Polisi Pastikan Adil Tindak Pengancam Presiden

Nasional

Editor elgiants Dibaca : 70

Polisi Pastikan Adil Tindak Pengancam Presiden
Grafis
JAKARTA, SP – Polri memastikan adil dalam menindak pengancam Presiden Jokowi. Tindakan para pelaku dilihat berdasarkan penyidikan, bukan asumsi liar di media sosial. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus serupa sempat mencuat.

Penegasan Polri lahir pascaberedarnya isu di media sosial yang menyebut penegakan hukum terhadap pelaku pengancam presiden bersifat rasial. Sejumlah buzzer media sosial membandingkan kasus Hermawan Susanto (27), pemuda yang mengancam memenggal kepala Presiden dalam demo di depan Kantor Bawaslu RI, Jumat (10/5) lalu, dengan kasus RJ (16) yang menghina dan mengancam Jokowi, Mei tahun lalu.

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Raimond Siagian menjelaskan bahwa pihaknya tidak pandang bulu dalam menangani sebuah perkara. Hanya, dalam penanganan tersebut, ada perbedaan dan polisi menanganinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Untuk kasus RJ tetap kami proses kok, sudah P21 dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ada kok di kami datanya, tidak benar bahwa RJ dilepaskan," kata AKBP Jerry, Selasa (14/5).

Ada beberapa perbedaan dalam kasus tersebut, meski keduanya sama-sama mengancam kepala negara. Selain karena usia, pengenaan pasal terhadap Hermawan berbeda dengan RJ. Tersangka Hermawan diketahui telah berusia dewasa, yakni 27 tahun, sedangkan RJ pada saat melakukan berusia 16 tahun. Sehingga, dalam menangani kedua tersangka ini polisi menanganinya pun berbeda.

"Kalau anak itu (RJ) proses di kita hanya 20 hari dan dia tidak boleh diselkan dengan tahanan dewasa, tetapi dititipkan di panti sosial, penahanannya di situ," katanya.

Meski tidak ditahan, proses hukum tetap berjalan. Hingga proses pengadilan, penanganan RJ berbeda dengan tersangka dewasa lainnya.

"Penanganannya, karena pelaku anak di bawah umur, mau kejahatan apa pun yang dia lakukan tetap harus menggunakan undang-undang anak. Setiap tahapan di polisi, jaksa dan pengadilan ada diversi, itu undang-undang anak yang katakan demikian. Jadi tidak bisa dipukul rata," tuturnya.

"Persidangannya pun tertutup, tidak boleh terbuka, karena terdakwanya anak-anak," lanjutnya.

Hermawan dan RJ memang melakukan perbuatan yang sama, yakni mengancam kepala negara. Tetapi ada beberapa hal sehingga pengenaan pasal terhadap Hermawan berbeda seperti pada RJ.

"Dia berbuat pada saat kapan dan di mana, lokus dan tempus juga menentukan maksud dan tujuan orang itu berkata atau berbuat. Kalau dia (Hermawan) berkata/berbuat bukan pada saat di depan Bawaslu—yang bersamaan dengan people power—mungkin pasalnya bukan itu," katanya. 

Hermawan dipersangkakan dengan dugaan makar, karena pengancamannya itu dilakukan pada saat dia mengikuti demo di depan Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Jumat (10/5) lalu. Yang menurut polisi, demo itu adalah untuk upaya makar.

"Jadi tempusnya dia melakukan itu pada saat dia melakukan bersama orang yang saat itu mau melakukan upaya untuk makar, demonstrasi makar, people power. Jadi dia kenanya ke sana (makar)," sambungnya.

Sedangkan RJ, ucapannya itu direkam tiga bulan sebelum akhirnya videonya beredar viral. Polisi menilai ucapan RJ sebagai bercandaan dan tidak ada upaya yang lebih serius.

"Nah, kalau yang satu ini dia bercanda dan dia masih anak-anak, yang belum punya pemikiran yang matang dan masih dalam tanggung jawab orang tua, ya tentunya penanganannya berbeda dong," ucapnya.

Perbedaan lainnya, sikap Hermawan dan RJ, yakni Hermawan ditangkap polisi karena melarikan diri, sementara RJ menyerahkan diri.
"Yang satu kabur, yang satu lagi jujur dan dia menyerahkan diri," katanya.

Untuk diketahui, RJ menyerahkan diri kepada polisi pada Rabu, 23 Mei 2018, setelah videonya mengancam tembak Jokowi beredar viral di media sosial. RJ kemudian diproses hukum dan saat ini kasusnya sudah di kejaksaan.

Sementara Hermawan ditangkap pada Minggu (12/4) di rumah saudaranya di Parung, Kabupaten Bogor. Polisi menyebut Hermawan melarikan diri setelah tahu videonya viral.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Dedi Prasetyo pun membantah unggahan beda penanganan kasus bernuansa rasialisme itu. Polisi tetap melanjutkan kasus hukum terhadap RJ dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Berkas perkara RJ juga telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan dikirim pada 5 Juni 2018 ke kepolisian. Dalam surat dengan nomor B-4204/0.1.4/Euh.1/VI/2018 itu, Kejati DKI meminta supaya polisi menyerahkan tersangka dan barang bukti atau yang biasa disebut tahap dua. 

Terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono menegaskan kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan sudah dinyatakan lengkap atau P21. Argo juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pelimpahan tahap dua ke kejaksaan.

"Itu sudah kita lakukan semua sudah P21, sudah tahap dua, sudah kita kirim ke kejaksaan," katanya.

Sebelumnya, RJ memang tidak ditahan karena usianya yang masih di bawah umur. Namun, dia telah ditempatkan di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), kasus RJ termasuk ke dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga, polisi juga harus menerapkan proses hukum sesuai undang-undang tersebut. 

RJ pun tidak dapat dikatakan sebagai tersangka. Statusnya saksi, sebagai pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan itu tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Dalam pasal tersebut disebutkan, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Aturan itulah yang membuat pihaknya tidak melakukan penahanan.

Aturan mengenai itu tercantum dalam Pasal 32 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Setidaknya ada dua syarat anak dapat ditahan. Pertama, jika anak itu berumur 14 tahun atau lebih. Kedua, anak tersebut mendapat ancaman pidana tujuh tahun.

“Memang usia RJ di atas 14 tahun, tapi yang bersangkutan dikenakan Pasal 27 Ayat 4 juncto Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang UU ITE, ancamannya enam tahun (penjara)," jelas Argo. 

"Jadi saya sampaikan, kasus tetap kami proses dan anak ditempatkan di tempat anak yang berhadapan dengan hukum di daerah Cipayung itu," tambahnya. 

Penangkapan RJ bermula saat sebuah video berdurasi 19 detik viral. Video yang diunggah akun instagram @jojo_ismyname itu, berisi soal RJ yang menghina dan mengancam akan membunuh Jokowi. 

Kepada polisi, RJ mengaku hanya iseng. Argo Yuwono menyebut, RJ hanya ingin menguji seberapa cepat polisi bisa menangkapnya. 
"Jadi ini termasuk dalam kenakalan remaja, niatnya untuk lucu-lucuan saja karena mendapat tantangan dari temannya untuk buat video," kata Argo.

Video bahkan dibuat tiga bulan sebelum akhirnya viral di SMA RJ di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Lantaran masih di bawah umur, pelaku tidak paham dengan dampak dari video tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kasipenkum Kejati) DKI Jakarta, Nirwan Nawawi, menjelaskan kasus itu awalnya diserahkan penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Penyerahan tahap dua dalam perkara itu dilakukan pada 24 Juli 2018.

RJ diduga melakukan tindak pidana seperti pada Pasal 45 ayat 4 juncto Pasal 27 ayat 4 UU ITE atau Pasal 336 KUHP terkait dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada presiden. Setelah itu, jaksa penuntut umum memproses diversi seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

"Bahwa setelah diterimanya RJ oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum melaksanakan proses diversi sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 42 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak," kata Nirwan.

"Keberadaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 adalah untuk melindungi dan mendidik anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum agar anak tetap terlindungi dan tetap terpenuhi haknya sebagai anak dan mengupayakan pemidanaan sebagai alternatif terakhir untuk anak yang berkonflik dengan hukum," imbuh Nirwan.

Selanjutnya proses diversi dilakukan dengan menghadirkan langsung RJ, orang tua atau wali RJ, pelapor, pihak Balai Pemasyarakatan, penasihat hukum, dan pendamping. Nirwan menyebut hasilnya didapat pada Kamis, 9 Agustus 2018.

"Dari hasil pelaksanaan diversi terdapat kesepahaman pendapat terkait penyelesaian perkara anak, disepakati anak akan dikembalikan kepada orang tua untuk mendapatkan bimbingan yang lebih baik serta berkomitmen untuk melakukan pelayanan masyarakat," ucap Nirwan.

Berita acara diversi tersebut telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan mengeluarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Diversi/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Bar yang menetapkan para pihak untuk melaksanakan diversi dan memerintahkan penuntut umum untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya.
Pasal Makar

Polisi menerapkan pasal makar terhadap tersangka HermawanSusanto (HS) yang mengancam memenggal Presiden JokoWidodo (Jokowi). Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Ade Ary Syam Indradi mengatakan tersangka HS dijerat dengan pasal 104 KUHP tentang makar.

Diketahui pasal 104 KUHP berbunyi makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

"Tersangka dijerat Pasal 104 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP, Pasal 336 dan Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan dugaan makar dengan maksud membunuh dan melakukan pengancaman terhadap presiden," tuturnya.

Penerapan pasal makar tersebut karena tersangka HS mengucapkan kata-kata yang menyebut akan memenggal kepala Jokowi. Namun, penyidik masih mendalami motif tersangka mengucapkan kata-kata tersebut. Termasuk ucapannya yang mengaku berasal dari Poso, sebagaimana dalam video.

"Tersangka masih dilakukan pendalaman untuk mengetahui motif dan latar belakang (menyerukan ancaman pemenggalan terhadap presiden)," ujarnya.

Sementara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta pemerintah tak sembarang menggunakan pasal makar dalam suatu kasus. YLBHI menilai sesuatu bisa dikatakan makar jika ada upaya percobaan serangan. 

"Makar itu sebetulnya di dalam kitab undang-undang aslinya itu 'anslah' dan itu artinya serangan, jadi dikatakan makar apabila ada serangan atau percobaan serangan, kalau tidak ada upaya melakukan serangan, ya tidak makar namanya," kata Ketua Umum YLBHI, Asfinawati.

YLBHI menilai penggunaan pasal makar juga bertentangan dengan demokrasi dan substansi hukum. Setiap orang harus ditindak sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan.

"Harusnya kalau ada pelanggaran hukum ya pakai pelanggaran hukum yang ada, kalau tidak ada ya dibebaskan tapi jangan sampai menggunakan pasal makar sembarangan," ujarnya.(ant/cnn/det/kps/bls)