Selasa, 17 September 2019


Situng KPU Tetap Jalan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 113
Situng KPU Tetap Jalan

Ilustrasi

JAKARTA, SP – Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dipastikan tetap berjalan, walau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar tata cara dalam input data Situng Pemilu 2019. Dengan catatan, KPU memperbaiki tata cara dan prosedurnya. 

Putusan itu merupakan hasil sidang pelanggaran Situng di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/5). Hal tersebut diambil dengan pertimbangan keberadaan Situng sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelenggaraan Pemilu bagi masyarakat. 

“Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara dalam Situng," kata Ketua Majelis Hakim, Abhan saat membacakan putusan sidang pelanggaran Situng.

Sejauh ini, Bawaslu telah menggelar tiga kali sidang lanjutan. Sidang putusan awal, sidang mendengarkan keterangan pelapor dan terlapor serta sidang mendengarkan keterangakan ahli. Setelah itu rangkaian terakhir dari sidang ini dilanjutkan dengan kesimpulan yang diberikan pelapor dan terlapor ke kantor Bawaslu.

“KPU dalam menggunakan aplikasi Situng harus tetap memperhatikan ketelitian, akurasi dalam memasukkan data ke dalam aplikasi sistem sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat," tutur Komisioner Bawaslu Dewi Ratna. 

Dugaan pelanggaran Situng ini dilaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Laporan tersebut masuk dengan nomor registrasi 008/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.

KPU mengucapkan terima kasih ke Bawaslu usai diputus melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Situng Pemilu 2019. Pasalnya, Bawaslu tidak memerintahkan menutup Situng, melainkan memerintahkan agar dilakukan perbaikan.

"Selama ini mekanisme itu sudah berjalan dan kami ucapkan kepada Bawaslu terima kasih sudah memberikan keputusan yang sudah adil," kata Komisioner KPU, Pramono.

KPU selama ini selalu melakukan perbaikan jika ada temuan kesalahan pada Situng. Hal itu dilakukan meski tanpa putusan dari Bawaslu. Namun KPU mengapresiasi putusan tersebut. Bawaslu masih memiliki komitmen keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan Pemilu.

"Sejak awal telah kami tegaskan bahwa KPU terbuka atas laporan dan masukan publik, dan jika informasi itu benar, maka akan kami perbaiki," tuturnya.

KPU berjanji akan memperbaiki sistem input Situng. Namun publik juga harus ingat, bahwa Situng bukan hasil final yang akan ditetapkan KPU.

"Putusan Bawaslu sebenarnya menegaskan bahwa proses penetapan hasil-hasil Pemilu bukanlah melalui Situng karena Pemilu kita masih manual berbasis rekapitulasi secara berjenjang," ucapnya.

Bukan Disengaja

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud Md menegaskan kesalahan entri data yang terjadi di Situng KPU tidak hanya menguntungkan atau merugikan salah satu paslon saja. 

"Kesalahan (entri data) tadi di 101 TPS, bukan hanya menguntungkan satu paslon. Dua paslon itu sama-sama dapat keuntungan, sama-sama dapat kerugian," ucapnya.

Tidak ada kecurangan yang disengaja atau terstruktur di KPU. Dia sudah melihat data terkait kesalahan entri data itu. Menurutnya, kedua paslon sama-sama diuntungkan.

"Jadi nggak mungkin terstruktur. Kalau terstruktur samalah, dan di KPU ada datanya, yang mana untungkan paslon 01 dan 02, sehingga nggak mungkin terstruktur," jelasnya.

Dia meminta masyarakat tenang menyikapi kabar yang beredar. Jika masyarakat menemukan kesalahan, segera melapor saja tanpa perlu menimbulkan kegaduhan.

"KPU sudah punya datanya, mana yang diuntungkan, mana yang dirugikan. Dua pihak ada kalau dalam kasus Pilpres. Oleh sebab itu, tenang-tenang saja, ikuti kalau ada kesalahan, disampaikan," ucapnya.

Tim Kampanye Nasional (TKN) calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai tidak ada masalah. 

"Kan data Situng kan artinya metode mereka yang salah. Ya sudah harus mereka luruskan," kata Juru Biara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga.

TKN tidak memersoalkan putusan Bawaslu tersebut. Politikus Partai Persatuan Indonesia (Perindo) itu menganggap Situng bukan metode resmi untuk menilai hasil Pemilu.

Lagipula, dalam Situng terdapat keterangan atau disclaimer yang menyebutkan bahwa Situng bukan data resmi untuk keputusan resmi Pemilu.

"Tapi pemaparan untuk transparansi. Supaya kan kita bisa ngecek kalau ada yang enggak benar," tuturnya. 

Sebaliknya, Direktur Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad justru menilai Situng tak bisa diperbaiki. 

"Ya tadi memang disampaikan bahwa harus ada perbaikan terhadap C1 yang di-upload. Namun dengan adanya C1 dalam pertimbangan yang diperbaiki otomatis bahwa karena tidak bisa diperbaiki menurut kami apa lagi yang mau diperbaiki," ujarnya.

Anehnya, Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari menyebut saksi perwakilan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak pernah membahas dugaan kecurangan di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019. Pernyataan Hasyim merespons tuduhan kecurangan dalam Pemilu yang selalu diutarakan BPN Prabowo-Sandi ke publik.

"Sampai dengan kemarin, tanggal 15 Mei, (rekapitulasi) 26 provinsi, baik TKN 01 maupun BPN 02 tidak ada urusan-urusan tuduhan manipulasi, penggelembungan, yang disampaikan di sini, tidak ada. Semua menerima hasil rekap penghitungan suara Pemilu presiden," ujarnya.

Seharusnya jika BPN Prabowo-Sandi menemukan perbedaan data, maka dibahas dalam rapat pleno tersebut. Mereka hanya perlu membawa data untuk memaparkan klaim yang diutarakan. Nantinya, data tersebut bisa disandingkan dengan data milik KPU, Bawaslu, dan juga peserta Pemilu lainnya.

"Kalau tidak ada buktinya kan bagaimana kita akan melakukan pencocokan, klarifikasi, konfirmasi terhadap keberatan-keberatan itu?" tuturnya.

Sebelumnya, kecurangan Pemilu jadi narasi andalan BPN Prabowo-Sandi. Bahkan pernyataan itu keluar dari calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

"Kami masih menaruh secercah harapan, tapi yang jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang," kata Prabowo.

Selesai Tiga Hari

Anggota Tim Badan Hukum KPU, Setya Indra Arifin menjamin lembaga penyelenggara Pemilu itu akan mematuhi keputusan Bawaslu RI terkait perbaikan Situng. KPU akan segera memperbaik Situng dan C1, karena Bawaslu memberi waktu maksimal tiga hari setelah sidang putusan dilaksanakan.

"Karena itu perintah putusan, vonis, pasti kita jalani, dan segera maksimal tiga hari itu sudah harus kita tindak lanjuti," ujarnya.

Keputusan Bawaslu agar proses Situng tidak dihentikan didukung. Dalam putusannya, Bawaslu justru meminta KPU tetap mempertahankan publikasi Situng secara daring di situs resminya. Perbaikan akan segera dilakukan KPU terutama dalam hal tata cara penginputan, dan validasi data.

“Jadi betul-betul memastikan bahwa data yang terunggah ke Situng adalah data yang benar dan bukan data yang keliru. Itu yang akan jadi notice bagi KPU," jelas Setya. 

Dalam pertimbangan sidang putusan Situng, Bawaslu mengatakan bahwa keberadaan Situng hendaknya dipertahankan sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelenggaraan Pemilu bagi masyarakat.
Lapor MK

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar mengatakan jika ada dugaan kecurangan dalam proses Pemilu, harus dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Seruan penolakan terhadap penghitungan hasil Pilpres misalnya, tak akan berarti apa pun.

“Karena kita enggak bisa nolak-nolak di jalan, enggak bisa nolak-nolak teriak. Nolak itu tidak memengaruhi apa-apa. Karena yang memengaruhi itu tatkala penolakan itu dibawa ke forum yang sudah disepakati oleh negara. Itu yang disebut sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi," katanya.

Dalam persidangan sengketa hasil Pemilu di MK itulah, bukti-bukti atas klaim kecurangan disampaikan. MK juga satu-satunya lembaga yang bisa menganulir keputusan KPU. 

“Buktikan kecurangan-kecurangan itu, mana datanya. Kalau KPU salah dalam penghitungan, tunjukkan salahnya. Kalau penyelenggaraan Pemilu ada yang tidak berimbang tunjukkan mana ketidakberimbangannya. Baru kemudian disusun logika yang namanya kecurangan TSM (terstruktur, sistematis dan masif),” kata Zainal. 

Oleh karena itu, dosen Fakultas Hukum UGM ini menyarankan kubu Prabowo-Sandi saat ini fokus mempersiapkan segala sesuatu untuk membuktikan kecurangan di MK. 

“Karena nanti kan cuma berapa hari batas untuk memasukkan (gugatan). Tiga hari dari pengumuman (penetapan KPU). Maka kalau dia mendalilkan bahwa terjadi kecurangan, dalil itu harus dibuktikan,” ujar Zainal.

Hal sama disampaikan Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia  menyarankan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membawa sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

AHY juga mengimbau agar semua pihak menunggu hasil penghitungan suara resmi KPU yang akan diumumkan pada 22 Mei mendatang. 

"Kalau pun masih ada yang belum menyatakan sepakat dengan hasil tersebut kan masih tersedia ruang juga. Ada proses yang bisa dilalui tiga hari setelah tanggal 22 (Mei) tersebut bisa melakukan gugatan kepada MK. Tentunya disertakan bukti juga yang memperkuat gugatan itu," kata AHY.

Putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengatakan bahwa partainya sejak 17 April menghormati proses penghitungan suara yang dilakukan KPU. Dia menyadari dalam setiap pesta demokrasi akan selalu ada perbedaan dalam menyikapi hasilnya.

Meskipun demikian, AHY menegaskan bahwa partainya tak akan terlibat dalam langkah yang berada di luar konstitusi. Demokrat akan selalu menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi.

"Kami juga mencegah keterlibatan kader-kader kami dalam segala bentuk niat atau apalagi tindakan yang inkonstitusional," ujarnya. (ant/det/cnn/bls)