisa digunakan sebagai acuan, setelah pendaftaran dibuka. Apalagi seorang calon anggota DPD sudah dinyatakan memenuhi syarat dan masuk dalam DCS,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks DPR RI, Jakarta, Sabtu (29/9).    

Bambang Soesatyo mencontohkan, salah satu dampak putusan itu adalah dicoretnya nama Ketua DPD yang juga Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang dari daftar calon tetap (DCT).  

Bambang meminta KPU mengembalikan nama Oesman Sapta dalam DCT anggota DPD Pemilu 2019. “Kami berharap, KPU dan Bawaslu bersikap profesional dan proporsional dalam menjalankan undang-undang. Pencoretan nama Pak OSO dari DCT merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap undang-undang,” ujar mantan Ketua Komisi III DPR ini.  

Ketua MPR Zulkifli Hasan melontarkan dukungan senada. Dia berharap, KPU mengembalikan nama Oesman Sapta dalam DCT anggota DPD. “Nama Pak OSO harus dikembalikan dalam DCT. Dasar hukum yang digunakan KPU dalam melakukan pencoretan bertentangan dengan undang-undang, karena putusan MK tidak berlaku surut,” kata Zulkifli.  

Sebelumnya, KPU mencoret Oesman Sapta Odang sebagai calon anggota DPD karena tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. Oleh karenanya, Oesman Sapta dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.  

Seperti diketahui, aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7). Atas putusan KPU, Oesman Sapta Odang mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu. (ril)