KPU : Dalil Gugatan Prabowo Tak Mendasar

Nasional

Editor elgiants Dibaca : 153

KPU : Dalil Gugatan Prabowo Tak Mendasar
Grafis Bambang Tutup telinga
JAKARTA, SP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tim kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin kompak meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019, Selasa (18/9). Kedua pihak merasa gugatan tersebut tidak jelas, tidak relevan dan lebih menggiring opini. Mereka pun mempertanyakan bukti detail.

Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan jawaban Termohon, yakni KPU dan pihak pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sidang juga dilakukan untuk mendengarkan pihak pemberi keterangan, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam kesempatan pertama, KPU mempertanyakan bukti-bukti kuat dugaan gugatan. Salah satunya, soal dugaan pembukaan kotak suara di sebuah minimarket.  

"Pemohon tak tahu di mana lokasi dan hanya melalui cuplikan video di toko Alfamart. Ada belasan ribu toko Alfamart di Indonesia, tapi pemohon tak bisa menunjukkan lokasinya," ujar kuasa hukum KPU, Ali Nurdin.

Video tersebut pun tidak bisa langsung dikorelasikan dengan kerugian yang dialami para kontestan Pilpres 2019. Seharusnya kubu 02 bisa membuktikan kerugian para pasangan calon.

"Dalam kasus ini, tak bisa terungkap apa hubungannya dengan suara para paslon," katanya.

Tautan berita yang dirujuk oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi pun bukanlah alat bukti. Oleh sebab itu, KPU meminta MK menolak alat bukti tersebut dan tetap menyatakan keputusan KPU yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Link berita bukan alat bukti surat atau tulisan sehingga tidak memiliki syarat," katanya.

KPU merujuk pada Keputusan MK Nomor 4 Tahun 2018, khususnya Pasal 36 yang menyebutkan alat bukti berupa: surat atau tulisan, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti lain, dan petunjuk.

Kemudian, tuduhan calon wakil presiden Ma'ruf Amin yang disebut langgar aturan. Padahal, kedudukannya sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah tidak melanggar persyaratan pencalonan. Sebab, kedua bank tersebut tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam kedudukannya sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah tidak melanggar ketentuan harus mengundurkan diri dari jabatan BUMN, karena kedua bank yang dimaksud bukan BUMN," katanya.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang BUMN mengatur pengertian BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam kasus ini, kedua bank yang dimaksud tidak mendapatkan penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak dikategorikan sebagai BUMN.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 21 tahun 2018 tentang perbankan syariah telah mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah termasuk kategori pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah seperti halnya akuntan publik, penilai dan konsultan hukum.

Oleh karenanya, kedudukan hukum Dewan Syariah adalah bukan pejabat yang berbeda dengan pihak komisaris direksi pejabat dan karyawan Bank Syariah.

"Sehingga tidak ada kewajiban bagi calon wakil presiden atas nama Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin untuk mundur dari jabatannya sebagai pengawas syariah dari PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri," ucapnya.

Atas dasar itu, KPU menghendaki MK menyatakan benar keputusan KPU RI No 987 tentang penetapan hasil Pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019. Dalam penetapan KPU, pasangan Jokowi-Ma'ruf meraih 85.607.362 suara sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh 68.650.239 suara.

Tuduhan TSM

Pada sidang pertama, tim hukum Prabowo-Sandiaga menuding capres petahana nomor urut 01, Joko Widodo, melakukan kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, dengan memanfaatkan jabatannya. Mereka menuduh ada sejumlah wujud kecurangan.

Tuduhan-tuduhan itu kemudian dijawab oleh tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait. Misalnya, tuduhan ketidaknetralan aparatur negara. Kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) disebut tidak netral dan bertindak sebagai tim pemenangan paslon 01.

“Dalil tim hukum 02 mengenai ketidaknetralan aparat bersifat asumtif dan tendensius karena didasarkan pada dugaan-dugaan yang keliru dan tidak berdasar,” kata pengacara paslon 01, I Wayan Sudirta.

Kemudian, tuduhan penyalahgunaan birokrasi dan BUMN. Dalil tim Prabowo berupa contoh yang disebut rangkaian pelanggaran dan kecurangan penyalahgunaan birokrasi dan BUMN serta penyalahgunaan APBN serta program pemerintah adalah tidak benar.

"Tuduhan Pemohon hanya bersumber dari potongan berita daring dan tidak secara langsung terkait dengan hasil Pemilu," sambungnya.

Perihal tuduhan pembatasan kebebasan media dan pers, seperti tidak diliputnya reuni 212 oleh media mainstream dan pembatasan tayangan TV One, Wayan Sudirta mengatakan media mainstream tidak dimiliki oleh pemerintah melainkan oleh korporasi swasta. Artinya tidak ada hubungan sama sekali antara media mainstream dengan pasangan calon Jokowi-Ma'ruf.

Wayan juga menekankan terhentinya program TV One tidak ada kaitannya dengan Jokowi-Ma'ruf.

Dalam berkas perbaikan gugatan tim Prabowo-Sandiaga, turut dirincikan sejumlah kebijakan seperti mengumumkan kenaikan gaji PNS, pensiunan, TNI dan Polri sebesar Rp2,61 triliun sebagai bentuk kecurangan. Padahal, semua program dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang APBN, yang merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan DPR selaku pembuat undang-undang.

"Kebetulan pembayaran gaji ke-13 dan THR kali ini berdekatan dengan waktu Pemilu dan faktanya tidak diberikan sekaligus. Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak memiliki korelasi dengan hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019," kata pengacara lain tim Jokowi-Ma’ruf, Luhut Pangaribuan.

Ihwal tuduhan dana kampanye fiktif, dijelaskan sesuai Pasal 325 ayat (2) jo Pasal 335 UU Pemilu, penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye calon presiden dan cawapres nomor urut 01 telah dilaporkan serta diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen yang ditunjuk oleh KPU yakni KAP Anton Silalahi. KAP Anton Silalahi pun telah melakukan audit secara lengkap dan mengeluarkan laporan independen nomor 315/ER/001-219/KPU-S/A9 tertanggal 31 Mei 2019.

Alhasil, tim Jokowi-Ma’ruf pun meminta MK menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2019 yang dilayangkan Prabowo-Sandi.
"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian keterangan pihak terkait ini disampaikan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi," ucap kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra.

Tolak Gugatan

Tim Jokowi-Ma’ruf meminta MK mengesahkan hasil suara KPU. Di mana 85.607.362 atau 55,50 persen suara diraih Jokowi-Ma'ruf. Sementara suara Prabowo-Sandi memperoleh 68.650.239 atau 44,50 persen.

Jokowi-Ma'ruf juga menyampaikan tiga poin eksepsi atau sanggahan. Pertama, mereka mengingatkan bahwa MK tidak berwenang memutus sengeketa di luar selisih hasil perolehan suara.

Paslon 01 menyitir UU Mahkamah Konstitusi yang menyebut kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam eksepsi, Jokowi-Ma'ruf juga menyebut permohonan Prabowo-Sandi tidak jelas. Terutama saat meminta MK mengadili kecurangan dalam Pemilu.

Poin terkahir, MK diingatkan bahwa dalam sengketa Pilpres tidak diatur mengenai perbaikan permohonan. Hal ini merespons revisi gugatan yang dilakilan Prabowo-Sandi pada 10 Juni 2019.

"Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam eksepsi, satu, menerima eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dua, menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima," tutur Yusril.

Jawaban Bawaslu

Sebagai pihak terkait, Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu pernah terjadi dan melibatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Kasus itu ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu, termasuk penetapan pasal yang dilanggar oleh pihak-pihak terkait yang terbukti bersalah. 

Sementara untuk jabatan cawapres 01 Ma'ruf Amin di beberapa Bank BUMN yang dipermasalahkan kubu 02, Bawaslu memberi respons tersendiri. Tidak ada pasal yang dilanggar terkait hal itu. Ma'ruf dinilai memenuhi syarat untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019 lalu. 

Menanggapi dalil permohonan yang diajukan tim Prabowo-Sandi tentang adanya penggalangan dukungan terhadap anggota kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN),  pihaknya hingga jajaran kelurahan tak menerima adanya laporan ketidaknetralan Polri juga pihak intelijen selama proses Pemilu berlangsung. 

Siapkan Kejutan

Ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto alias BW, menyebut akan menyampaikan argumen yang fantastis alias argumen yang wow pada sidang esok.

"Nanti kita akan mengajukan satu argumen yang agak beda. Saya pernah bilang ada 'wow argument', itu kita akan buktikan besok," ujarnya.

BW berharap hakim dapat menerima metode yang akan disampaikannya dalam persidangan. Metode ini berkaitan dengan saksi fakta dan ahli. 

"Mudah-mudahan hakim berkenan dengan metode yang akan diajukan, karena ini sangat kualitatif sekali. Dan itu berkaitan dengan kombinasi antara saksi fakta dan ahli," katanya. 

Selain itu, BW berharap dokumen yang disampaikan dalam persidangan dapat diuji dalam sidang keterangan saksi. 

"Mudah-mudahan dokumen yang tadi dimaksudkan bisa kita uji, tapi dengan metode yang agak berbeda. Jadi dokumen ini tidak konvensional mengadu C1 dengan C1, nggak gitu," kata BW. (bbc/cnn/det/bls)