Paling Berat Lawan “Sayang Kalau Ditolak”

Nasional

Editor elgiants Dibaca : 107

Paling Berat Lawan “Sayang Kalau Ditolak”
TUNJUKKAN - Kepala Desa Sardonoharjo, Herjuno Wiwoho menunjukkan Peraturan Desa Antipolitik Uang di daerahnya.
Spanduk penolakan politik uang terpasang di gang-gang di Desa Sardonoharjo, Sleman, Yogjakarta. Sementara stiker-stiker bertuliskan Anti-Politik Uang terpasang di sejumlah pintu rumah warga yang mayoritas petani itu. 

Salah satu warga, Yunti Asih Setiarini bercerita, awalnya tidak tahu janji pemberian barang atau tawaran uang dari para calon legislatif adalah bentuk politik uang.

"Dulu tidak tahu dan masih belum paham apa itu politik uang dan bentuknya," kata Yunti kemarin.

Saat Pemilu legislatif 2014 misalnya, Yunti pernah mendapat tawaran uang dan janji-janji pemberian barang. Namun janji memberi barang tak pernah terwujud.

"Tawaran uang itu sudah biasa, bukan hanya saya sendiri. Tetangga lain juga begitu. Sekarang tahu mana yang boleh dan tidak boleh," imbuh Yunti yang sekarang ikut menjadi penggerak warga desa yang menyosialisasikan bahayanya praktik politik uang.

Warga lain, Indro Suprobo juga merasakan beratnya gerakan memutus rantai politik uang. Dusunnya pernah akan mendapat bantuan seperangkat tenda senilai puluhan juta. Harapannya, warga yang menerima bantuan tenda memberikan suaranya kepada yang memberi tenda.

"Saya langsung mencegah bahwa tindakan semacam itu merupakan pidana Pemilu dan saya membacakan beberapa ayat dari UU Pemilu terutama bagian pelanggaran," kata Indro.

Bukan respon positif yang didapatkan, namun justru kemarahan warga. Akhirnya dia dijauhi warga.

"Seperti terasing. Jadi banyak ekspresi kemarahan warga yang saya rasakan," katanya.

Bentuk-bentuk perlawanan itu dimulai dari Wasingatu Zakiyah. Warga yang akrab disapa Zaki ini melakukannya dengan memberikan pemahaman menolak politik uang sejak 2004. Menghadapi Pemilu serentak pada 17 April, desa ini sudah menerbitkan Peraturan Kepala Desa Sardonoharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Desa Anti Politik Uang yang diterbitkan Kepala Desa Sardonoharjo, Harjuno Wiwoho.

"Susah memang. Lalu saya bilang untuk membersihkan diri, keluarga dan berinvestasi untuk masa depan anak bangsa. Undang-undang Pemilu jelas melarang praktik ini, dan dalam agama pun jelas politik uang itu dilarang," kata Zaki.

Walau tidak pernah mendapatkan intimidasi atau ancaman, namun dia merasa berat karena harus berhadapan dengan tetangganya sendiri. Bersama tim dari desa, dia melakukan sejumlah pertemuan.

Dalam salah satu pertemuan pada akhir Maret lalu, Zaki memperingatkan bahwa serangan fajar—atau terjadinya pembagian uang atau barang pada pagi hari menjelang Pemilu—bisa saja terjadi di desa dengan penduduk hampir 25.000 jiwa itu.

"Bisa jadi serangan fajar terjadi di Sardonoharjo. Apakah kita masih tidak mau bergerak memeranginya?" tanya Zaki kepada warga yang berkumpul saat itu bersama sejumlah mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman.

Pertemuan akhir Maret lalu diakhiri dengan pekikan bersama, "Desa Sardonoharjo..... Anti Politik Uang!"

Kepala Desa Sardonoharjo, Harjuno Wiwoho (46) ikut menyosialisasikan Perkades Desa Anti Politik Uang (APU) ke semua warga lewat berbagai pertemuan. Sosialisasi ini termasuk dengan pemasangan stiker anti politik uang di depan rumah, dan spanduk di setiap masuk gang.

Biasanya, calon legislatif (caleg) atau tim suksesnya turun ke masyarakat memberikan janji, bantuan atau kompensasi. Mendaftar nama-nama warga lalu memberi uang atau memberikan sesuatu di salah satu dusun sebagai pencitraan diri agar dipilih.

"Harus ada yang memulai memunculkan kesadaran baru tentang Pemilu dan demokrasi ke depan. Karena ini (politik uang) membahayakan sekali," kata Harjuno yang dua periode ini terpilih sebagai kepala desa.

"Ketika warga bisa mengatakan tidak terhadap politik uang, maka saya yakin kelompok yang mau melakukan politik uang sudah tidak punya cara lagi," katanya. (bbc/bls)