Senin, 23 September 2019


Dirut PLN Tersangka Korupsi

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 108
Dirut PLN Tersangka Korupsi

LAMBAI - Direktur Utama PLN Persero, Sofyan Basir, melambaikan tangan saat meninggalkan Gedung KPK setelah diperiksa terkait dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1, di Jakarta, Jumat (20/7).

JAKARTA, SP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir sebagai tersangka suap kasus suap PLTU Riau 1.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan pihaknya menduga Sofyan telah menerima uang dari Johanes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. Sofyan diduga turut membantu Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johanes Kotjo.

"SFB diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham," katanya, Selasa (23/4).

Sofyan disangkakan melanggar pasal pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam kasus sama, hakim menjatuhkan vonis tiga tahun untuk mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham. Tak hanya kurungan penjara, majelis hakim juga menjatuhkan sanksi denda Rp150 juta dengan subsider dua bulan penjara.

"Mengadili menyatakan saudara Idrus Marham telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama," ucap Ketua Majelis Hakim, Yanto, di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta.

Idrus disebut terbukti secara sah dan meyakinkan menerima hadiah senilai Rp2,25 miliar pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi itu dalam kasus suap PLTU Riau 1.

Hakim Yanto menyebut Idrus terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lama kurungan Idrus itu nantinya akan dikurangi dengan lama waktu dia ditahan selama menunggu sidang vonis ini. Hakim juga memutuskan biaya perkara menjadi tanggungan Idrus.

Vonis terhadap mantan Menteri Sosial itu lebih rendah dari tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya dalam tuntutan, JPU meminta kepada pengadilan menjatuhi hukuman lima tahun kepada Idrus atas keterlibatannya dalam kasus suap PLTU Riau 1. 

Jaksa menganggap Idrus bersama anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih, terbukti menerima hadiah senilai Rp2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

"Menuntut Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis dua pekan lalu.

Dalam kasus ini jaksa tidak menuntut pencabutan hak politik Idrus. Ini berbeda dengan Eni yang selain mendapat vonis enam tahun penjara, juga dicabut hak politiknya selama tiga tahun. JPU berdalih hukuman itu tak dijatuhi ke Idrus karena sudah dibebankan ke Eni.

Menyikapi putusan tersebut, Idrus belum menerima ataupun mengajukan banding.

"Seperti yang dikatakan penasihat hukum saya tadi, kita akan memanfaatkan waktu yang diberikan undang-undang kepada saya 7 hari dan pada saatnya saya akan menentukan keputusan lebih lanjut," ujar Idrus. (ant/cnn/bls)