Kemnaker Naikkan UMP 8,03 Persen

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 455

Kemnaker Naikkan UMP 8,03 Persen
Grafis Koko (Suara Pemred)
Ketua Korwil KSBSI Kalbar, Suherman
"Perusahaan wajib menerapkan struktur skala upah. Karena implementasi di lapangan banyak perusahaan yang menerapkan pekerja disetarakan UMK, tidak memperhatikan lama bekerja atau sudah berkeluarga atau belum."

Ketua APINDO Kalbar, Andreas Acui
"Kita mau produk Dewan Pengupahan yaitu UMK dan UMP tidak cacat hukum, yaitu ikut dengan menggunakan rumus yang digariskan pemerintah."

JAKARTA, SP – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03 persen. Angka ini berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kepastian itu didapat dari Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 per 15 Oktober 2018. 

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-216/BPS/1000/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018, tercatat inflasi nasional sebesar 2,88 persen,? Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,15 persen. Dengan demikian, kenaikan UMP dan atau UMK tahun 2019 sebesar 8,03 persen.?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri, meminta buruh untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa terkait kenaikan UMP 2019. Menurutnya, besaran kenaikan yang ditetapkan telah berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dia menyatakan, buruh seharusnya bersyukur lantaran tiap tahun pemerintah menjamin kenaikan UMP melalui formula dalam PP tersebut. 

"Enggak perlu demo, enggak perlu ramai-ramai, upah naik. Da?n alhamdulillah tahun depan akan naik sekitar 8,03 persen," ujar dia kemarin.

Hanif mengungkapkan, formula kenaikan UMP seharusnya sudah dipahami semua pihak, termasuk buruh dan pengusaha. Adanya formula ini justru akan menguntungkan buruh.

"Upah itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sehingga itu lebih predictable. Karena salah satu fungsi dari PP 78 itu adalah, memastikan agar pekerja selalu mendapatkan kenaikan upah setiap tahun," jelas dia.

Namun demikian, jika buruh tetap akan menggelar aksi unjuk rasa terkait kenaikan UMP, Hanif berharap aksi tersebut dilakukan sesuai dengan aturan dan berjalan dengan damai.

"Demo boleh saja selama sesuai dengan ketentuan. Tapi ngapain demo? Wong enggak usah demo saja sudah naik," tandas dia.

Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan tersebut, gubernur diwajibkan untuk menetapkan UMP 2019. Selain berdasarkan besaran kenaikan yang ditetapkan pemerintah, kenaikan UMP juga dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

"UMP tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak pada tanggal 1 November 2018," ?ujar SE tersebut.

Selain itu, Gubernur juga dapat (tidak wajib) menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk kabupaten/kota tertentu, yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP.

"UMK tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2019. UMP dan UMK yang ditetapkan oleh gubernur berlaku terhitung mulai 1 Januari 2019," tandas SE tersebut.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalbar, Andreas Acui Simanjaya mengatakan, pihaknya selalu patuh dengan rumusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dia yakin besaran kenaikan sudah melalui kajian matang. Acui yang juga anggota Dewan Pengupahan mengatakan, setiap tahun penentuan UMP dan UMK melalui rumus dari pemerintah.

“Kita mau produk Dewan Pengupahan yaitu UMK dan UMP tidak cacat hukum, yaitu ikut dengan menggunakan rumus yang digariskan pemerintah,” katanya.

APINDO Kalbar sudah menggelar rapat internal terkait edaran tersebut. Namun untuk Dewan Pengupahan, masih menunggu. Dia pun berharap semua pengusaha mematuhi keputusan Dewan Pengupahan nantinya. Akan tetapi jika keberatan, bisa mengajukan banding sesuai prosedur ke Dinas Tenaga Kerja. 

“APINDO mengharapkan ada hubungan saling menguntungkan dan saling memahami, antara pihak pengusaha dan pihak pekerja. Sebab sesungguhnya kita adalah satu kesatuan sebagai penggiat dalam dunia usaha,” sebutnya.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menjelaskan perhitungan UMP sudah jelas tergantung pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dia mengamini perhitungan kenaikan dari pusat.

“UMP itu kenaikannya dihitung dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kalau pertumbuhan ekonomi 5 persen, inflasi 4 persen, harus 9 persen (kenaikan) gitu. Nah itu lah dasar hitungnya, bukan sembarangan tetapkan,” katanya.

Ruang Komunikasi

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kalbar, Santyoso Tio mengatakan, pada dasarnya Kadin Kalbar mendukung kenaikan UMP tahun 2019 yang ditetapkan pemerintah pusat. Kenaikan UMP menurutnya wajar, diselaraskan dengan kenaikan harga bahan pokok sekarang.

“Jadi saya kira kebijakan pemerintah untuk menaikan UMP itu sudah betul,” katanya.

Hanya saja dia khawatir, tidak semua perusahaan di Kalbar mampu menaikkan upah pekerjanya sesuai dengan keputusan pemerintah.

“Mungkin tidak semua sektor nantinya mampu dengan kenaikan itu. Akan ada sektor usaha tertentu yang saya rasa tidak mampu, seperti bidang retail,” ungkapnya.

Dia menyarankan pemerintah membuka ruang untuk membicarakan ketentuan kenaikan UMP kepada pengusaha.

“Mungkin kenaikannya bisa dilakukan bertahap, yang penting dengarkan dulu usulan dari pengusaha,” sarannya.

Santyoso juga berharap, penghitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang jadi dasar penetapan kenaikan UMP, bisa dilakukan lebih menyeluruh sampai ke semua sektor kebutuhan pangan.

“Setahu saya, kenaikan sektor hasil laut tidak diambil dalam penghitungan inflasi, padahal sektor laut selama ini sangat tinggi. Apalagi penghitungan inflasi ini kan diambil dari Pontianak dan Singkawang saja,” jelasnya.

Perjuangkan UMK

Ketua Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar, Suherman mengatakan, pihaknya lebih memperjuangkan kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Perihal UMP, sudah jelas aturannya dalam PP 78. Meski memang sempat diajukan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi namun ditolak.

"Tapi kami akan berjuang pada tingkat UMK Kabupaten dan sektoral, serta struktural skala upah," jelasnya.

Dia mengajak semua organisasi buruh bersatu agar tujuan itu tercapai. Menurutnya, kenaikan 8,03 persen belum memastikan upah layak. Perhitungannya hanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Kalbar itu sudah pakai UMK di kabupaten/kota. Kalau UMP itu untuk kabupaten/kota yang belum punya dewan pengupahan," ujarnya.

Menurutnya, pekerja buruh tentu menginginkan upah tinggi. Hanya saja, semua harus realistis. Akan sama saja bila meminta upah tinggi, tapi perusahaan banyak pergi.

"Yang penting itu, pekerja enak, pengusaha juga enak. Paling tidak ketika kenaikan upah ini, harapan kita pemerintah menjaga stabilitas harga pokok," ujarnya.

Menurut dia, penerapan upah minimum selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Upah minimum hanya untuk pekerjaan lajang. Mereka yang sudah berkeluarga harusnya berdasarkan struktur skala upah. Misalnya dengan memperhatikan lama kerja, pengalaman dan sebagainya. 

"Perusahaan wajib menerapkan struktur skala upah. Karena implementasi di lapangan banyak perusahaan yang menerapkan pekerja disetarakan UMK, tidak memperhatikan lama bekerja atau sudah berkeluarga atau belum," ujarnya.

Belum Layak

Ketua DPC F HUKATAN-KSBSI Bengkayang, Reza Satriadi mengatakan sebagian besar perusahaan menerapkan upah minimum, khususnya di sektor perkebunan sawit. Namun untuk buruh sektor pariwisata, perhotelan atau sektor-sektor lain, masih belum sesuai aturan.

Kenaikan UMP 8,03 persen menurutnya menimbulkan kekecewaan. Pasalnya, PP 78 yang jadi dasar sempat digugat. Namun pihaknya akan profesional menjalankan aturan. Hanya kecenderungan kenaikan upah besarannya kecil jika melihat sisi geografis, terutama di Kabupaten Bengkayang.

Di Kabupaten Landak, UMK tahun 2018 sebesar Rp2.003.000. Namun besaran itu dianggap belum menyejahterakan buruh setempat.

"Kalau dibilang layak, saya katakan UMK yang sudah ditetapkan di Landak itu belum mencapai upah layak. Memang kita harus memahami makna PP 78 yang menyebutkan itu bukan upah layak, hanya upah minimum," ujar Ketua FSB KSBSI Landak, Yasiduhu Zalukhu.

Padahal, aturan mengamanatkan kehidupan layak. Namun PP 78 belum mengakomodir kepentingan buruh. Akan tetapi dia menghargai keputusan naiknya UPM 8,3 persen. Dalam waktu dekat, organisasinya akan melakukan rapat membahas kenaikan tersebut.

“Hanya saja yang menjadi persoalan, apakah benar seluruh karyawan akan menerima upah seperti itu," katanya.

Sebab, upah yang ditetapkan peraturan perundang-undangan itu adalah upah terendah yang wajib didapatkan oleh para pekerja. Sementara di lapangan, banyak buruh dibayar dengan upah di bawah Rp1 juta dengan alasan mereka adalah Buruh Harian Lepas (BHL). Dia menyayangkan dan mempertanyakan fungsi pengawasan dinas terkait.

"Jangan ada lagi alasan BHL atau sebagainya. Itukan nanti kalau diterapkan di Landak, UMK-nya  berkisar Rp2,2 juta,” tutupnya. (dvi/iat/nak/nar/lip/jee/bls)

Tingkatkan Kualitas Pekerja

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk 2019 yang ditetapkan naik 8,03 persen mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Kenaikan tersebut diumumkan pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018.

Dia menjelaskan, setidaknya dengan kenaikan UMP itu, maka mampu memengaruhi secara positif di dua faktor pendorong ekonomi nasional. Yakni daya beli masyarakat, dan produktivitas dunia usaha.

"Kalau dari sisi daya beli kan berarti positif, kalau dari dunia usaha bagaimana kita melihat kenaikan upah itu dibarengi produktivitas atau tidak," tutur Sri saat ditemui di kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (10).

Meski demikian, menurutnya, kenaikan UMP tersebut harus didukung oleh peningkatan kualitas para pekerja di Indonesia. Pada akhirnya produktivitas industri atau dunia usaha akan ikut terdorong. 

"Jadi memang yang paling kunci memang kualitas SDM (sumber daya manusia) agar produktivitas naik, sehingga kita bisa mendapatkan kesejahteraan dari kenaikan upah minimum," ungkapnya.

Kenaikan UMP pada 2019 tersebut diputuskan pemerintah berdasarkan data inflasi nasional ditambah pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini. Berdasarkan perhitungan BPS, inflasi nasional yang mendasari ketetapan ini adalah sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5.15 persen. (viv/bls)