Selasa, 17 September 2019


Wiranto Dicurigai Jebak Presiden

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 218
Wiranto Dicurigai Jebak Presiden

Ilustrasi

JAKARTA, SP - Ketua Fraksi Partai Hanura DPR, Inas Nasrullah Zubir mengkritik tim asistensi hukum bentukan Menko Polhukam Wiranto. Dia menduga-duga ada maksud tertentu di balik tim tersebut.

"Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto resmi membentuk Tim Asistensi Hukum dan tim ini ditugaskan untuk memberi masukan pada pemerintah terkait berbagai kasus pelanggaran hukum, apakah benar demikian? Atau apakah ada 'udang di balik bakwan' yang dapat merugikan Presiden Jokowi?" kata Inas kemarin.

Dia menyoroti dua nama di dalam tim asistensi Wiranto. Dua nama itu pernah melawan Hanura yang dipimpin Oesman Sapta Odang (OSO) pada tahun lalu. Mereka adalah dua pengacara, Dhoni Martin dan Adi Warman yang menjabat Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam.

“Mereka yang menjadi pengacara kelompok munaslub Hanura ilegal di awal tahun 2018 yang lalu," kata Inas.

Inas tak terlalu menyoroti peran dua nama itu di Munaslub Hanura beberapa waktu lalu. Dia berbicara soal gugatan SK Kepengurusan Partai Hanura.

"Yang menarik bukanlah soal munaslub Hanura-nya, melainkan siapa sebenarnya Dhoni Martin dan Adi Warman tersebut,” imbuhnya. 
Pada tanggal 25 September 2018, dua orang dari Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam tersebut telah menggugat Presiden Republik Indonesia Jokowi dan Menkumham Yasonna Laoly di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam perkara SK Kepengurusan Partai Hanura.

"Apakah gugatan ini atas sepengetahuan Wiranto? Justru gugatan ini bukan hanya atas sepengetahuan Wiranto, tapi dapat kita duga atas perintah Wiranto!” katanya.

Hal itu menjadikan permasalahan ini menarik. Pasalnya, Wiranto adalah salah satu menteri dalam kabinet Presiden Jokowi, tapi berupaya menjatuhkan Presiden dengan cara memerintahkan anak buahnya menggugat Presiden. 

Dia mengaku waspada terhadap pembentukan tim asistensi Wiranto dan meminta lembaga negara lain bergerak.

"Yang harus diwaspadai adalah, perlu kita duga bahwa pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam tersebut merupakan bagian dari grand design atau modus operandi yang juga berkaitan dengan gugatan kepada Presiden Jokowi, oleh karena itu diharapkan kepada BIN untuk segera menindaklanjuti dugaan ini," duga Inas.

Politisi PDI Perjuangan sekaligus mantan aktivis Adian Napitupulu, menilai Tim Asistensi Hukum yang dibentuk Wiranto tidak diperlukan. Tim hukum tersebut bertugas membantu pemerintah mengidentifikasi perbuatan melawan hukum pascapemilu 2019. 
"Kalau menurut kita, menurut saya, tidak perlu yang kayak begitulah," kata Adian.

Tim tersebut juga bertugas mengkaji ucapan-ucapan para tokoh yang diduga melanggar hukum. Padahal, telah terdapat berbagai pasal perihal hal tersebut, misalnya ujaran kebencian. Daripada membentuk tim baru, sebaiknya menegakkan perangkat hukum yang sudah ada. 

"Kalau itu tidak butuh dibentuk sebuah lembaga baru, jalankan saja dan tegakkan saja mekanisme hukum kita. Kan ada sekian banyak pasal terkait dengan penghinaan, ucapan kebencian, dan bla bla bla, tegakkan saja itu," ujar anggota DPR dari Fraksi PDI-P itu.

Minta Dibubarkan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Tim Asisten Hukum bentukan Wiranto dibubarkan. Melalui tim yang dibentuk ini, pemerintah dianggap berusaha menyeret persoalan hukum ke ranah politik.

“Terlihat dari tugas tim yaitu memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil kajian hukum terhadap tindakan yang dinilai melanggar hukum pascapemilu 2019. Itu tugas penyelidik,” kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam.

Tugas macam itu menunjukkan intervensi terhadap penegakan hukum. Apalagi melihat struktur keanggotaannya. Artinya, setelah diputuskan lewat kajian dan dinyatakan orang itu melanggar pasti akan jalan kasusnya. Hal seperti itu sarat kriminalisasi.

"Menkopolhukam menarik persoalan hukum jadi persoalan politik yang mestinya dihindari. Karena itu cerminan dari karakter Orde Baru," sambungnya.

Pada Surat Keputusan yang diteken Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, pada 8 Mei 2019, tugas tim tersebut juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas tim kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Pengarah. Setidaknya ada 24 anggota yang terdiri dari 13 orang berlatarbelakang pakar hukum dari pelbagai perguruan tinggi.

Anggotanya termasuk I Gede Panca Astawa dari Universitas Padjajaran, Farida Patittinggi yang menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bintar R. Saragih dari Universitas Indonesia. Selebihnya terdapat pejabat di empat kementerian, Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Tapi menurut Komnas HAM, kehadiran tim tersebut akan memangkas dan menakut-nakuti seseorang dalam menyampaikan pendapat maupun pikirannya. Padahal, hal itu telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

"Kita ketahui karakter demokrasi bersifat noise atau riuh. Itu karena demokrasi memang memberi ruang kepada setiap orang mengeluarkan pikiran dan pendapat dan kerap berbeda-beda," ujar Komisioner Komnas HAM, Munafrizal Manan.

"Tidak seharusnya ada suatu kebijakan yang bernuansa menebar ancaman dan menciptakan atmosfer ketakutan bagi warga negara," sambungnya.

Choirul Anam menjelaskan, keterlibatan belasan pakar hukum dalam Tim Asistensi Hukum, tidak menjamin adanya objektivitas dalam menilai suatu kasus. Sekalipun mereka dianggap berintegritas tinggi. Sebab bagaimanapun, para ahli itu bekerja di bawah kewenangan pemerintah.

"Mau nggak mau karena di bawah Kemenkopolhukam, mau isinya semua profesor, hukum jadi instrumen untuk kepentingan-kepentingan politik. Karena ini di bawah kementerian politik. Jadi tokoh-tokoh itu tidak menjawab apapun," tegas Choirul Anam.

Tidak Suuzan

Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam, Adi Warman, menilai kekhawatiran terhadap mereka tidak tepat. Justru tim ini bertujuan melindungi agar ‘tidak ada pihak yang terzalimi’. Prosesnya dilakukan secara terbuka dengan menggandeng para pakar hukum yang independen dan tidak memiliki afiliasi politik dengan siapapun.

"Justru ini kemajuan di zaman modern, membuka diri kepada tokoh-tokoh ahli hukum yang memiliki kapasitas, integritas, orang kampus. Malah tim diberikan kesempatan berdiskusi dengan tim lain yang bisa dipertanggung jawabkan secara akademisi," ujarnya.
"Mereka digaransi bekerja berdasarkan ilmu. Jadi jangan buruk sangka, lihat dulu hasilnya," sambungnya.

Tim Asistensi Hukum dibentuk supaya aparat penegak hukum tidak terus menerus disudutkan dan dipersalahkan ketika menyelidiki suatu kasus yang tersangkut dengan pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Sebab, keputusan Kepolisian maupun Kejaksaan Agung telah melewati pertimbangan pakar.

"Ini akan membuat nyaman tindakan penyidik benar-benar murni hukum, bukan area abu-abu atau kepentingan politik," jelasnya.

Adi Warman pun mengklaim, kajian hukum dan hasil rekomendasi dari para pakar hukum Tim Asistensi, tidak dimaksudkan melompati proses penyelidikan di Kepolisian. "Tidak masuk (penyelidikan)."

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto sepakat untuk membentuk tim hukum nasional yang bertugas mengkaji ucapan dan tindakan dari tokoh tertentu yang dianggap melanggar hukum. Tim hukum itu, akan terdiri dari pakar hukum tata negara hingga profesor dari berbagai universitas.

"Tim ini lengkap, dari pakar hukum tata negara, para profesor, doktor berbagai universitas. Sudah saya undang, sudah saya bicara," ucap Wiranto.

Negara tidak bisa menoleransi umpatan dan makian terhadap pemerintahan yang sah. Sehingga, sanksi tegas patut diberikan kepada siapa pun yang melakukannya.

"Dan sama apa yang pikirkan bahwa tidak bisa dibiarkan rong-rongan terhadap negara yang sedang sah. Bahkan cercaan, makian terhadap Presiden yang masih sah sampai nanti Oktober tahun lalu, itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya. Kita akan melaksanakan itu, sanksi itu, siapapun itu harus kita tindak tegas," kata dia.

Tindakan tegas ini diperlukan untuk mempertahankan NKRI dan ideologi Pancasila. Tak hanya itu, pemerintah tidak ingin Pemilu menimbulkan perpecahan bangsa.

"Kita lakukan semata-mata untuk menegakkan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini milik kita bersama, harus kita jaga. Jangan sampai hal-hal seperti pemilu membuat kita pecah sebagai bangsa, membuat kita harus menyingkirkan persaudaraan, kebersamaan kita sebagai bangsa," tutur Wiranto. (ant/bbc/det/kom/kum/bls)