Jumat, 15 November 2019


Ini Penjelasan Setjen DPD, Terkait Pemberhentian GKR Hemas

Editor:

Aep Mulyanto

    |     Pembaca: 230
Ini Penjelasan Setjen DPD, Terkait Pemberhentian GKR Hemas

Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas

JAKARTA, SP — Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas diberhentikan sementara dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Biro Protokol Humas dan Media  DPD buka suara atas polemik pemberhentian GKR Hemas sebagai senator.

Dalam siaran pers yang diterima Sabtu (22/12), daftar kehadiran senator asal Daerah Istimewa Yogjakarta itu terbilang minim. Dari 85 rapat atau sidang, ia itu hanya dua kali menghadiri rapat.

Sementara dalam 80 kali rapat lainnya, senator itu memberikan keterangan izin, kemudian sekali sakit, dan dua kali tanpa keterangan. 

Sebelum putusan pemberhentian pada sidang paripurna lalu, sebenarnya Badan Kehormatan (BK) DPD sudah memberikan surat peringatan atas kemalasannya mengikuti sidang atau rapat DPD. 

Surat yang ditandatangani lengkap oleh Pimpinan BK itu ditujukan kepada istri Sultan Yogyakarta itupada 15 Oktober 2018. 

"Telah diberikan teguran atas ketidakhadiran secara fisik. Yakni telah melakukan pelanggaran pasal 28 ayat 1 huruf b, Peraturan DPD RI tentang kode etik. Di mana hal ini merupakan pelanggaran kode etik. Diingatkan kepada Ibu GKR Hemas untuk meningkatkan kehadiran pada sidang/rapat selanjutnya," bunyi siaran pers tersebut.

Selain melanggar kode etik DPD, Hemas juga dianggap tidak menepati sumpah sebagai angggota DPD. Dalam Pasal 254 Undang-Undang MPR, DPR, dan DPD (MD3) disebutkan bahwa sumpah anggota DPD harus memenuhi kewajibannya dan bekerja sungguh-sungguh sebagai anggota DPD.

"Sesuai Pasal 307 ayat 2 Undang-Undang MD3, seharusnya diberikan sanksi diberhentikan antarwaktu (PAW) mengingat tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan dewan yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak enam kali berturut-turut tanpa alasan yang sah." (*)