Sabtu, 21 September 2019


Demokrat Tunggu Pinangan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 96
Demokrat Tunggu Pinangan

JABAT - Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ist

JAKARTA, SP – Koalisi partai dalam pascapemilu Presiden 2019 diprediksi berganti. Terlebih, geger politik di Partai Demokrat dan PAN dalam tubuh Koalisi Adil Makmur yang mendukung calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. ‘Keributan’ itu membuat Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menawarkan kesempatan bergabung.

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menghormati sikap Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang memberi ruang bagi Demokrat untuk bergabung.

"Dan kalaupun akan ada koalisi, itu dipastikan bahwa Jokowi yang mengajak, bukan TKN," kata Ferdinand, Minggu (12/5).
Hanya kini, pihaknya masih fokus menyelesaikan perjuangan di Koalisi Adil Makmur dan menuntaskan kewajiban morilnya secara politik di jalan konstitusional. Demokrat belum berpikir untuk pindah koalisi. Keputusan koalisi akan dipertimbangkan melalui proses di Majelis Tinggi Partai Demokrat usai Pilpres 2019. Hal itu bertujuan agar berbagai target politik Demokrat pada tahun 2024 kelak dapat tercapai.

Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan Partai Demokrat menargetkan untuk menjadi peserta dalam Pilpres 2024.

"Terkait dengan sikap politik pascapemilu, akan kita putuskan kemudian," katanya.

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sotindaon mengatakan Demokrat akan menentukan sikap politik terkait koalisi setelah seluruh tahapan Pemilu 2019 usai. Keputusan itu akan berada dalam kewenangan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan dan Majelis Tinggi Partai Demokrat.

"Karena pascaseluruh tahapan Pilpres selesai semua partai termasuk yang ada di pihak 01 kan, akan menjadi bebas kembali. Bebas menentukan arah dan sikap politiknya," kata Jansen.
Meski demikian, Jansen menyatakan Demokrat saat ini masih bersama koalisi Prabowo-Sandiaga hingga selesainya seluruh proses Pemilu serentak tahun 2019 ini. Nantinya, Demokrat siap untuk berada di posisi manapun, baik di dalam maupun di luar koalisi pemerintahan. 

Sebab, Demokrat mampu bekerja sama dengan pihak manapun demi membangun Indonesia dan menyukseskan program partai. Oleh karena itu, Jansen menyatakan kedua posisi tersebut sama-sama bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa Indonesia ke depannya.

"Kader-kader Demokrat selama beberapa tahun belakangan ini juga sudah mulai belajar dan terbiasa jadi oposisi terhadap pemerintah sesudah selama 10 tahun di kekuasaan. Jadi mau di dalam atau di luar pemerintahan, sebenarnya saat ini bagi kami sama saja," tambah dia.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai jelang pengumuman pemenang Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), koalisi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno semakin tidak solid. Diprediksi, Partai Demokrat dan PAN akan hengkang.

"Jelang 22 Mei trennya eskalasi makin turun, di lingkungan koalisi sudah enggak solid. Demokrat yang sudah agak jelas keluar, PAN yang enggak mau ikut-ikutan dengan model-model seperti sekarang,” katanya.

Terkait dengan hasil Pemilu 2019, Ray memprediksi tidak akan ada pengerahan people power. Sebab, yang tersisa dari koalisi nantinya hanya Partai Gerindra dan peserta Ijtima Ulama saja.

"PAN engga mau cara-cara begitu, PKS mana ada yang mengatakan kecurangan, coba cek lagi deh.Tinggal Gerindra beserta jamaah Ijtima Ulama," ungkapnya.

Gerindra pada akhirnya akan menerima hasil Pemilu 2019. Karena, jika memperkarakan lebih jauh hasil tersebut juga akan berpengaruh pada elektoral Gerindra di Pemilu 2024.

"Tanggal 22 (Mei) dugaan saya Gerindra akan menurut. Kalau pilpres diributkan, nanti efeknya ke pileg," tandasnya.

Sebelumnya, Timses Jokowi-Ma'ruf sendiri sudah gencar membuka pintu bagi parpol pengusung Prabowo-Sandiaga Uno untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Sebelumnya, Wakil Sekretaris TKN, Ahmad Rofiq membuka pintu kepada Demokrat dan PAN jika ingin bergabung dengan koalisi mereka. Terlebih adanya pertemuan Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dengan Jokowi beberapa waktu lalu di Istana Negara. 

Demokrat sendiri melakukan sederet manuver setelah pertemuan AHY-Jokowi. Manuver-manuver itu bikin panas hubungan Demokrat dan BPN Prabowo-Sandi. Manuver itu di antaranya cuitan Andi Arief soal 'setan gundul' hingga perdebatan soal asal muasal klaim 'Prabowo menang 62 persen'. Hingga saat ini, Demokrat masih mempertanyakan klaim itu.

Rangkul Semua

Sementara Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan peluang bergabungnya kedua partai itu akan segera dibahas.
"Ini kan Pak Presiden (Jokowi) sudah melakukan pembicaraan, nanti partai-partai pendukung beliau juga tentu akan ada pembahasan," kata Airlangga.

Airlangga tidak berbicara lebih jauh soal kemungkinan bergabungnya PAN dan PD ke koalisi Jokowi. 
"Ya, terserah Pak Presiden," ujarnya.

Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin menyatakan pihaknya akan merangkul semua pihak usai pergelaran Pemilihan Presiden tahun 2019, tak terkecuali bagi pihak yang tak mendukung dirinya dan Joko Widodo di Pilpres 2019 ini.

Hal itu disampaikan sebagai suatu rencana strategis pasangan Jokowi-Ma'ruf ke depannya usai gelaran Pilpres 2019 berakhir.
"Ya tentu kita pertama ingin merangkul semua pihak agar kita tetap utuh, bukan hanya yang mendukung, tapi juga yang tak mendukung," kata Ma'ruf.

Mantan Rais Aam PBNU itu menyatakan dirinya bersama Jokowi ingin terus fokus membangun Indonesia ke arah yang lebih sejahtera bila ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019. Oleh karena itu, semua pihak harus bersatu dan saling bersinergi satu sama lain untuk mencapai tujuan tersebut.

"Karena kita ingin membangun bangsa supaya negara ini bisa maju sejahtera, tak mungkin kalau kita tak bersatu, dan semuanya mendukung dan membantu," kata Ma'ruf.

Selain itu, Ma'ruf turut membeberkan pihaknya akan merancang berbagai program pembangunan di Indonesia. Salah satunya, adalah program pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi di periode kedua.

Berbagai program tersebut diharap mampu menghilangkan akar kemiskinan dan menghilangkan angka pengangguran di Indonesia.
"Kita akan melakukan upaya-upaya lebih giat dalam membangun kesejahteraan dan meningkatkan SDM nya, menuju Indonesia maju, kemudian juga menghilangkan kemiskinan, dan juga menghilangkan pengangguran," kata Ma'ruf.

Yakin Solid

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno meyakini koalisi Indonesia Adil dan Makmur tetap solid. Pasalnya, Pemilu Presiden mendatangkan dampak positif bagi semua anggota koalisi.

"Kami berharap kesolidan koalisi dalam Pilpres mendatangkan keberuntungan bagi seluruh anggota koalisi karena kami berjuang bersama," kata Sandiaga.

Hal itu dikatakannya terkait pernyataan kader Partai Demokrat, Jansen Sitindaon bahwa suara partainya turun di Pemilu 2019 karena mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Sandi melihat anggota Koalisi Indonesia Adil dan Makmur memiliki analisa masing-masing termasuk terkait penghitungan suara.

Namun, dia meyakini dalam soliditas kerja sama politik dalam koalisi, Demokrat memiliki perhitungan yang baik dan hasilnya pun baik. (ant/det/lip/bls)