KPU Tolak Permohonan Prabowo

Nasional

Editor elgiants Dibaca : 60

KPU Tolak Permohonan Prabowo
Grafis Viryan Aziz
JAKARTA, SP – Komisi Pemilihan Umum akan menyampaikan penolakan atas perbaikan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi ke MK, Selasa (18/6) pagi. Pasalnya, sejumlah dalil dan petitum yang ada dalam perbaikan permohonan Prabowo-Sandi berbeda dengan permohonan yang diajukan pada 24 Mei 2019.

Sebagaimana diketahui, Selasa (18/6) merupakan sidang lanjutan PHPU di MK. Sidang akan mendengarkan keterangan KPU selaku termohon, Joko Widodo-Ma'ruf Amin pihak terkait, dan Bawaslu.

"Iya kan (penolakan itu) di dalam jawaban. Tetap di dalam jawaban nanti kita nyatakan itu," ujar Ketua KPU, Arief Budiman, Senin (17/6).

KPU sudah siap memberikan jawaban atas dalil-dalil yang disampaikan Prabowo-Sandi. Mereka telah menggelar pleno untuk persiapan. Walau sebenarnya, tim kuasa hukum KPU sempat kesulitan menyiapkan jawaban, banyak dalil yang disampaikan tidak jelas dan membingungkan.

"Kalau terhadap tuduhan yang jelas, apa, bagaimana dan di mana tempatnya, kami siap membantahnya. Tidak sulit itu," ujar Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin.

KPU bukannya tidak bisa menjawab dalil tersebut, tetapi banyak dalil Prabowo-Sandi yang sulit dipahami karena tidak jelas kejadiannya seperti apa.

"Kesulitan bukan untuk menjawabnya, tapi kesulitan memahami permohonannya karena tidak jelas. Kalau materinya tidak jelas, kesulitan kita itu, membaca dan memahami permohonan," katanya.

Contohnya, perolehan suara pasangan calon versi permohonan Prabowo-Sandi, yakni Pasangan Calon 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebesar 63.573.169 (48 persen) dan Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 68.650.239 (52 persen) dengan total jumlah suara 132.223.408 (100,00 persen).

Namun perolehan suara itu muncul tiba-tiba. Entah dari mana menghitungnya, lewat rapat pleno atau dengan cara lain.

"Termasuk perolehan suara pemohon, tiba-tiba jadi sekian gitu kan, merujuk pada apa, pada data per provinsi. Data per provinsi itu diperoleh dari mana? Dalam rapat pleno atau apa. Terus dari tingkat kabupatennya seperti apa," katanya.

Dibandingkan perolehan suara KPU, sangat jelas prosesnya melalui rekapitulasi berjenjang dari tingkap kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional. Sejarah data pemilih tersebut ada dan bisa ditelesuri oleh siapa pun.

"Jadi kalau misalnya salah di provinsi ini, salahnya di kabupaten mana, kan gitu. Kan bisa ditelusuri. Tapi kalau tiba-tiba pokoknya sekian, ya gimana," tuturnya.

Begitu juga Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman yang disebutkan Prabowo-Sandi dalam permohonannya. Berdasarkan data yang termuat dalam permohonan Prabowo-Sandi, DPT siluman sebanyak 22 juta suara yang diperoleh dari DPT bermasalah sebanyak 17,5 juta dan 5,7 Daftar Pemilih Khusus (DPK) tidak wajar.

“Dari mana klaim 22 juta DPT siluman dari Prabowo-Sandi itu?” tanyanya. 

Perihal 17,5 juta DPT bermasalah sudah dijelaskan KPU, bahwa sebagian besar merupakan pemilih yang tidak mengetahui tanggal dan bulan lahirnya. Melalui kebijakan pemerintah, pemilih demikian dimasukkan ke dalam kategori pemilih yang lahir tanggal 1 Juli, 1 Januari dan 31 Desember.

"Itu kan kebijakan pemerintah, bahwa kalau ada yang tidak ingat tanggal lahirnya, ditulis 1 Juli, atau 1 Januari atau 31 Desember dan itu fenomena umum kok. Di banyak negara bagi warga yang tak tahu tanggal lahirnya dan itu ada dalam DPT dan DP4 tahun 2014," terangnya.

Apalagi, 22 juta DPT siluman tersebut tidak otomatis semuanya memilih paslon Jokowi-Ma'ruf. Malah basis yang disebutkan sebagai DPT siluman justru di basis Prabowo-Sandi.

"Mereka juga yang disebutkan itu banyak di basisnya pemohon. Kan pemohon menang di 13 provinsi. Nah kalau di 13 provinsi pemohon kan, berarti kalau daerah-daerah lain yang dipersoalkan ada DPT tak wajar atau segala macam kan bisa juga itu milik 01 dan 02 kan. Makanya, dalilnya harus jelas sebetulnya," katanya.

Perkara tuduhan adanya TPS siluman pun dibantahnya. Tuduhan tersebut sangat aneh karena jumlah TPS sudah bahas secara bersama oleh KPU, Bawaslu, dan peserta Pemilu termasuk tim masing-masing pasangan calon.

"Tiap TPS ada saksi paslon-nya, ada saksi parpol, ada Bawaslu. Ya kalau ada TPS siluman pasti Bawaslu teriak dong. Bawaslu itu punya pengawas di semua TPS untuk seluruhnya se-Indonesia. Kalau tiba-tiba TPS siluman, tak jelas siapa penyelenggaranya, siapa saksinya, mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Makanya bicaranya pada realita, berangkatnya dari lapangan," katanya.

KPU sendiri bakal menyerahkan jawaban terhadap permohonan sengketa Pilpres tim Prabowo-Sandiaga Uno ke MK, Selasa (18/6) sebelum sidang. Jadwal sidang akan dimulai pukul 09.00 WIB. 

"KPU akan menyerahkan jawaban terhadap permohonan BPN 02 besok Selasa 18 Juni 2019 jam 08.30 WIB di kantor kepaniteraan MK," ujarnya.

KPU menyinkronisasi jawaban dengan Daftar Alat Bukti yang diajukan. Sejumlah data pelengkap dari KPU daerah diperlukan.
"Jadi kami verifikasi lagi data-data dari KPU daerah ada yang kurang atau tidak," ucapnya.

Jawaban terkait proses pendaftaran, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, dana kampanye, aplikasi situng, hingga perolehan suara yang menjadi dalil permohonan tim Prabowo disiapkan.

"Semua sudah terdokumentasi dengan baik baik dari pusat dan daerah. Tinggal koordinasi dengan daerah untuk memastikan," tuturnya. 

Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin juga akan mengajukan jawaban permohonanan Prabowo-Sandi dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2019. Dalam petitumnya, mereka meminta MK untuk menolak permohonan kubu 02 itu.

"Meskipun ada dua versi permohonan, tetap petitum kami satu yaitu menolak permohonan pemohon seluruhnya," ujar tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra.

Pada jawaban itu, tim hukum Jokowi akan menyanggah seluruh permohonan yang diajukan pihak Prabowo-Sandi. Yusril juga memohon agar MK untuk menerima eksepsi tim hukum Jokowi dan menyatakan permohonan Prabowo-Sandi tidak dapat diterima. 

"Pada intinya bahwa kami menyanggah seluruh keterangan isi permohonan dan sampai pada petitum bahwa dalam eksepsi kami memohan pada MK untuk menerima esepsi pihak terkait seluruhnya dan menyatakan MK tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dimohonkan arau setidak-tidaknya menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima," katanya.

Sekretaris tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan mengatakan telah menyiapkan kejutan untuk membantah dalil gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan Prabowo-Sandi.

"Kami mempunyai kejutan-kejutan dalam membantah dalil itu," katanya.

Pihaknya telah membuat seluruh jawaban atas seluruh dalil gugatan Prabowo-Sandi. Dalil gugatan Prabowo-Sandi seperti berhalusinasi, karena tidak ada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalamnya. Apalagi faktanya selama Pemilu, kubu Prabowo yang kerap melakukan perbuatan melanggar hukum.

"Seperti kasus Ratna Sarumpaet, hoaks tujuh kontainer, serta provokasi emak-emak," jelasnya.

Batasi Saksi

MK membatasi jumlah saksi yang dihadirkan tim Prabowo-Sandiaga Uno dalam persidangan sebanyak 17 orang. Saksi ini dibagi menjadi 15 saksi dan dua ahli. 

"Majelis hakim memutuskan bahwa saksi yang dihadirkan 15 saksi dan dua saksi ahli," ujar juru bicara MK, Fajar Laksono. 

Selain tim Prabowo, pembatasan jumlah saksi itu juga diatur bagi KPU selaku termohon, Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait, dan Bawaslu. Masing-masing pihak hanya diperkenankan membawa 17 saksi. Jika saksi yang diajukan melebihi jumlah tersebut, masing-masing pihak dapat menyampaikan pada majelis hakim di muka persidangan. 

"Silakan sampaikan ke majelis hakim di persidangan, tergantung nanti memutusnya seperti apa," katanya. 
MK pun membolehkan pemeriksaan saksi melalui video conference atau telekonferensi. Hal ini telah diatur dalam Peraturan MK 18/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh. 

"Persidangan jarak jauh sebetulnya tidak masalah, ada aturannya. Hanya kita belum tahu teknisnya (dari pemohon) seperti apa," ujarnya.

Sementara itu tim hukum Prabowo, Dorel Almir mengatakan telah memiliki daftar saksi yang akan diajukan dalam sidang sengketa Pilpres. Pihaknya telah menyiapkan sejumlah saksi fakta dan saksi ahli. 

"Ya kami sudah punya daftarnya, pada saatnya nanti kami serahkan di persidangan. Mungkin (jumlahnya) melebihi itu, tapi majelis kan membatasi," tuturnya. 

Tim Prabowo sebelumnya mengklaim akan menghadirkan saksi mencengangkan di persidangan. Saksi ini diklaim cukup sebagai bukti Jokowi-Ma'ruf melakukan kecurangan tersktruktur, sistematis, dan masif (TSM).

12 Truk

Tim Prabowo-Sandi menyebut akan membawa 12 truk barang bukti. Hal itu sempat disinggung dalam sidang perdana di MK pada Jumat (14/6) lalu. Majelis hakim mempertanyakan belum adanya beberapa bukti fisik yang disampaikan Prabowo-Sandi dalam gugatannya.

Sudah ada satu truk bukti yang masuk ke MK dan 11 sedang menuju ke MK. Hingga Senin sore, total lima truk yang dikirim tim Prabowo. Sisanya disebut akan dibawa Selasa pagi secara bertahap.

“Kuasa hukum BPN akan bekerja keras membuktikan gugatannya di pengadilan," ungkap juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Saleh Daulay.

Kuasa hukum Prabowo-Sandi yang diketua Bambang Widjayanto, disebut serius menangani sengketa gugatan hasil Pilpres tersebut. Soal bukti-bukti, dipastikan akan dibawa saat persidangan.

"Konsentrasi kuasa hukum BPN saat ini adalah mengawal jalannya persidangan. Karena itu, alat bukti apa pun yang dimiliki tentulah akan dipaparkan di pengadilan. Jika ada yang meragukan keberadaan alat bukti itu, boleh saja. Itu tidak masalah sama sekali. Sebab, alat bukti itu akan dibuka di depan persidangan," tegasnya.

Sementara Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni meragukan klaim 12 truk bukti ke MK. Timses pasangan 01 itu menyoroti kubu 02 yang disebutnya kerap berbohong.

"Tim hukum 02 mengklaim memiliki bukti sebanyak 12 truk. Melihat cara kampanye Prabowo-Sandi dan tim sejak awal yang suka berbohong, saya tidak percaya bahwa mereka benar-benar punya bukti autentik yang memiliki substansi hukum untuk dibawa ke persidangan," ungkapnya. (ber/cnn/det/bls)