OSO Tak Mundur dari Hanura

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 427

OSO Tak Mundur dari Hanura
Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO)
JAKARTA, SP – Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) tak akan mundur dari Hanura. Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan tenggat waktu kepada OSO, menyerahkan surat pengunduran diri, jika ingin masuk jadi caleg DPD RI paling lambat, Selasa (22/1). 

"Pak OSO tidak akan memenuhi perintah KPU, karena Pak OSO hanya akan patuh dan tunduk kepada konstitusi dan hukum. Hukum sebagaimana putusan PTUN dan MA," ujar Ketua Bidang Organisasi DPP Hanura, Benny Rhamdani, Selasa (22/1). 
Benny menegaskan, OSO tidak akan pernah tunduk pada putusan yang mengatasnamakan hukum. Tapi sesungguhnya putusan yang lahir dari sebuah konspirasi politik. 

Tak hanya bersikukuh, pihak OSO melaporkan komisioner KPU ke Polda Metro Jaya dan Bawaslu. KPU dilaporkan karena OSO belum juga dimasukkan ke Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DCT DPD), meski telah memenangi gugatan.

"Kami bukan ke Polda saja. Pertama, kita ajukan eksekusi ke PTUN, sudah keluar, dan KPU diperintahkan melaksanakan putusan PTUN. Sudah keluar SK-nya. Kayaknya KPU tetap bertahan, tak mau melaksanakan putusan PTUN," ujar pengacara OSO, Herman Kadir.

KPU dilaporkan ke Polda Metro Jaya, pada Rabu (16/1), dengan tanda bukti lapor bernomor TBL/334/1/2019/PMJ/Dit.Reskrimum dengan pihak terlapor Ketua KPU Arief Budiman beserta komisioner lainnya, yakni Hasyim Asy'ari, Ilham Saputra, dan Pramono Ubaid. OSO melaporkan KPU dengan tuduhan tidak melaksanakan perintah UU/putusan PTUN dan Bawaslu dengan Pasal 421 KUHP Jo 216 ayat (1). 

Sementara itu, komisioner KPU dilaporkan ke Bawaslu pada Jumat (18/1) dengan nomor 010/LP/PL/ADM.Berkas/RI/00.00/I/2019. Sebanyak 11 dokumen dilampirkan pihak OSO. Pada hari yang sama, pihak OSO menyurati Ketua Bawaslu, Abhan perihal penerbitan surat nomor 60/PL.01.4-SD/03/KPU/I/2019 tanggal 15 Januari 2019.

"Kami juga ajukan gugatan lagi ke Bawaslu hari Jumat (18/1). Sampai sekarang tinggal diproses, entah digelar sidang atau apa, saya belum dapat jadwalnya. Kami juga melaporkan kepada Bawaslu agar Bawaslu melaporkan Komisioner KPU ke DKPP. Itu kami layangkan suratnya ke Bawaslu," kata Herman. 

Hingga saat ini, Bawaslu belum memutuskan kelanjutan laporan. 

"Ya, nanti akan kita lihat ke plenolah. Karena memang, bahasa di Undang-Undang itu dapat (dilaporkan dan ditindaklanjuti). Dapat bukan berarti wajib, itu ada di Pasal 471 UU Nomor 7 tentang Pemilu," kata Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar.

Namun, Fritz belum bisa menyebut kapan rapat pleno tersebut akan digelar. Sesuai ketentuan, jika laporan OSO sudah diterima dan ditindaklanjuti, maka Bawaslu harus melanjutkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Belum (diputuskan). Kan pleno nanti cuma mengatakan laporan sudah ditindaklanjuti. Kemudian laporan itu akan kita teruskan ke DKPP," ucap Fritz. 

Fritz menegaskan, Bawaslu sudah menjalankan kewajibannya dengan mengeluarkan putusan nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018, yang meminta KPU memasukkan OSO ke DCT. Namun, OSO juga diharuskan mundur dari jabatan partai, paling lambat satu hari sebelum dilantik jika terpilih nanti.

KPU sebelumnya memutuskan, tetap tidak meloloskan OSO dalam pencalonan anggota legislatif DPD, meski sudah memenangi gugatan di PTUN dan Bawaslu. Alasannya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik maju sebagai caleg DPD.

"KPU tentu saja seluruh anggota KPU RI bertanggung jawab atas keputusan KPU yang sudah diambil kolektif kolegial dalam rapat pleno," ujar komisioner KPU, Wahyu Setiawan. (det/bls)