MK Umumkan Pemenang Sengketa Pilpres Hari Ini

Nasional

Editor elgiants Dibaca : 6130

MK Umumkan Pemenang Sengketa Pilpres Hari Ini
BERSIAP - Personel Brimob Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6).
JAKARTA, SP – Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengumumkan hasil sidang sengketa Pemilihan Presiden 2019 hari ini. Kepastian itu didapat usai Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) selesai, Rabu (26/6) siang. Persiapan akhir penyelenggaraan sidang pembacaan putusan pun matang.

Juru bicara Mahkamah Kontitusi, Fajar Laksono mengatakan sembilan hakim konstitusi dapat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan, tak terkecuali putusan PHPU Pilpres 2019 yang digugat Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kalau ada hakim berbeda pendapat, itu menyampaikan pendapatnya yang berbeda itu ke dalam putusan menjadi bagian yang tidak terpisahkan," ucap Fajar, Rabu (26/6). 

Diketahui, pada sengketa Pilpres 2014 lalu, putusan majelis hakim MK bersifat bulat. Tidak ada hakim yang menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dari putusan. 

Kala itu, Joko Widodo-Jusuf Kalla dinyatakan sah sebagai pemenang Pilpres 2014. Gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Konstitusi.

Dalam aturan, hakim yang memiliki pendapat berbeda boleh menyampaikan secara langsung atau lisan dalam sidang pembacaan putusan. Hakim juga boleh tidak menyampaikan secara langsung. 

"Tergantung hakimnya kalau itu. Mau dibacakan atau tidak," ujar Fajar. 
Dissenting opinion juga bisa disampaikan secara tertulis jika memang tidak diucapkan hakim secara langsung dalam sidang. Yang pasti, semua akan dibuka kepada publik. 

"Pasti. Seandainya ada ya," kata Fajar. 

Pada sidang pembacaan putusan nanti, tidak boleh ada pihak yang menyampaikan nota keberatan atas putusan. Baik tim hukum Prabowo-Sandi, Jokowi-Ma'ruf, KPU mau pun Bawaslu. Tidak boleh pula mengajukan interupsi. Agenda sidang pada Kamis bersifat tinggal, yakni pembacaan putusan. 

"Para pihak semuanya sudah diberikan kesempatan kemarin kan. Besok giliran Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan," tutur Fajar.

Sementara Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya bakal menetapkan pasangan calon terpilih pada Pilpres 2019 paling lambat Minggu (30/6) atau tiga hari pascaputusan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"KPU menetapkan [pemenang pilpres] kapan? Yang penting dalam durasi maksimal tiga hari setelah pembacaan putusan [sengketa pilpres]. Setelah hari itu, apakah Jumat, Sabtu, atau Ahad, yang penting masih dalam durasi tiga hari setelah pembacaan putusan," kata Hasyim.

Paslon yang akan ditetapkan KPU adalah sesuai dengan putusan MK. Penetapan paslon terpilih akan dilakukan dalam rapat pleno di Kantor KPU. KPU bakal mengundang para pihak, yaitu dua pasangan calon, partai politik, organisasi kemasyarakatan, pemantau Pemilu, dan perwakilan pemerintah.

"Ya kan peserta Pemilu kita undang. Apakah akan hadir atau tidak, ya terserah beliau-beliau, intinya akan kami undang semua," ujar dia.

Terpisah, Komisioner KPU, Viryan Aziz menyebut ada sedikit perbedaan jika MK mengabulkan petitum Prabowo-Sandi terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU). KPU tak bisa langsung menetapkan paslon terpilih. KPU punya waktu tiga hari untuk menyodorkan rancangan PSU. Sementara waktu gelaran PSU akan menyesuaikan putusan MK.

"Misal tanggalnya kapan, persiapan logistiknya bagaimana, KPPS, PPS, PPK, juga harus diperpanjang. Dan itu semua sudah disiapkan langkah-langkahnya (dalam tiga hari)," ujar Viryan.

Tak Rusuh

Polri memprediksi massa aksi jelang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), tak akan berujung rusuh. Gerakan massa kini tak semassif aksi 21-22 Mei yang berujung kerusuhan di kawasan Jalan MH Thamrin dan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Gangguan di pelaksanaan putusan MK ini tidak semasif, serawan ketika massa 21-22 di Bawaslu," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo.

Laporan intelijen kepolisian melaporkan tak ada potensi rusuh yang direncanakan pihak tertentu. Namun demikian, kerusuhan yang mungkin dilakukan tetap diperlukan antisipasi.

"Insyaallah enggak (ada kerusuhan)," ujar Dedi.
Polisi menerjunkan sebanyak 47 ribu personel gabungan dalam rangka pengamanan jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konsititusi. 47 ribu personel terdiri dari 28 personel Polri, 17 ribu personel TNI, dan 2.000 personel pemerintah daerah.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga telah melarang masyarakat untuk menggelar aksi di depan Gedung MK saat sidang pembacaan putusan. Larangan tersebut didasarkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Tito memastikan sudah menginstruksikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Eddy Gatot agar tidak memberikan izin terkait aksi massa tersebut. 

"Saya juga sudah menegaskan pada Kapolda Metro dan Kepala Badan Intelijen Kepolisian tidak memberikan izin melaksanakan demo di depan Mahkamah Konstitusi," katanya.

Seperti diketahui, sumber massa terdeteksi dari gerakan Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) yang bakal menggelar Tahlil Akbar 266. Rencananya, aksi dihelat di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Rabu (26/6).

Sekretaris PA 212 Bernard Abdul Jabbar mengatakan acara itu diinisiasi tak hanya oleh pihaknya, tetapi juga oleh GNPF Ulama dan FPI serta Ormas Islam lainnya.

"Gabungan PA 212, GNPF Ulama, dan FPI dan ormas-ormas lain," ucap Bernard.

Menkopolhukam Wiranto sudah mengisyaratkan agar aparat bersikap tegas terhadap massa yang memancing kerusuhan. "Kita tangkap aktor yang mencoba rusuh di aksi depan MK," tegas Wiranto, kemarin. (cnn/bls)