Koalisi Buruh Sawit Tuntut Perbaikan Tata Kelola Ketenagakerjaan di Perkebunan

Nasional

Editor K Balasa Dibaca : 178

Koalisi Buruh Sawit Tuntut Perbaikan Tata Kelola Ketenagakerjaan di Perkebunan
ilustrasi.
PONTIANAK, SP – Koalisi Buruh Sawit (KBS) menuntun perbaikan tata kelola ketenagakerjaan di perkebunan sawit dalam rangka Hari Buruh atau May Day, 1 Mei 2019 mendatang. Tuntutan itu dijabarkan dalam tujuh poin. Sebagaimana diketahui, Kalbar merupakan satu di antara provinsi yang memiliki luas perkebunan sawit besar.

Tuntutan KBS di antaranya, pertama, menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi  buruh sawit dengan membuat sebuah aturan khusus yang mengatur hak-hak pekerja sawit secara adil dan berorientasi pada kesejahteraan, bukan pada upah minimum semata.


Kedua
, menyerukan agar pemerintah mengawasi regulasi perburuhan di perkebunan sawit, dan secara tegas menindak perusahaan sawit yang terbukti merampas hak-hak buruh sawit, dan terbukti tidak menaati kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati antara serikat pekerja dan perusahaan.


“Mendesak pemerintah merevisi mekanisme pengawasan ketenagakerjaan, khususnya pengawasan pada perkebunan sawit yang memiliki kriteria unik, dan jangkauan yang luas,” tulis rilis KBS yang diterima, Minggu (28/4).

Keempat
, mereka mendorong pemerintah Indonesia agar meratifikasi Konvensi ILO Nomor 110 Tahun 1958 tentang Perkebunan dan Konvensi ILO Nomor 184 Tahun 2001 tentang Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) di Perkebunan.

Kelima, menyerukan kepada institusi finansial agar mengadopsi dan mengimplementasi prinsip-prinsip good governance & social responsibility  dengan tidak memberikan pinjaman kepada perusahaan sawit yang terbukti tidak memenuhi hak-hak buruhnya. Lebih jauh lagi, menyerukan institusi finansial agar mendorong debitur sawit untuk mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut sebagai syarat untuk bermitra.


“Mendesak perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia untuk mematuhi peraturan ketenagakerjaan RI, maupun aturan-aturan dari otoritas eksternal seperti RSPO, ISPO, FPIC, dan lainnya,” tulis poin keenam.

Terakhir, mendesak perusahaan untuk selalu mengikutsertakan serikat pekerja dalam perundingan pembuatan aturan-aturan ketenagakerjaan perusahaan melalui forum-forum resmi seperti bipartit atau tripartit. Serta mengecam semua tindakan ‘pemberangusan serikat’ dengan segala modus operandinya. (bls)