Ribuan Kader Hanura Demo KPU Tuntut Loloskan OSO

Nasional

Editor Admin Dibaca : 286

Ribuan Kader Hanura Demo KPU Tuntut Loloskan OSO
Ribuan kader Hanura demoa KPU RI
JAKARTA, SP - Ribuan kader Partai Hanura melakukan aksi di depan kantor KPU RI, Senin (21/1). Mereka meminta Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) diloloskan sebagai caleg tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Kita minta Ketua KPU dan Komisioner KPU memasukan ketua umum kita ke DCT kita minta diloloskan," ujar orator dari atas mobil.

"OSO punya hak untuk menentukan sikap, tapi kenapa dizalimi," sambungnya. 

KPU sebelumnya memutuskan tetap tidak meloloskan OSO dalam pencalonan anggota legislatif DPD. Alasannya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik maju sebagai caleg DPD. 

OSO diberikan waktu hingga 22 Januari 2019, untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai. Bila OSO tidak menyerahkan maka OSO tidak dapat dimasukan dalam DCT.

Namun, Mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva justru mendukung keputusan Bawaslu yang memerintahkan KPU mencantumkan nama OSO dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPD.

Menurutnya, Bawaslu telah melakukan hal yang benar dan tidak menentang keputusan MK Nomor 30 Tahun 2018.

"Hukum dalam inkonkreto adalah pengadilan. Benar yang dilakukan oleh Bawaslu meminta KPU melaksanakan putusan PTUN. Kalau tidak, KPU melakukan pelanggaran administratif," katanya.

Hamdan menilai, KPU telah salah menafsirkan putusan MK. Jika rujukan tidak memasukkan nama Oesman Sapta Odang ialah putusan MK No 30/PUU-XVI/2018. Putusan MK adalah the court of norma artinya putusan MK masih bersifat abstrak atau tidak konkret.

Sementara putusan PTUN sudah mengakomodir putusan MK dan MA. Makanya, ketika putusan MK tidak bisa dihadapkan dengan putusan PTUN.

Adapun bunyi putusan PTUN yakni memerintahkan terlapor (KPU) untuk melakukan perbaikan administrasi dengan mencabut keputusan KPU tentang penerapan daftar calon tetap perseorangan peserta anggota DPD 2019 serta mencantumkan nama DR H Oesman Sapta Odang sebagai calon tetap perseorangan paling lama tiga hari kerja sejak putusan dibacakan.

"Putusan MK tataran normatif, tataran abstrak. Yang dipakai putusan konkret yakni putusan PTUN," ujar dia.

Sudah selayaknya KPU tunduk dan menghormati putusan PTUN. KPU juga harus segera menjalankan rekomandasi Bawaslu karena dalam UU, KPU wajib melaksanakan putusan pengawas Pemilu.

"Kalau satu institusi negara tidak melaksanakan putusan pengadilan. Padahal pengadilan dalam kerangka berpikir negara hukum oleh institusi independen yang harus dihormati siapapun warga negara atau perseorangan untuk melaksanakan itu," tutupnya.

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar menambahkan, perihal surat eksekusi dari PTUN menjadi tanggung jawab KPU. Bawaslu berharap KPU bisa memahami sikap PTUN tersebut.

"Itu adalah tanggung jawab hukum dari KPU. Dan saya rasa KPU sudah mengerti dalam setiap tindaklanjut yang akan dihadapi oleh KPU," tegas Fritz. (det/mer/bls)