Perkara OSO, Setiap Orang Berhak Membela Haknya

Nasional

Editor Angga Haksoro Dibaca : 620

Perkara OSO, Setiap Orang Berhak Membela Haknya
Jakarta, SP - Kuasa Hukum Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan setiap orang yang merasa haknya dirugikan, berhak melakukan perlawanan.

Termasuk juga terhadap berlakunya suatu kaidah atau norma hukum. Hal itu tidak saja berlaku terhadap norma UU (yang bisa dilawan ke MK), maupun terhadap norma peraturan di bawah undang-undang yang bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Begitu juga terhadap putusan pejabat tata usaha negara. Orang yang merasa dirugikan dapat melawannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal itu dikatakan Yusril kepada media menanggapi pernyataan Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara, salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) di Jakarta, 19 November lalu.

Bahwa kemudian ada orang yang menggunakan haknya atau tidak, hal itu harus kita hormati sebagai keputusan masing-masing. Oesman Sapta Odang memang beda. Dia menggunakan haknya. Dia tahu putusan MK final dan mengikat. Oesman Sapta tahun pula Putusan MK itu ditindaklanjuti dengan Peraturan KPU No 26/2018 yang dapat diuji secara formil dan materil ke MA. Maka Oesman Sapta melakukan perlawanan secara sah dan konstitusional.

Terhadap Keputusan KPU yang menghilangkan nama Oesman Sapta dari daftar calon tetap, dia lakukan perlawanan ke PTUN. Ketika sidang PTUN tengah berlangsung, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Peraturan KPU No 26 tidak boleh berlaku surut. Peraturan itu baru berlaku untuk Pemilu Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024.

Dengan adanya Putusan MA seperti di atas, maka PTUN mengabulkan gugatan Oesman Sapta seluruhnya. Keputusan KPU tentang DCT wajib dicabut. KPU dipertintahkan menerbitkan keputusan baru tentang DCT yang mencantumkan nama Oesman Sapta di dalamnya.

Putusan MK dan Putusan MA berlaku umum karena sifatnya yang normatif. Tetapi Putusan PTUN hanya berlaku bagi siapa yang menggugat saja karena sifatnya individual. Andai pengurus parpol yang lainya, yang 200-an jumlahnya itu mengikuti langkah Oesman Sapta tentu nasibnya akan sama. Tetapi karena mereka menyerah, mereka terpaksa berhenti dari pengurus parpol.

Andai setelah Putusan MA, ada yang belum keluar dari partai dan mereka menggugat ke PTUN, gugatannya juga akan dikabulkan. Tentu nama mereka sudah harus masuk dalam DCT.

Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Putusan PTUN semuanya terang dan jelas. Tidak ada pertentangan antara putusan-putusan itu. Sekarang masalahnya bulan Oesman Sapta “bisa atau mau” seperti dikatakan Bivitri, tetapi apa KPU mau atau tidak mematuhi putusan PTUN yang bersifat imperatif itu.

Kalau KPU menolak menjalankan putusan PTUN, Oesman Sapta akan mempidanakan seluruh anggota KPU. Karena pejabat yang menghilangkan hak orang lain yang telah diputus pengadilan adalah kejahatan.

Bivitri Susanti ditanya pengacara Oesman Sapta saat menjadi saksi ahli sidang perkara Oesman Sapta di PTUN menyatakan, jika ada perbedaan pendapat secara akademik tentang sesuatu masalah, sementara telah ada putusan pengadilan yang berlaku final, mana yang harus dijadikan pegangan oleh pengambil keputusan? Bivitri menjawab ‘putusan pengadilan’. Dengan jawaban Bivitri itu, maka jawaban atas persoalan Oesman Sapta kiranya selesai.(ril)

Komentar