KPK Bidik Korupsi Bengkayang - Melawi

Nasional

Editor elgiants Dibaca : 1317

KPK Bidik Korupsi Bengkayang - Melawi
Ilustrasi
JAKARTA, SP – Dugaan korupsi di Kabupaten Bengkayang dan Melawi, memasuki babak baru penyidikan. Pengusutan dugaan korupsi ini sebenarnya telah dilakukan penyidik sejak beberapa tahun lalu.

Dugaan korupsi penyaluran dana bantuan khusus desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada kepala desa di wilayah Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran Rp20 miliar. Penggelontoran bantuan ini telah diusut penyidik hukum sejak tahun 2018 lalu.

Di Kabupaten Melawi, penyelidikan dugaan korupsi dalam pembangunan Masjid Agung Melawi yang menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2012-2015 dengan nilai anggaran sebesar Rp13 miliar, telah dimulai pada tahun 2016. 

Meneruskan penyelidikan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi dengan penyidik Polda Kalimantan Barat, Bareskrim Mabes Polri,  dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,  di gedung KPK, Jakarta, pada Rabu (19/6).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, membenarkan adanya pertemuan KPK dengan penyidik dari Polda Kalimantan Barat dan BPK.
“KPK dalam menjalankan tugas koordinasi dan supervisi hari ini menyelenggarakan rapat koordinasi dengan penyidik dari Polda Kalimantan Barat dan Bareskrim dengan auditor BPK RI," kata Febri Diansyah. 

Rapat koordinasi dihadiri oleh Tim Satgas Penindakan Koordinasi Wilayah IV KPK, sedangkan dari pihak Polda Kalbar dipimpin oleh Kasubdit Tipidkor AKBP Prasetiyo Adhi Wibowo. Dari Bareskrim dihadiri oleh AKBP Sumarni dan AKBP Sugiyanto serta tim auditor dari BPK RI.

Koordinasi dan supervisi dilakukan agar hambatan-hambatan yang terjadi dapat diselesaikan sehingga tahap penanganan perkara bisa berlanjut. Saat ini, proses penanganan perkara masih tahap penyidikan, mengumpulkan alat bukti serta proses perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor BPK RI. Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi dan supervisi sebelumnya pada 20 Februari 2019 di Mapolda Kalbar.

"Penetapan tersangka akan dilakukan setelah sejumlah tahapan ini selesai dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku," ujar Febri.

Ihwal kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bengkayang ini, dari adanya penggelontoran dana bantuan khusus desa dari BPKAD Kabupaten Bengkayang senilai Rp20 miliar untuk sekitar 48 desa. Jumlah desa yang berada di Kabupaten Bengkayang 112 desa. Penyaluran dana bantuan khusus itu, ditengarai ada permainan.

Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (P-APDESI) Bengkayang, Rezza Herlambang tak menepis bahwa dalam pengusutan kasus dana bantuan khusus desa itu menyeret sejumlah kepala desa. Setidaknya ada 48 kepala desa yang telah dimintai keterangan, diperiksa penyidik.

“Sebagai warga negara yang baik, kita ikuti saja prosesnya. Yang pasti dalam hal ini kades adalah pihak yang pasif. Kami sifatnya mendukung semua pembangunan yang masuk ke desa,” kata Rezza yang juga kades Sungai Duri ini.

Terkatit kasus ini, Rezza berharap kepala desa tidak disudutkan. 

“Mungkin ini ranahnya tipikor (tindak pidana korupsi). Kita berharap dalam hal ini kades tidak disudutkan karena memang kami dalam posisi yang pasif,” ujar Rezza.

Kasus Melawi

Pembangunan Masjid Agung Melawi mulai dilakukan tahun 2013, dengan anggaran mencapai Rp70 miliar. Namun hingga kini, pembangunan tak kunjung selesai. Baru bagian pondasi dan tiang pilar masjid yang berdiri. Seluruh lantai dasar sudah selesai dicor (semen). Sementara bagian dinding sebagian besar belum dikerjakan. 

Pematangan lahan masjid yang berada tepat di samping Kantor Kemenag Melawi ini juga disebut memakan anggaran cukup besar. Kontur lahan masjid yang berbukit membuat area belakang masjid dibangun bronjong, memanjang mengitari bangunan masjid.
Sekeliling bangunan masjid yang mangkrak ini, kini dipenuhi semak belukar.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung, Abang Tajudin menjelaskan, salah satu faktor yang membuat pembangunan terhenti adalah persoalan hukum terkait penggunaan dana pembangunan. Anggaran yang dibutuhkan sendiri diprediksi kurang lebih Rp70 miliar.

“Panitia sebenarnya siap melaksanakan pembangunan Masjid Agung. Hanya karena masih dicekoki dengan status sebagai terlapor dan terus diperiksa hingga gonta-ganti penyidik, akhirnya kami memutuskan untuk menunda pembangunan tersebut sampai clear proses pemeriksaan,” ungkapnya.

Ketua DPRD Melawi ini memaparkan, persoalan kasus ini harus terlebih dahulu diklarifikasi agar tak memunculkan salah tafsir, serta tak menimbulkan persoalan di kemudian hari. 

Belakangan pun muncul wacana Pemda untuk mengambilalih pembangunan masjid tersebut. Dia memberi dukungan.
“Hanya, kami berharap pembangunan ini jangan setengah-setengah. Harus mampu diselesaikan secara menyeluruh. Walaupun mungkin dengan bertahap,” kata Abang Tajudin. 

Dia berharap, pembangunan masjid tidak terlalu lama. Dalam kurun waktu satu hingga dua tahun, diinginkan sudah bisa digunakan. Terkait kasus hukum yang menjerat, pihaknya masih menunggu hasil audit dari lembaga terkait.

“Kasus hukumnya juga sudah lama. Sudah dua tahun ini bolak-balik. Katanya ada tim khusus lagi dari BPK yang akan memeriksa ulang berkaitan dengan kondisi fisik serta administrasi Masjid Agung,” tutur Abang Tajudin. 

Sempat pula ada tim dari Universitas Tanjungpura yang dipakai tim penyidik, hanya hasilnya tidak diketahui. Kemungkinan proses audit dari tim sebelumnya belum maksimal digunakan oleh penyidik untuk mencari proses status berikutnya, hingga rencana adanya tim baru dari BPK bersama tim khusus yang dibentuk oleh penyidik kepolisian.

“Ya, kita sekarang juga masih menunggu soal audit. Mereka juga belum turun ke lapangan, karena kalau turun, mestinya melibatkan panitia serta yayasan untuk bersama kita memverifikasi kegiatan proyek masjid di lapangan,” jelasnya. 

Rencana melanjutkan pembangunan ini disampaikan Bupati Melawi, Panji, saat menggelar Safari Ramadan di Kecamatan Pinoh Utara, Ramadan lalu. Wacana ini muncul mengingat tidak adanya kelanjutan pembangunan masjid tersebut.

“Saya sudah mengajak Pak Wagub untuk melihat Masjid Agung saat kunjungannya beberapa waktu lalu. Saya melihat sudah lama tidak ada lanjutan pembangunannya,” ujarnya.

Panji pun melontarkan wacana, bila memang belum ada perencanaan ke depan, dirinya berkeinginan untuk mencari arsitek baru untuk melanjutkan pembangunan Masjid Agung. Tentunya, dengan membuat perencanaan yang baru.

“Perencanaan ini lebih sebagai bayangan bagi kita berapa biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan Masjid Agung, walau nantinya akan dilakukan secara bertahap,” tuturnya.

Dengan kondisi Masjid Agung saat ini, dia merasa hal tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak. Bangunan tempat ibadah umat muslim ini harus bisa diselesaikan dengan baik.

“Saya sendiri tidak janji, tapi saya punya niat. Kalau memang bangunan masjid ini tidak selesai, maka saya akan ambil alih. Kita harus bersama-sama mendukung pembangunan masjid ini,” katanya.

Tunggu Proses

Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Yeni AS mengatakan kini harus menunggu koordinasi antara KPK, Polda Kalbar dan BPK dalam penanganan kasus korupsi. Semuanya harus diserahkan kepada proses hukum yang berlaku. Koordinasi ini diharapkan bisa memberikan titik terang kebenaran materil yang sesungguhnya. Karena korupsi sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum yang sangat tergantung dengan ada tidaknya fakta hukum.

"Jika setelah koordinasi ini ditemukan adanya penyalahgunaan ke arah korupsi, kita berharap dapat ditindaklanjuti sesuai dengan penegakan hukum yang ada," ucapnya.

Penegakan hukum tersebut dalam upaya mencapai pemerintahan yang baik. Koordinasi ini diharapkan sebagai langkah penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Pidana jenis ini boleh dikatakan, sebagai perbuatan hukum yang menunjukkan lemahnya integritas pemangku kepentingan.

Dalam penanganan kasus korupsi, biasanya memakan waktu lama karena menyangkut fakta hukum. Untuk mencari kebenaran materil, memerlukan dukungan bukti permulaan yang cukup. Informasi dari masyarakat juga harus digali sampai ditemukan kebenaran materil terkait ada atau tidak pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

"Korupsi sebagai kejahatan yang menjadi perhatian tapi secara empiris faktanya sering terjadi dilakukan oleh orang yang memiliki intelektual tinggi," katanya.

Orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi sebenarnya tahu bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Namun biasanya yang bersangkutan berusaha mencari celah agar tindakannya bisa lepas. Sehingga dibutuhkan waktu untuk membuktikan sampai ditemukannya fakta materil kebenaran hukum.

"Kita masyarakat awam berharap, jika sudah ada kenapa tidak langsung diproses," tutupnya. (ant/din/eko/nar/bls/has)