Jumat, 15 November 2019


Jilid Akhir Sengketa Pilpres

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 132
Jilid Akhir Sengketa Pilpres

Ilustrasi

JAKARTA, SP – Para pihak terkait sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Mahkamah Konstutusi (MK) mulai menyiapkan amunisi masing-masing. Setelah permohonannya diajukan Paslon 02 Prabowo-Sandi 24 Mei 2019 lalu, Rabu (12/6) KPU dan Bawaslu datang ke MK membawa setumpuk berkas pendukung. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan 272 buah boks berkas untuk menghadapi sidang tersebut. Jumlah itu berisi dokumen alat bukti dari 34 provinsi untuk menjawab tudingan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Masing-masing 34 KPU Provinsi akan menyerahkan delapan boks. Jadi akan diserahkan dokumen alat bukti sebanyak 272 boks," kata Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari, Rabu (12/6).

Jumlah alat bukti yang dibawa KPU sebagai bukti keseriusan pihaknya menghadapi tudingan-tudingan Prabowo di MK.
"Ini menunjukkan keseriusan KPU dalam mempersiapkan dan menghadapi gugatan PHPU Pilpres 2019 di MK," tuturnya.

Hingga pukul 13.30 WIB, sudah ada dua truk yang mengantar berkas KPU ke MK. Sudah ada 51 boks yang berisi berkas dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Bali.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyerahkan 12 rangkap dan 134 alat bukti terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

"Kehadiran kami ke MK, karena posisi Bawaslu dalam PHPU Pilpres sebagai pihak Pemberi Keterangan, maka kami menyampaikan keterangan," kata Ketua Bawaslu, Abhan.

Sebagai pihak Pemberi Keterangan, mereka diberikan hak menyerahkan keterangan dua hari sebelum sidang pendahuluan dilaksanakan Jumat (14/6).

"Berkas kami serahkan 12 rangkap sebanyak 151 halaman serta 134 alat bukti," jelasnya.

Berkas keterangan yang disampaikan Bawaslu kepada MK terkait empat hal yakni, pertama, terkait hasil pengawasan Pemilu 2019, terutama terkait pengawasan Pilpres dari tahapan awal sampai rekapitulasi.

Kedua, terkait tindak lanjut laporan atau temuan selama proses tahapan Pemilu 2019. Ketiga, terkait pokok dalil Pemohon yang menyangkut Bawaslu serta, keempat, terkait dengan jumlah dan jenis pelanggaran yang berkaitan dengan dalil Pemohon.

Keterangan yang diserahkan Bawaslu ke MK adalah keterangan berdasarkan permohonan awal Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Sejauh ini Bawaslu menyatakan belum menerima dari MK terkait permohonan perbaikan yang disampaikan BPN.
"Kami belum menerima permohonan ralat. Yang kami sampaikan keterangan terkait permohonan awal," jelasnya.

Terima Panggilan

Tim hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan menyatakan telah menerima panggilan sidang perdana sengketa Pilpres pada 14 Juni mendatang. Panggilan itu diterima usai mengajukan berkas permohonan sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Setelah mendaftar kami langsung diberitahu melalui email dan SMS bahwa kami dipanggil untuk bersidang tanggal 14 Juni 2019," ujar Ade di posko pemenangan Cemara, Menteng, Jakarta. 

Tim hukum Jokowi-Ma’ruf telah mengajukan berkas permohonan sebagai pihak terkait ke MK pada Selasa sore. Dalam berkas tersebut, pihaknya mengajukan sejumlah bukti untuk membantah dalil permohonan Prabowo-Sandi. 

"Jadi status kami sebagai pihak terkait dinyatakan resmi dan sudah disahkan oleh kepaniteraan MK," katanya. 

Namun Ade menolak menyampaikan alat bukti yang diajukan dalam berkas sebagai pihak terkait tersebut. Seluruh bukti sebagai pihak terkait akan disampaikan dalam persidangan di MK. 

"Yang jelas alat-alat bukti yang kami sampaikan itu seluruhnya membantah dalil-dalil pemohon. Semua yang disampaikan pemohon akan kami bantah dengan bukti yang sudah kami legalisasi," tutur Ade. 

Tim hukum Prabowo-Sandi sebelumnya menyambangi MK untuk melengkapi permohonan sengketa Pilpres yang telah didaftarkan pada akhir Mei lalu. Salah satu berkas yang diajukan adalah soal status Ma'ruf yang disebut memiliki jabatan sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN. 

Tegaskan Independen

Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman menegaskan lembaganya independen dan tidak akan dapat diintervensi siapa pun dalam menyidangkan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"Nggak akan bisa dipengaruhi oleh siapa pun. Kami hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi, dan kami hanya takut kepada Allah SWT," tegas Anwar Usman.

MK akan memperlakukan semua Pemohon pencari keadilan di MK, termasuk terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), secara adil. Persidangan PHPU Pilpres di MK bukan semata tentang siapa yang kelak menjadi Presiden terpilih, melainkan juga tentang keutuhan dan kesatuan NKRI.

Sementara itu, terkait permohonan gugatan PHPU yang dilayangkan Prabowo-Sandi, Anwar meminta publik untuk melihat sendiri apa yang ada dalam persidangan nanti. Penanganan perkara ini sendiri bisa saja diputuskan sebelum tanggal 28 Juni. 

Jadwal 28 Juni 2019 sebetulnya hanya tenggat waktu maksimal merujuk pada amanat UU MK bahwa PHPU Pilpres harus diputus setidaknya 14 hari kerja pascadicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Oleh karena itu adalah waktu maksimal, tak menutup kemungkinan andai putusan dihasilkan lebih cepat.

"Oh, bisa [lebih cepat], sangat (bisa)," katanya.

Waktu lebih cepat atau semua keputusan hasil sengketa, akan tergantung dari upaya pembuktian dan pemberian keterangan dalam persidangan MK nanti. 

"Tergantung dari para pihak (tanggal) 28 juni itu paling lambat, para pihak menyiapkan jawaban, bukti, saksi ahli. Para pihak diberi kesempatan yang sama," katanya.

Permohonan Prabowo

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk tidak berbondong-bondong mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) saat persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 digelar. Pendukungnya diminta percaya pada dirinya dan Sandi dalam menghadapi sengketa Pilpres yang mulai disidangkan 14 Juni mendatang. 

"Saya dan Sandiaga memohon agar pendukung kami untuk tidak berbondong-bondong hadir di MK pada hari-hari mendatang," kata Prabowo dalam pernyataannya melalui video.

Dia dan calon wakilnya, Sandiaga Uno telah memutuskan untuk menjalani semuanya sesuai ketentuan hukum dan konstitusi. Semua langkah yang dia ambil telah dipikirkan demi kepentingan rakyat. 

"Kami putuskan selesaikan semua melalui jalur hukum. Kami selalu pikirkan yang terbaik untuk rakyat," katanya. 
Prabowo bahkan memohon agar pendukungnya tetap percaya pada pemimpin-pemimpin mereka. Jika masyarakat memang masih percaya pada Prabowo-Sandi maka tak perlu hadir ke gedung MK.

"Saya mohon sami'na wato'na, percayalah pada pimpinan dan sungguh-sungguh kalau Anda dukung Prabowo-Sandi, mohon tidak perlu hadir di sekitar MK," katanya. 

Akan ada delegasi untuk mendampingi tim hukum Prabowo-Sandi yang diketuai oleh Bambang Widjojanto. Tapi, delegasi ini tak perlu datang dengan jumlah massa besar demi menghindari fitnah dan provokasi. 

"Ada delegasi untuk dampingi tim hukum tapi tidak perlu berbondong-bondong dengan jumlah massa untuk hindari fitnah dan provokator-provokator lainnya," mintanya. 

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku akan berusaha untuk percaya pada hakim MK. Apa pun keputusan yang kelak dikeluarkan oleh hakim, semuanya harus disikapi dengan tenang dan dewasa. 

"Itu permohonan saya dan kita percaya pada hakim MK, apa pun keputusannya kita sikapi dengan dewasa, tenang, berpikir untuk kepentingan bangsa negara. Itu sikap kami dan permohonan kami," kata dia. 

"Percaya lah niat kami untuk kepentingan bangsa negara, umat, dan rakyat," kata Prabowo.

Hasil rekapitulasi nasional pemilihan presiden menunjukkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 68.650.239 suara atau 44,50 persen. Ada selisih 16,9 juta suara.

Gugatan hasil pemilihan presiden dari kubu Prabowo Subianto diajukan oleh Bambang Widjojanto sebagai ketua tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres nomor urut 02 dengan menyerahkan ‘51 alat bukti’ ke MK, Jumat (24/05) sekitar 90 menit menjelang tengah malam, batas waktu pengajuan sengketa.

“Argumen dan alat bukti yang menjadi pendukung untuk menjelaskan hal itu kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif,” kata Bambang ketika itu.

Alat bukti yang dibawa merupakan kombinasi antara dokumen, dan saksi, ada saksi fakta dan saksi ahli. 
"Kami mendorong, Mahkamah Konsitusi bekerja beyond the law. Indonesia bukan sekadar negara hukum tapi berpucuk kepada kedaulatan rakyat," tambahnya. 

Direktur Hukum dan Advokasi BPN, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa bukti-bukti terkait dugaan ‘kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif’ dalam pemungutan suara telah dipersiapkan dengan matang. Namun dia enggan mengungkap apa saja bukti-bukti tersebut. 

"Nanti lihat di persidangan saja," ujarnya.

Langkah penyelesaian lewat MK akhirnya ditempuh setelah beberapa elite BPN mengatakan tidak akan melakukannya. Juru Kampanye BPN, Muhammad Syafii bahkan sempat menyatakan tidak percaya kepada MK.

"MK telah berhasil membuat kami tidak memiliki kepercayaan bahwa mereka akan melakukan persidangan secara objektif," ujarnya Rabu (15/5).

Anggota Dewan Pengarah BPN, Fadli Zon, pun mengatakan penyelesaian dugaan kecurangan lewat MK adalah ‘jalur yang sia-sia’ berdasarkan pengalaman di Pemilu 2014. Namun setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 pada Selasa (21/5) dini hari, BPN berbalik arah.

Dalam rapat internal yang digelar pada hari itu di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, kubu Prabowo memutuskan untuk menempuh jalur MK.

"Pihak paslon 02 akan terus melakukan seluruh upaya hukum sesuai konstitusi dalam rangka membela kedaulatan rakyat yang hak-hak konstitusinya dirampas pada Pemilu 2019 ini," kata Prabowo dalam konferensi pers.

BPN kemudian membentuk tim khusus untuk menyusun argumentasi hukum dalam gugatan yang bakal diajukan ke MK. Tim ini beranggotakan antara lain Denny Indrayana, Irman Putra Sidin, Rikrik Rizkiyana, dan Bambang Widjojanto.

Sementara itu, kubu Jokowi juga membentuk tim untuk mempersiapkan diri sebagai pihak terlapor dalam gugatan yang diajukan BPN ke MK. Tim hukum tersebut dipimpin Yusril Ihza Mahendra, pengacara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

"Tim hukum 01 akan dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua tim. Kemudian, wakil ketua ada Tri Medya Pandjaitan yang merupakan ketua bidang hukum DPP PDI-P, lalu saya sendiri, kemudian Teguh Samudra, dan Luhut Pangaribuan," kata Wakil Ketua TKN, Arsul Sani dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (23/5).

Sidang sengketa pilpres akan dimulai pada 14 Juni mendatang. Sementara putusan akan dibacakan pada 28 Juni 2019. (ant/bbc/cnn/bls)