Media Diminta Memfilter Isu Politisasi Agama

Nasional

Editor Mul Dibaca : 124

Media Diminta Memfilter Isu Politisasi Agama
DISKUSI - (Dari kiri ke kanan) Moderator Syukri Rahmatullah, Sekjen Pemuda Muhammadiyah Dzul Fikar Ahmad, Anggota BPIP Romo Benny Susetyo, Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad, Pengamat Politik Ujang Komarudin saat diskusi , Kamis (4/4). IST
JAKARTA, SP - Anggota BPIP, Romo Benny Susetyo mengatakan, politisasi simbol agama tidak hanya terjadi di Indonesia.

Demikian disampaikannya saat Diskusi bertema “Pilpres dan Politisasi Simbol Agama”, di Cikini Jakarta Pusat, Kamis (4/4).       

"Sekarang terjadi politik pembelahan, sehingga secara ideologis terjadi pemecehan. Sekarang antar pertemanan jadi konflik gara-gara agama digunakan sebagai alat politik. Ini berbahaya," ujarnya.    

Yang penting sekarang, bagaimana media mencoba mengajak masyarakat untuk memiliki budaya kritis. Bagaimana media mendidik masyarakat tidak lagi menggunakan politisasi agama.    

"Jangan diberi ruang politisasi simbol agama," tegasnya.    
Berani tidak media massa tidak ekspos isu agama. Kemudian harus ada literasi media, terutama medsos. Sekarang orang tanpa data bisa menuduh orang lain. Agama itu urusan personal, urusannya dengan tuhan, tidak ada urusan dengan politik.

Menurut dia, beragama yang otentik adalah beragama yang jadi inspirasi dalam tata kelola kehidupan, semakin orang beragama, semakin tawadu, memilki kerendahan hati, bukan mengksploitasi agama. Agama bukan jadi alat untuk menyerang lawan politik dan menghancurkan karakter, yang rugi publik.    

"Hati-hati, ketika agama jadi aspirasi untuk kepentingan kekuasaan, maka dia jadi alat untuk menghancurkan peradaban," katanya.    

"Bagaimana kita keluar dari situasi yang tidak nyaman ini, hanya mungkin kalau media massa melakukan pertaubatan. Berani tidak media massa tidak ekspos berita yang menggunakan agama. Media massa harus jadi komunitas pemutus kata yang kritis," tambahnya.    

Ia mengatakan, media massa harus jadi tempat pertarungan ide gagasan, bukan untuk merusak karakter personal.      

"Kita memasuki propaganda, apa itu? Agama. Propaganda terjadi ketika kompetisi tidak seimbang, calon merasa dirinya tidak mampu, tidak punya program, atau rencana kerja. Yang paling mudah mengaduk emosi adalah agama," ungkapnya.    

Di samping itu, KPU dan Bawaslu harus keras. Tindak pihak-pihak yang menggunakan rumah ibadah sebagai alat politik. Ketegasan penting, karena selama KPU dan Bawaslu tidak tegas.    

"Maka kita akan menghancurkan masa depan kita, yaitu sila ketiga persatuan," ujarnya.    

Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah, Dzul Fikar Ahmad mengatakan, politisasi agama memang menjadi hangat saat ini. Tentu elemen masyarakat menjadi hati-hati terhadap kondisi ini.    

Sebenarnya politik harus jadi ekspresi pemikiran, tidak boleh dibawa jadi ekspresi perasaan. Karena dibawa ke ekspresi pemikiran yang lahir adalah narasi dan gagasan. Kalau dibawa ke ruang emosi justru akan melahirkan emosi.    

"Ruang politik harus jadi ruang ekspresi pemikrian, bukan perasaan. Kalau jadi ruang perasaan, politik tidak beda dengan yang digambarkan dalam film Dilan," ujarnya.    

Pasca reformasi harusnya politik tumbuh jadi peradaban, lahir dari pemikiran. Yang membuat kenapa simbolisasi agam jadi sedemikian marak, karena ruang politik digiring ke ekspresi perasaan.    

"Kenapa politik penting dibawa ke ruang ekspresi pemikiran, supaya politik betul-betul tujuan akhirnya pada kemanusiaan, sehingga kita bisa menekan pragmatisme dalam politik," kata Fikar.    

Bahwa di dunia manapun, peradaban yang maju akan selalu menjajah perdaban yang lemah. "Kita berharap politik kita ke arah perdaban maju," harapnya.    

Ketua Lakpesdam PBNU, Rumadi Ahmad menjelaskan, apa itu politisasi agama?. Ada dua istilah yang digunakan, politisasi agama dan agamanisasi politik.    

Politisasi agama kurang lebih sering dipakai sebagai penggunaan agama sebagai instrument untuk dapat kekuasaan politik. Bukan hanya itu, tapi di dalamnya ada unsur pemutalakan agama sebagai alat untuk mendapat kekuasaan polkitik. Ini akan beramplikasi pada agamanisasi politik. Yang akan dimunculkan dari proses itu adalah menjadikan pilihan politik seperti pilihan keagamaan.    

Politik seperti surga dan neraka, pahala dan dosa, jalan terang dan gelap. Politisasi agama dan agamanisasi politik dua hal yang sama buruknya.      

"Sejak awal Islam tidak bisa dilepaskan dari politik bahkan ketika Nabi Muhammad diutus ada cerita suatu saat Nabi duduk di masjidil haram. Ada orang menunjuk kepada Nabi, ini loh ada yang memproklamirkan diri sebagai orang yang akan menggulingkan kekuasaan romawi," jelas Rumadi.    

Padahal saat itu, kekuasaan Romawi nyaris tidak terbayangkan akan digulingkan. Ini menunjukkan persoalan politik dan Islam sudah muncul.    

Ia mengungkapkan, ada sejulah masalah dari politisasi agama. Pertama, masalah terkait dengan pelucutan agama dari aspek substansi, agama hanya dilihat simbol-simbolnya. Itu yang sekarang terjadi di Indonesia. Politisasi agama akan jadi bahaya kalau agama dilucuti dari aspek substansinya, ajaran moral dilucuti, yang tersisa aspek simbolik dan emosi.    

"Ketika agama hanya jadi persoalan simbolik dan emosi, inilah yang kemudian membawa orang pada pertikaian. Dia lupa pada substansi agama. Kalau orang ingat dengan ajaran moral agama, tidak akan sulit memberikan pemahaman," ungkapnya.    

Kedua adalah pemutlakan agama di dalam perjuangan politik. "Seperti tadi saya sampaikan tidak mungkin orang Indonesia atau orang Islam melepaskan agama dari politik atau sebaliknya, karena perkembangan Islam di nusantara tidak pernah lepas dari politik," kata dia.    

Bagaimana sekarang? Politisasi agama sudah bisa dilihat, bahkan sekarang sudah cenderung agamanisasi politik. Kalau orang terjatuh pada agamanisasi politik, maka pilihan orang pada capres A atau B bukan lagi urusan politik duniawi, tapi sudah jadi urusan surga dan neraka, jalan sesat atau terang.    

Sementara itu, Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menrangkan, ketika agama dijadikan ideologi yang kuat digunakan untuk politik sah dan boleh, tapi ketika agama dijadikan alat legitimasi politik ini jadi masalah.    

"Yang terjadi sekarang seperti itu. Kita harus mendudukkan secara benar," terangnya.    

Masalahnya, pemahaman masyarakat tentang agama, hanya sedikit umat yang bisa membaca kitab suci, ini jadi masalah. Kedua, kalau membaca saja hanya sedikit, apalagi memahaminya.    

"Wajar kalau pola pikir kita yang keliru digunakan pihak tertentu untuk melegitimasi politik. Ketika agama dijadikan simbol, itu akan berbahaya," kata Ujang.    

"Kita sedih bagaimana agama dibenturkan dengan politik, kita sedih ketika agama jadi alat untuk legitimasi politik. Agama apapun tidak salah, agama jadi kekuatan, bahwa bekerja itu ibadah, politik juga ibadah, tapi manusianya mengalami penyempitan dalam cara berpikir, ini jadi persoalan," tambahnya.    

Solusinya, media mesti memberikan kesadaran kepada masyarakat yang belum melek secara politik. Jika agama digunakan sebagai alat legitimasi politik, sesungguhnya masyarakat yang harus memilah. (bob/pk)