Minggu, 22 September 2019


Adu Nasib Kedua Prabowo

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 114
Adu Nasib Kedua Prabowo

Grafis Jokowi Prabowo Hakim MK

JAKARTA, SP – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 hari ini, Jumat (14/6) dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Sidang ini jadi adu nasib kedua capres Prabowo Subianto. Pada Pemilu 2014 lalu, hal sama juga dia lakukan.

Secara garis besar, yang dipersoalkan Prabowo pada 2014 dan 2019 serupa tapi tak sama. Namun dalam gugatannya 2014 lalu, dia kalah. 

Ketua Umum Partai Gerindra itu merasa ada kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Namun, ada beberapa perbedaan dalam pokok permohonan yang diajukan Prabowo ke MK pada tahun ini bila dibandingkan dengan 2014.

Pertama, soal waktu kejadian dugaan kecurangan TSM. Pada 2014, Prabowo menekankan kecurangan TSM terjadi saat pemungutan hingga perhitungan suara dan setelahnya. Sementara pada sengketa Pilpres 2019, Prabowo menyebut kecurangan TSM terjadi sebelum pemungutan suara berlangsung.

Pelanggaran TSM dalam Pilpres 2014 menurut Prabowo terbagi menjadi enam aspek, di mana semuanya terjadi saat pemungutan hingga perhitungan suara dan setelahnya.

Kedua, soal bentuk-bentuk dugaan pelanggaran Pemilu. Pada 2014, Prabowo melaporkan enam bentuk pelanggaran. Pertama, mobilisasi pemilih melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di hampir seluruh wilayah Indonesia. Menurut Prabowo kala itu, begitu banyak pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah dalam DPTb dan DPKTb.

Kedua, pengondisian hasil perhitungan yang dilakukan KPU (termohon) selaku penyelenggara Pilpres 2014. Menurut Prabowo, banyak temuan kasus anggota penyelenggara Pemilu tingkat bawah yang mengubah hasil perhitungan suara di level TPS, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Ketiga, politik uang. Prabowo mengaku menemukan praktik politik uang untuk memengaruhi masyarakat di sejumlah daerah. Keempat, KPU tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu dan Bawaslu. Misalnya dengan tidak melakukan pemungutan suara ulang seperti yang dikehendaki Panwaslu dan Bawaslu.

Kelima, pencoblosan dilakukan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara massal. Keenam, pencoblosan dilakukan dua kali oleh orang yang sama di TPS. Tim Prabowo mengaku menemukan kasus tersebut di sejumlah daerah. 

Juru bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan dalam sidang hari ini, sembilan hakim konstitusi akan mendengarkan dalil permohonan yang diajukan pemohon capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Jadi pemohon kan kemarin sudah menyerahkan permohonan tertulis, sudah teregistrasi, kesempatan pertama pemohon menyampaikan permohonannya itu kepada majelis hakim," ujar Fajar Laksono, Kamis (13/6).

Kalaupun ada penilaian bahwa permohonan itu tak memenuhi syarat, hakim MK akan tetap melanjutkan persidangan. Sebaik atau seburuk apa pun dalil itu, menjadi kewenangan hakim konstitusi untuk memutuskan dalam sidang putusan 28 Juni 2019.

"Itu kewenangan hakim MK. Mau diperlakukan seperti apa, itu kewenangan MK yang kemudian ya harus melewati serangkaian persidangan. Kalau ada pihak-pihak minta (menolak gugatan) silakan saja jadi opini. Secara normatif itu kewenangan hakim MK," jelasnya.

"Hakim MK tidak bisa didesak melakukan ini-itu," sambungnya.

Hakim konstitusi dalam memutus perkara sengketa mendasarkan pada tiga hal, yakni fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim. Semua pihak, diminta tidak ‘mendesak’ para hakim di luar forum persidangan.

"Biarkan persidangan ada dinamika, perdebatannya. Nah itulah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus."

Dalam catatan MK, sepanjang sengketa Pilpres, hakim konstitusi tidak pernah mengeluarkan putusan sela. Putusan semacam itu, hanya berlaku untuk sengketa Pilkada atau Pemilu legislatif (Pileg).

"Misalnya MK memutuskan memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di daerah tertentu atau penghitungan suara ulang. Itu putusan sela. Setelah itu dilaporkan ke MK, baru ada putusan akhir. Belum pernah ada putusan sela dalam sengketa Pilpres," katanya.

Pada sidang nanti, pihak-pihak yang dibolehkan hadir di ruang persidangan hanya dari pemohon yang berjumlah 15 orang, termohon juga 15 orang, dan Bawaslu 10 orang. Di luar mereka, dilarang masuk demi kelancaran jalannya sidang.

"Kita tidak mau ada hal-hal yang tidak diinginkan yang menghambat jalannya sidang. Apalagi MK hanya diberi waktu 14 hari kerja untuk memutuskan perkara,” sebutnya.

MK menyediakan layar televisi yang menyiarkan secara langsung proses sidang di samping gedung MK dan juga kantor Kemenkopolhukam. Setelah sidang mendengarkan permohonan pemohon selesai, MK akan mengagendakan sidang pemeriksaan pembuktian pada Senin (17/6). Di situ pihak termohon yaitu KPU akan menyampaikan jawabannya. Begitu pula Bawaslu.

"Di MK azas yang dianut azas semua pihak didengarkan keterangannya secara seimbang. Semua mendapat kesempatan yang seimbang, apa pun yang disampaikan dalam sidang pendahuluan, akan terus bergulir," katanya.

Sementara Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi, I Gede Palguna menyebut semua berkas bukti sengketa PHPU Pilpres 2019 yang masuk ke pihaknya telah rampung diverifikasi. Semua bukti ini, diverifikasi oleh sedikitnya 700 anggota satuan tugas yang dibentuk khusus oleh MK guna memeriksa semua dokumen.

"Kalau teknisnya sudah diverifikasi. Tidak boleh ada bukti yang tidak diverifikasi, itu pasti. Nah, bagaimana kami memverifikasi itu, itulah kita membentuk satuan tugas, seluruh pegawai itu ada 700 anggota," kata Palguna.

Dia pun memastikan tak ada yang perlu diragukan dari hasil verifikasi bukti dalam PHPU Pilpres ini. Pemeriksaan bukti ini, dilakukan secara berlapis mulai dari tingkat panitera hingga hakim konstitusi. 

"Jadi ada verifikasi berlapis dari bawah sampai terus dan kemudian hakim dan panitera membentuk juga masing-masing ada koordinatornya. Jadi kalau itu jangan diragukan," kata dia. 

Lagi pula, ini bukan pertama kalinya MK mesti memeriksa berkas sengketa Pilpres maupun Pemilu. Sejak 2004, MK telah berpengalaman memeriksa berkas bukti gugatan Pilpres.

"Bukan hanya kali ini, sejak Pemilu tahun 2004 pertama kan kita sudah [berurusan] dengan tumpukan [bukti] itu. Bahkan itu pertama kali kita menangani sengketa Pemilu baik Piplres maupun Pileg, berkasnya begitu-begitu juga kan," katanya. 
Minus Capres

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin memastikan pasangan capres-cawapres nomor 01 tidak akan menghadiri sidang pendahuluan PHPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Direktur Bidang Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan mengatakan Jokowi-Ma'ruf telah mendelegasikan kehadiran pada seluruh sekjen parpol Koalisi Indonesia Kerja.

"Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf telah mendelegasikan kepada sekjen-sekjen parpol pendukung untuk hadir di persidangan MK besok," katanya.

Jokowi sendiri memiliki keinginan untuk hadir di sidang MK. Namun karena masih memiliki kesibukan dan pekerjaan sebagai presiden, Jokowi berhalangan hadir. 

"Karena seyogyanya ada keinginan menghadirkan Pak Jokowi-Ma'ruf, namun karena pertimbangan dan ada pekerjaan untuk agenda besok, tak bisa hadir," kata dia.

Jokowi-Ma'ruf sendiri telah mempercayakan proses hukum di MK kepada tim hukum dan tim ahli dari TKN. Seluruh tim hukum dan tim ahli berencana untuk hadir pada sidang perdana tersebut.

"Jadi yang hadir adalah seluruh anggota tim kuasa hukum paslon 01 dan tim pendamping dan sudah diserahkan dokumennya mendaftar di MK," kata Ade.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun memastikan pasangan capres-cawapres nomor 02 tak tidak akan menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi.

"Setelah konsultasi dan mendapat pertimbangan dari BPN, kemudian juga kuasa hukum, Pak Prabowo dan Bang Sandi besok memutuskan untuk tidak hadir di MK," kata Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Ada tiga alasan yang mendasari keputusan itu. Salah satunya adalah agar tidak mendorong pergerakan massa yang berbondong-bondong datang untuk mengawal persidangan. Hal ini paralel dengan apa yang sebelumnya sudah diimbau oleh Prabowo agar masyarakat tidak datang. Dia meminta agar para pendukung sebaiknya memantau persidangan lewat media televisi atau online.

"Untuk menghindari mobilisasi, untuk menghindari perkumpulan massa yang besar dan banyak, Pak Prabowo memutuskan untuk tidak hadir ke MK. Nanti ketika beliau berdua ikut hadir khawatir nanti massa ikut berbondong-bondong," ucapnya.

Selain itu, Prabowo dan Sandi disebut ingin memberikan kuasa penuh kepada tim kuasa hukum untuk menyampaikan data dan fakta terkait kecurangan dan tuntutan yang disampaikan. Alasan yang ketiga, tuntutan ini merupakan hal yang disampaikan oleh para pendukung. Bukan oleh Prabowo-Sandi. Oleh karena itu keduanya memutuskan tidak hadir.

"Pak Prabowo dan Sandi bahkan sejak awal menyebutkan tidak akan melakukan tuntutan ke MK, tapi karena ada tuntutan dan keinginan masyarakat yang merasakan secara langsung ada fakta dan data kecurangan maka beliau berdua memutuskan ke MK," kata Dahnil.

BPN Prabowo-Sandi menyebut lima jenis kecurangan dalam permohonan sidang sengketa itu. Yakni, penyalahgunaan anggaran belanja negara dan atau program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparat negara (polisi dan intelijen), penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. 

Kubu 02 berharap MK membatalkan hasil Pilpres 2019, mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf sebagai peserta pilpres karena telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mereka sempat melayangkan dokumen perbaikan gugatan PHPU ke MK pada Senin (10/6). Salah satu poin baru petitum adalah Prabowo-Sandi meminta MK menyatakan Jokowi-Ma'ruf menggelembungkan suara di Pilpres 2019.

"Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara Terstruktur, Sistematis dan Masif," tulis dokumen itu.

Tuduhan Aneh

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi menilai tuduhan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal penggelembungan suara untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin aneh. Tuduhan itu dicatat dalam petitum dokumen permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi.

"Aneh kalau tiba-tiba sekarang menyebut KPU menggelembungkan perolehan suara salah satu paslon. Lah, waktu rekap berjenjang kok enggak ada keberatan sama sekali?" ucapnya.

Saksi Prabowo-Sandi tidak pernah mengajukan keberatan soal hal tersebut sejak rekapitulasi tingkat TPS hingga nasional. Keberatan yang disampaikan di dalam rekapitulasi nasional hanya dari parpol. Itu pun menyoal masalah administratif, seperti salah ketik jumlah daftar pemilih.

"Hampir tidak pernah menyoal perolehan suara," ucapnya.

Meski begitu, Pramono memastikan pihaknya siap menjawab tudingan itu dengan sejumlah bukti di MK.

"Tapi, oke, lah, namanya juga menggugat. Maka KPU nanti akan membuktikan dalam sidang-sidang PHPU di MK bahwa gugatan itu sama sekali tidak berdasar sama sekali, tidak didukung bukti yang relevan," ucapnya.

Sidang sengketa hasil Pilpres 2019 akan menghadirkan tiga pihak bersengketa. Pertama adalah Prabowo-Sandiaga selaku pemohon, KPU sebagai termohon, dan Jokowi-Ma'ruf Amin selaku pihak terkait. Adapun Bawaslu berstatus sebagai pemberi keterangan.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menyatakan siap beradu argumen dengan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. TKN menilai gugatan tim hukum kubu 02 mudah dipatahkan.

"Dari berbagai macam gugatan yang disampaikan dari pihak BPN, tentu banyak hal yang mudah kami patahkan. Misalnya soal data-data yang disampaikan adalah link berita. Itu saya kira kan sudah pernah dibahas dalam persidangan di Bawaslu," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily.

Mengenai dasar gugatan yang diajukan BPN, Ace kembali merunut pada form C1 sebagai bukti hasil perhitungan suara yang sah. Dengan memiliki form C1 seluruh Indonesia, dia yakin dapat membuktikan bahwa tak ada penggelembungan suara.

"Artinya kalau pun mereka mau mengajukan gugatan seharusnya buktikan kepada kami bahwa selisih 16,9 juta itu ada bukti-bukti penggelembungan suara. Nah, pada titik inilah kami yakin dan optimis memenangkan dalam persidangan di MK," ujar politikus Golkar itu. (bbc/cnn/det/bls)