Bamsoet dan Zulkifli Hasan, Sebut KPU Tak Harus Coret OSO

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 388

Bamsoet dan Zulkifli Hasan, Sebut KPU Tak Harus Coret OSO
Oesman Sapta
JAKARTA, SP - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan pengurus partai politik (parpol) mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak berlaku surut. Karenanya, KPU tidak bisa menggunakan putusan itu sebagai dasar hukum pencoretan sejumlah pengurus partai politik dalam DCT calon anggota DPD Pemilu 2019.

"Putusan MK berlaku ke depan. Putusan itu tidak bisa digunakan sebagai acuan setelah pendaftaran dibuka, apalagi seorang calon anggota DPD sudah dinyatakan memenuhi syarat dan masuk dalam DCS," ujar Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. 

Bamsoet mencontohkan, salah satu dampak putusan itu adalah dicoretnya nama Ketua DPD yang juga Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta dari DCT. Dia meminta, KPU mengembalikan nama OSO dalam DCT anggota DPD Pemilu 2019, karena dasar hukum yang dijadikan acuan KPU tidak berlaku surut. 

"Kami berharap, KPU dan Bawaslu bersikap secara profesional dan proporsional dalam menjalankan undang-undang. Pencoretan nama Pak OSO dari DCT anggota DPD merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap undang-undang," jelas mantan Ketua Komisi III DPR ini.

Ketua MPR Zulkifli Hasan melontarkan dukungan senada. Dia berharap, KPU mengembalikan nama OSO dalam DCT anggota DPD agar OSO dapat mengikuti Pemilu 2019 mendatang. 

"Nama Pak OSO harus dikembalikan dalam DCT. Dasar hukum yang digunakan KPU dalam melakuakan pencoretan betentangan dengan undang-undang, karena putusan MK tidak berlaku surut," kata Zulkifli. 

Sebelumnya, KPU tidak menetapkan OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. Oleh karenanya, OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik. 

Seperti diketahui, aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7). Atas putusan KPU, OSO mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu. (bls)