Tarif Ojol Kisaran Rp2.400 Per Kilometer

Nasional

Editor elgiants Dibaca : 571

Tarif Ojol Kisaran Rp2.400 Per Kilometer
ilustrasi
JAKARTA, SP - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memperkirakan tarif ojek online (ojol) berada di kisaran Rp2.400 per kilometer. Angka itu merupakan jalan tengah. Harga pokok produksi yang dihitung pihaknya Rp1.400 per kilometer, sedang pengemudi meminta Rp3.000.

"Harus lebih tinggi dari harga pokok produksi. Tapi kalau Rp3.000 itu dua kali lipat, takutnya penumpang keberatan. Kalau kami di antara operator aplikasi kira-kira Rp2.400," katanya di Komplek Istana Negara, Selasa (19/3).

Pihaknya masih akan membicarakan lagi besaran tarif dengan pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan. Kementerian Perhubungan baru saja menerbitkan aturan mengenai penentuan tarif ojek online. 

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Dalam beleid yang diundangkan 11 Maret 2019 lalu tersebut biaya atau tarif dihitung dengan memperhitungkan dua biaya, langsung dan tak langsung. 

Komponen yang masuk dalam biaya langsung terdiri dari penyusutan kendaraan, bunga modal, pengemudi, asuransi, pajak kendaraan bermotor, bahan bakar minyak, ban, pemeliharaan dan perbaikan, penyusutan telepon seluler, pulsa atau kuota internet dan profit mitra atau pengemudi. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyatakan pascakeluarnya aturan tersebut, pihaknya akan segera membuat skema biaya jasa atau tarif. Skema kemungkinan akan dibuat dengan menerapkan tarif batas atas dan batas bawah. Skema dibuat untuk melindungi kepentingan aplikator, mitra pengemudi, dan masyarakat pengguna. 

Dalam menetapkan tarif, tim pantau lapangan sudah diturunkan untuk melihat dinamika tarif yang selama ini diterapkan aplikator. Selain itu, pihaknya telah bertemu dan menerima masukan dari dengan perwakilan aplikator, mitra pengemudi (tim 10), dan perwakilan masyarakat. Salah satunya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Aplikator menginginkan keberlanjutan usaha. Kemehub juga berkepentingan untuk menjaga keberadaan dua aplikator agar kompetisi tetap terjaga. Mitra pengemudi membutuhkan penghasilan untuk menutup biaya yang dikeluarkan. Karenanya, tarif tak bisa dibuat terlalu rendah atau perlu ada batas bawah. Di sisi lain, YLKI selaku perwakilan konsumen menilai harus ada tarif batas atas.

Selain batas atas dan bawah, skema tarif juga memikirkan apakah akan ada tarif minimal jasa angkut. Sejauh ini, tarif ada di kisaran Rp2 ribu-an per kilometer. Namun tarif ini masih perlu ditetapkan apakah merupakan tarif kotor atau tarif bersih setelah dipotong aplikator. 

"Kemarin ada usulan, antar dekat tarifnya tetap dihitung minimal 5 km," ujarnya.

Ditargetkan skema tarif akan rampung pada Jumat (22/3). Pedoman perhitungan biaya jasa ditetapkan Menteri Perhubungan dalam bentuk Surat Keputusan. Beleid tersebut akan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas nama Menteri Perhubungan. (ant/cnn/bls)