Jokowi Penentu Ketum Golkar

Nasional

Editor elgiants Dibaca : 58

Jokowi Penentu Ketum Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) berdiskusi dengan calon Ketua DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo disela pengumuman calon ketua DPR dari Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).
JAKARTA, SP – Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) dianggap salah satu faktor penentu siapa Ketua Umum Partai Golkar pada periode mendatang. Partai berlambang pohon beringin yang merupakan partai koalisi Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019, menjadi sorotan jelang Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di tahun ini.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Andi Sinulingga menyebut faktor restu dari Presiden Joko Widodo akan sangat menentukan bagi kandidat untuk menduduki posisi ketua umum di ajang forum Munas. 

“Karena kalau kita lihat restu Pak Jokowi. Siapa yang direstui Pak Jokowi, saya kira itu yang akan memimpin Partai Golkar nanti,” kata Andi dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (7/7).

Lebih lanjut, Andi mengatakan bahwa Jokowi sendiri ingin semua agenda masing-masing koalisi partai politik sudah selesai sebelum resmi dilantik pada 20 Oktober mendatang. 

Jokowi, kata Andi, ingin saling duduk bersama para ketum parpol pengusungnya yang sudah memiliki legitimasi kuat dari para kader-kadernya masing-masing.

“Pak Jokowi inginnya duduk dengan para ketum partai yang sudah memiliki legitimasi kuat. Jadi sebelum dilantik, semua agenda parpol sudah beres semua," kata dia.

Di sisi lain, Andi memprediksi persaingan pemilihan Ketum Golkar dalam forum Munas akan berlangsung memanas. Saat ini baru tercatat dua calon yang digadang-gadang maju sebagai kandidat Ketum Golkar. 

Diketahui, baru ada dua nama yakni Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, juga Menteri Perindustrian, diprediksi akan maju dalam pemilihan Ketum Golkar. 

“Karena dua calon membuat memanas dan kita saling hajar sekarang panas, orang mengatakannya dinamika itu bagus tapi kalau destruktif itu bukan dinamika lagi,” kata Andi.

Meski berlangsung memanas, Andi berharap kontestasi pemilihan ketua umum Golkar tidak memanas seperti pertarungan antara Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019. Ia menyatakan pertarungan semacam itu bisa membawa dampak negatif bagi keberlangsungan Partai Golkar.

“Saya cuma sebagai fungsionaris mengharapkan supaya kontestasi Partai Golkar bukan seperti cebong-kampret, tidak positif,” kata dia. 

Andi menyarankan agar kedua pihak harus menahan diri untuk menghadapi kontestasi meraih kursi Ketum di Munas mendatang. 
Dukungan Muncul

Penggalangan dukung terhadap Airlangga Hartarto terus dilakukan. Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan, sekitar 400 unsur pimpinan DPD di sejumlah daerah di Indonesia menyatakan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk kembali menjadi Ketua Umum Golkar. periode 2019-2010. 

“Sampai hari ini para pemegang suara Musyawarah Nasional Partai Golkar yang mendukung Pak Airlangga Hartarto jadi Ketua Umum Golkar sudah 400 suara yang terdiri dari DPD kabupaten/kota, DPD I dan ormas," kata Dedi, Minggu (7/7).

Dia mengatakan, 400 pemegang suara yang dukung Airlangga di Munas Golkar itu tersebar di sejumlah daerah, yakni diawali dari Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan selanjutnya Kalimantan Selatan. 

“Kalsel sebelumnya sudah mendukung calon lain, kemudian mencabutnya dan mengalihkan dukungan ke AH (Airlangga Hartarto). Hari ini di Sulsel dan daerah lainnya yang mencapai 400 pemilik suara," tandas Dedi. 

Hingga saat ini, Dedi yang juga Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Jawa Barat terus menggalang dukungan bagi Airlangga Hartarto. 
“Kemungkinan Jawa Timur juga akan mendukung Pak Airlangga,” tandas Dedi. 

Sementara Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut, pengurus daerah yang mendukungnya mendapat tekanan.
“Bagi saya, jika mereka terancam dan mau tarik dukungan, tidak masalah. Terpenting mereka selamat,” ujar Bamsoet.
Ketua DPD Golkar Kota Cirebon Toto Sunanto menyatakan mendukung Bamsoet, dicopot dari jabatannya.

Ketua DPD I Jawa Barat, Dedi Mulyadi menampik hal itu. Dedi mengatakan Toto diberhentikan dari jabatannya berdasarkan permintaan lima pimpinan kecamatan Partai Golkar Kota Cirebon yang disampaikan melalui surat bertanggal 18 Juni 2019, sebelum Toto menyatakan dukungan kepada Bamsoet.

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily juga membantah adanya tekanan terhadap pendukung Bamsoet. Kalau pun ada Ketua DPD yang dicopot dan diganti dengan pelaksana tugas, ujar Ace, bukan karena mendukung calon tertentu, melainkan karena tugas yang sudah selesai atau dugaan tindakan menyeleweng, sehingga perlu diganti sesuai aturan organisasi. 

“Seharusnya Pak Bambang Soesatyo tahu itu, sehingga tidak mudah untuk menuduh yang tidak-tidak,” ujar Ace, Sabtu (6/7).
DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar menyerahkan dukungan kepada Airlangga Hartanto untuk menjadi Ketum Periode 2019-2024. Surat dukungan tanda tangan Ketua dan Sekretaris DPC 14 kabupaten/kota telah didapat.

“Mudah-mudahanan Pemilihan Ketue Umum Periode 2019-2024 secara Aklamasi. Sehingga Golkar kedepan tidak ada perpecahan lagi dan Airlangga tahun 2024 Golkar bisa maju jadi calon Presiden," harap Sekretaris DPD Partai Golkar Kalbar, Prabasa Anantatur.

Prabasa sendiri cukup puas dengan kepemimpinan Airlangga 1,5 tahun ini. Dia menilai cukup banyak prestasi diperoleh. Golkar sendiri punya sejarah dualisme kepemimpinan. Hal ini yang tak ingin kembali diulang. 

“Kami rasakan cukup baik pendekatan Pak Airlangga sehingga Golkar tingkat nasional diurutan kedua yang memperoleh 85 kursi DPR RI, ini adalah sebuah capaian yang baik meskipun dinamikan internal dan eksternal yang sempat dilanda Partai Golkar," tuturnya.

Kepemimpinan Airlangga yang menyerap aspirasi dari para kader pun dinilai baik. Selain itu, Golkar di era Airlangga dapat memenangkan Pilpres.

"Kita semenjak reformasi selalu gagal dalam pilpres, tapi sangat berbahagia sekali, bangga, walaupun bukan kader kita, Partai Golkar ditingkat pusat mengusung Jokowi-KH Ma'ruf Amin dan menang,” katanya.

Jadwal Munas 

Ketua DPP Partai Golkar, Andi Sinulingga menyatakan Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada pertengahan Juli sebagai rangkaian untuk mempersiapkan Munas 2019. Andi mengatakan salah satu agenda yang dibahas dalam rapat pleno itu adalah untuk menentukan jadwal pelaksanaan Munas.

“Pertengahan Juli kabarnya(rapat pleno). Enggak lama lagi pasti rapat. Dan diputuskan. Ya termasuk menentukan Munasnya kapan,” kata Andi, Minggu (7/7).

Lebih lanjut, Andi belum mengetahui secara pasti kapan Munas itu akan digelar. Ia mengatakan saat ini belum ada pembahasan terkait jadwal pasti Munas tersebut.

Andi hanya menyatakan banyak kader Golkar yang mendorong agar Munas bisa digelar sebelum kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin masa jabatan 2019-2024 resmi ditetapkan.

“Ada dorongan (Munas) sebelum penetapan kabinet, sebelum penetapan kabinet. Ada dorongan seperti itu," kata Andi.
Internal Partai Golkar sendiri berbeda pandangan terkait digelarnya pelaksanaan Munas 2019. Sesuai jadwal, Munas Golkar akan digelar pada Desember 2019.

Beberapa kalangan mendesak agar Munas Golkar dipercepat. Sementara pihak lainnya memilih gelaran Munas sesuai jadwal.
Di sisi lain, Andi membantah bila rapat pleno DPP Partai Golkar itu turut membahas mengenai nama-nama calon menteri yang berasal dari Golkar untuk masuk dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ia mengatakan pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk memilih kandidat calon menteri dari Golkar.
“Yang jadi pertanyaan, dia (Jokowi) minta gak orangnya sama kita? Kalau dia minta ya, dia harus bicarakan. Tapi kalau dia bilang ini orangnya ya kan enggak bisa dibantah juga,” kata dia. (cnn/kpc/tc/has) 

Kepercayaan Presiden

PENGAMAT politik dari Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, menilai sosok Ketua Umum Partai Golkar mendatang harus diisi oleh orang yang bisa dipercaya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski ada dua nama yang mengemuka, tetapi dia menilai peluang keduanya masih imbang.

"Pak Jokowi juga tentu tidak hanya melihat dari kedekatan saja dan leadership.  Ini tentu dipengaruhi oleh apakah Pak Jokowi memiliki keyakinan bahwa Ketua Umum Golkar nanti mampu menjaga stabilitas  politik," ungkap Burhanuddin, Minggu (7/7).

Dia melihat ada kecenderungan bahwa Partai Golkar, merupakan salah satu parpol yang bisa diandalkan Jokowi.  Dalam sejumlah agenda resmi parpol berlambang beringin itu pun, Jokowi selalu ditempatkan menjadi 'center of attention'.

Selain itu, Burhanuddin pun menilai Jokowi mungkin telah memiliki preferensi tertentu. Hanya saja,  keputusan Jokowi akan disampaikan pada detik-detik akhir menjelang pemilihan Ketua Umum Partai Golkar.

"Terlepas dari fenomena yang ada, memang diakui yang akan menentukan hasil musyawarah nasional (munas) mendatang tidak hanya diwarnai kejadian internal di ruang sidang.  Bisa saja didominasi oleh variabel di luar sidang munas. Apa itu? Yaitu soal tiket atau restu yang diberikan oleh Jokowi. Saya masih yakin dengan tesis siapapun yang menang di munas sangat ditentukan apakah mengantongi restu dari kekuasaan atau tidak," tambahnya. (war/bls)