Rabu, 18 September 2019


Berebut Jatah Menteri

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 74
Berebut Jatah Menteri

Grafis Loket Kabinet Kerja

JAKARTA, SP – Walau partai koalisi presiden terpilih Jokowi-Ma’ruf belum sepenuhnya jadi, sejumlah partai sudah meminta jatah menteri. Terbaru NasDem meminta 11 kursi menteri. Sebelumnya, ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyebut berhak 10 menteri.

Anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Taufiqulhadi menilai partainya berhak mendapatkan kursi 11 menteri karena perolehan suara Nasdem di Pemilu 2019 lebih banyak dari PKB.

"Perolehan suara NasDem di Pemilu 2019 lebih besar daripada PKB di DPR RI, karena itu sudah sepantasnya NasDem mengusulkan 11 menteri," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/7).

Saat ini memang belum ada pembicaraan resmi terkait kursi menteri. Namun bisa saja Nasdem mempertahankan jumlahnya seperti di Kabinet Indonesia Kerja. Perolehan suara NasDem di Pemilu 2019 meningkat dibandingkan Pemilu 2014 dan kemungkinan jatah kursi yang diterima bisa bertambah.

"Suara NasDem saat ini lebih besar, jadi diharapkan kursi menteri ke depan dipertahankan dan memungkinkan bisa bertambah lagi," ujarnya.

Selain itu Taufiqulhadi menilai Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar tidak perlu mengungkapkan kepada publik terkait keinginan PKB mendapatkan 10 kursi menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Cak Imin cukup membicarakannya langsung dengan Presiden terpilih Jokowi saat rapat sehingga tidak perlu diungkapkan ke publik.

"Klaim-klaim itu tidak terlalu tepat, itu nanti dikomunikasikan saja saat rapat dengan Presiden terpilih secara langsung. Jadi tidak perlu diungkapkan kepada publik," katanya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin berharap partainya mendapatkan 10 jabatan menteri.  

"Semoga dari PKB yang masuk DPR ada 60 orang, dan semoga 10 menteri dari PKB," ujar Cak Imin. 

Seperti diketahui, saat ini ada empat menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang berasal dari PKB. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. 

"Namanya juga doa masa enggak boleh. Kemarin saja banyak yang marah. Doanya sepuluh, yang dapat sembilan ya alhamdulillah," kata Cak Imin. 

Sekjen DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ahmad Rofiq menegaskan, soal susunan kabinet, merupakan hak prerogatif presiden. Dalam hal ini, Perindo mengaku pada prinsipnya tak menyodorkan nama menteri.

"Tetapi kalo presiden (Jokowi) meminta nama-nama dari Perindo tentu akan menyiapkan diri," katanya.

Saat ini perhelatan Pilpres sudah selesai dan Presiden Jokowi sudah fokus bekerja kembali sebagai kepala pemerintahan. Untuk itu, sebagai salah satu partai pendukung, pihaknya akan memberikan masukan kepada Jokowi dalam menyusun kabinet.

Sebagai partai pendukung Jokowi-Ma'ruf, pihaknya akan terus melakukan upaya-upaya dukungan terhadap pemerintahan Jokowi diminta atau tidak diminta. 

"Nah nanti kalo sampe pada nama-nama ya partai Perindo akan memberikan nama jika itu diminta langsung oleh pak presiden," ujar pria yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan membahas perihal pembagian jatah partai koalisi dalam kabinet. Pembagian jatah menteri, merupakan hak prerogatif Jokowi. 

"Itu kan belum terjadi, jadi tunggu Pak Presiden," katanya. 

Dia terbuka terhadap partai politik yang ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Bertambahnya partai yang mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan memperkuat dukungan bagi pemerintah di parlemen. Dengan koaliasi yang semakin besar, kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bisa berjalan tanpa banyak menghadapi kendala. 

"Yang paling penting, kalau kami lihat secara politik kan di parlemen. Kalau politik mendorong parlemen yang kuat," kata Airlangga.

Jumlah Berlebihan

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla, menilai permintaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berlebihan untuk mendapat 10 kursi menteri.

"Kalau ada partai yang mau 10 (kursi menteri), (partai) yang lain dapat apa? Kan sama-sama berjuang, maka tentu dengan arif pasti juga (membaginya). Kalau (minta) 10 ya tentu berlebihan lah," kata Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

Porsi jabatan menteri di Kabinet Indonesia Kerja Jokowi-JK saat ini terbagi dua, yakni dari kalangan profesional dan politikus. Sehingga, apabila Jokowi ingin menggunakan pola yang sama bila menang Pilpres nanti, maka setidaknya jatah menteri untuk partai politik paling banyak 17 kursi.

"Jadi sekarang ini (menteri) yang politisi itu kira-kira 16 sampai 17 (orang), setengahnya. Memang ada juga tentu partai-partai dengan kursi yang banyak diberikan kursi yang cukup, yang lebih baiklah, tergantung partainya nanti mendukung," jelas JK.

Jumlah jatah kursi menteri tersebut menjadi hak prerogatif Presiden, sehingga apabila partai menuntut terlalu banyak, maka hal itu dapat mengubah konstelasi politik khususnya dukungan terhadap pasangan calon Jokowi-Ma'ruf.

"Otomatis (itu) hak prerogatif Presiden tentu. Tapi Pak Presiden akan pertimbangkan sejauh mana upaya partai itu memenangkan presiden yang terpilih, (polanya) selalu begitu," ujarnya.

Rekam Jejak

Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof. Hibnu Nugroho mengharapkan presiden dan wakil presiden terpilih mencari tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak yang baik untuk menduduki posisi menteri dalam kabinet ke depan.

"Rekam jejak ini jangan sampai menjadikan negara rugi, khususnya pimpinan karena sekarang ada perdebatan antara profesional dan tidak profesional. Kalau menurut saya, (perdebatan itu) antara penting dan tidak penting," katanya.

Justru yang penting saat sekarang adalah mencari tokoh-tokoh yang betul-betul memiliki rekam jejak baik, artinya tidak tercemari dan tidak gampang tergoda, baik oleh faktor internal maupun eksternal. Hal itu yang sulit karena jangan sampai seseorang menjadi pimpinan karena faktor X dan sebagainya.

"Ini sudah enggak bisa. Carilah figur-figur yang mempunyai integritas tinggi. Yang sulit yang seperti itu," katanya.
Oleh karena itu, tidak masalah jika calon menteri itu berasal dari partai politik karena yang terpenting adalah rekam jejak dan integritas.

Khusus untuk menteri yang menangani bidang hukum seperti Menkopolhukam dan Menkumham serta Jaksa Agung, Hibnu mengatakan sosok yang akan menempati jabatan tersebut harus benar-benar memahami ilmu hukum, berpandangan objektif, dan memiliki keberanian.

"Jangan sampai seperti selama ini, hukum ditafsirkan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini tantangan bagi kabinet ke depan. Untuk mencapai itu, juga diperlukan orang-orang yang pemberani agar jangan sampai hukum terseok terus," katanya.

Dalam hal ini, hukum harus jadi alat untuk rekayasa sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan. Banyak elemen masyarakat yang mengharapkan sosok menteri dalam kabinet ke depan tidak berasal dari partai politik. Alasannya, dalam kabinet sebelumnya ada beberapa menteri yang berasal dari partai politik seperti Menkumham dan Jaksa Agung yang kecenderungan berpihaknya kelihatan sekali.

"Ini juga menjadikan catatan sendiri bagi partai, kalau 'menelurkan' orang dari dalam partai harus mempunyai jiwa-jiwa di luar orang yang bersangkutan, sehingga orang bisa menerima secara utuh," katanya.

Presiden harus selalu mengevaluasi kinerja menteri-menterinya sehingga jika menteri itu tidak tegas, harus segera diganti meskipun kontraknya selama lima tahun. (ant/cnn/tel/bls)

Jokowi dan Prabowo Bertemu Bulan Ini

DUA calon presiden yang bertarung dalam Pilpres 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto disebut akan bertemu pada bulan Juli ini. Rekonsiliasi keduanya diharapkan banyak pihak terjadi untuk mengakhiri segala kekisruhan selama tahapan Pilpres 2019.

Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo ini diharapkan bisa menyelesaikan polarisasi masyarakat yang terjadi selama Pilpres 2018 serta menurunkan tensi para pendukung. 

"Prabowo akan bertemu dengan Jokowi, insya Allah Juli [2019] ini. Dalam pertemuan itu kita berharap seluruh polarisasi itu bisa turun, tensi bisa turun antara pendukung," kata Andre di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).

Dalam pertemuan, Jokowi dan Prabowo juga akan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali bergandengan tangan dalam membangun bangsa karena kompetisi Pilpres 2019 telah selesai.

Pertemuan kedua capres itu sedang diatur oleh Jokowi dan Prabowo sendiri.

"Dua tokoh ini akan menunjukan kepada seluruh rakyat Indonesia setelah kompetisi selesai sudah saatnya kita bergandengan tangan bersatu kembali untuk membangun bangsa," ucap Andre.

Namun, dia menegaskan, pertemuan ini hanya sebatas silaturahmi dan tak lantas berarti bahwa kubu Prabowo akan mendapatkan kursi menteri di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mendatang. Gerindra belum memutuskan posisi yang akan diambil di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga saat ini, apakah di dalam atau luar pemerintahan. 

Partai masih menunggu langkah yang akan diputuskan oleh Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra. 
"Silaturahmi, bukan diartikan Prabowo dapat kursi menteri atau politik dagang sapi, tapi kami bergandengan tangan merajut kebersamaan sebagai anak bangsa," ucapnya. 

Sebelumnya, Jokowi sudah beberapa kali menyatakan ingin bertemu dengan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno. Teranyar, kepala negara mengaku akan senang bila lawan politiknya itu bisa hadir di pelantikannya sebagai presiden periode 2019-2024. 
"Saya dan Pak Ma'ruf Amin akan bahagia bila Prabowo dan Sandi datang dalam pelantikan yang akan datang," katanya. 

Diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2019 pada hari ini, Minggu (30/6). Jokowi-Ma'ruf dinyatakan memenangkan Pilpres 2019 dengan perolehan 85.607.362 suara atau 55,50 persen suara sah. Sementara Paslon 02 Prabowo-Sandi dinyatakan memperoleh 68.650.239 suara atau 45,50 persen suara sah. (cnn/bls)