Anggaran Infrastruktur 2020 Tak Berubah

Nasional

Editor elgiants Dibaca : 40

Anggaran Infrastruktur 2020 Tak Berubah
PIMPIN - Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat terbatas tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4).
JAKARTA, SP - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran infrastruktur tahun 2020 tetap akan jadi prioritas. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp415 triliun.

Alokasi tersebut mengalami peningkatan 1,04 persen dibandingkan tahun fiskal 2018, di mana alokasi terbesar diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp108,2 triliun.

"Anggaran infrastruktur tetap sama seperti tahun ini. Tidak ditambah, tidak dikurangi," kata Basuki Hadimuljono usai mengikuti pembahasan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020 bersama Presiden Joko Widodo dan para Menteri Kabinet Kerja, Senin (22/4). 

Pada tahun depan, pemerintah akan memfokuskan anggaran agar bisa memberikan stimulus lebih bagi investasi dan ekspor, yang pada akhirnya bisa berdampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, pemerintah akan tetap menjalankan program peningkatan kualitas pembangunan manusia dan bantuan sosial, seperti yang dilakukan pada tahun ini.

Namun, pemerintah memastikan tidak akan memangkas sedikitpun alokasi untuk anggaran infrastruktur. Pada tahun depan, anggaran infrastruktur akan tetap menjadi prioritas.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pendanaan pembangunan infrastruktur tahun depan tidak hanya mengandalkan kas keuangan negara.

"Karena infrastruktur tidak hanya berasal dari anggaran, tapi banyak yang didorong melalui skema di luar APBN," kata Bambang.

Akan ada beberapa tambahan sejumlah proyek infrastruktur di 2020 mendatang. Namun, tidak sepenuhnya proyek pembangunan dibiayai oleh APBN.

"Proyeknya akan meningkat, baik nilai maupun jumlah, tetapi kita dorong partisipasi non APBN. APBN akan difokuskan untuk infrastruktur yang tidak mungkin dikerjakan oleh swasta seperti sanitasi, air bersih, irigasi," jelasnya.

Sebagai informasi, alokasi anggaran infrastruktur di pemerintahan Jokowi memang meningkat cukup pesat. Dana tambahan pembangunan infrastruktur, berasal dari pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Pada 2015, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp256,1 triliun. Kemudian di 2016, anggaran infrastruktur meningkat 5,1 persen menjadi Rp269,1 triliun.

Pada 2017, anggaran infrastruktur kembali bertambah menjadi Rp388,3 triliun atau naik 44,3 persen dari pagu tahun fiskal 2016. Kemudian di 2018, alokasi anggaran infrastruktur menjadi Rp410,7 triliun atau naik 5,8 persen. (cnb/bls)