Rebutan Kursi MPR

Nasional

Editor elgiants Dibaca : 648

Rebutan Kursi MPR
Grafis
JAKARTA, SP – Saling klaim soal siapa yang layak menduduki kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2019-2024 kini bermunculan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar sama-sama mengaku paling pantas mendapatkan jatah posisi yang saat ini dijabat Zulkifli Hasan itu.

Spekulasi posisi Ketua MPR RI itu, berawal dari pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyebut jika Puan Maharani, sosok yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan berstatus calon legislatif dari PDIP, jadi Ketua DPR RI, maka posisi Ketua MPR RI layak menjadi milik partainya. 

Setelah PKB mengklaim berhak, kini hal yang sama juga dilontarkan kubu Golkar. Ketum Golkar, Airlangga Hartarto menilai Partai Golkar yang paling pantas mendapat kursi Ketua MPR periode 2019-2024. Dia mengklaim kursi pimpinan di parlemen tergantung perolehan suara parpol. Hasil Pileg 2019, Golkar mendapat 85 kursi (14,8 persen) sedangkan PKB hanya 58 kursi (10,1 persen).
“Kan bisa jawab sendiri. Di parlemen kan tergantung kursi,” kata Airlangga di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/7).

Ini bukan pertama, Jumat (13/7) lalu, Airlangga juga menegaskan hal serupa. Menurut dia, jika PDIP memperoleh kursi paling banyak dan mendapat jatah DPR, maka Golkar seharusnya mendapat kursi MPR.

“Bukan bersaing. Partai Golkar yang kursinya nomor dua itu mempunyai, apalagi kita bagian dari koalisi pendukung Pak Presiden, kalau yang pertama sudah pegang DPR, maka wajar kalau posisi kedua dipegang oleh Golkar. Sama seperti waktu Pak Agung Laksono jadi Ketua DPR, maka kita dukung Pak Almarhum Taufik Kiemas jadi Ketua MPR,” kata Airlangga.

Meski demikian, Airlangga akan membahas persoalan tersebut dengan partai-partai lain. 
“Kita lihat nanti. Kita sedang bicarakan dengan partai-partai lain,” ucapnya.

Sementara Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku mengincar posisi Ketua MPR pada periode mendatang. Dia beralasan telah merasakan kursi empuk menteri.

“Saya ingin di MPR, menteri sudah pernah, cukup lah saya mengabdi di eksekutif, gantian saya biar di legislatif,” kata Cak Imin.
Dia pun akan terus melakukan lobi politik untuk mendapatkan posisi itu. Setelah meminta restu Wakil Presiden terpilih Maruf Amin, Cak Imin akan melobi Presiden Joko Widodo dan ketua umum koalisi pendukung Jokowi-Maruf.

“Pak Muhaimin sudah menghadap Pak Maruf Amin, mungkin juga sudah bicara dengan Pak Jokowi,” kata Ketua DPP PKB, Lukman Edy.

Politikus Golkar, Misbakhun mengatakan partainya lebih berhak atas kursi ketua MPR tersebut.
"Ketua Umum (Airlangga Hartarto) sudah menyampaikan bahwa pemenangnya adalah PDIP, Partai Golkar nomor dua. Tentunya sangat pantas Partai Golkar untuk mendapatkan jabatan Ketua MPR," katanya.

Misbakhun pun mengajak PKB untuk ikut dalam sistem paket pimpinan MPR yang diketuai Golkar. Dari paket itu, PKB bisa mendapatkan jabatan sebagai Wakil Ketua MPR.

"Tentunya dengan sistem paket dan sebagainya, Cak Imin bisa ikut paketnya Partai Golkar. Karena kami memahami bahwa sistem paket itu harus bersama-sama dengan partai lain membangun koalisi di DPR yang kemudian membangun koalisi di MPR," ucapnya.
Bergabungnya Cak Imin dalam paket ketua MPR dari Golkar, diharapkan akan menjadi paket yang didukung semua partai.

Tidak hanya PKB dan Golkar, Nasdem pun menyiapkan jagoan. NasDem mengakui banyak pihak terutama dalam koalisi partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang ingin duduk di posisi tersebut. Itu bisa diselesaikan dengan proses lobi politik.

"Saat ini tentu kami juga menyiapkan untuk calon Ketua MPR. Nanti tentu kami akan berbicara dengan Golkar dengan PDIP, dengan PKB dengan Cak Imin secara khusus pastinya dengan PPP gitu untuk membangun kerja sama menentukan siapa nanti yang akan dipaketkan menjadi pimpinan DPR RI termasuk pimpinan MPR RI," ungkap Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate.

Hanya, dia mendukung usulan dibentuknya paket untuk pimpinan MPR RI. 
"Yang jelas, MPR itu harus terdiri dari DPR dan DPD. DPD juga punya kewajiban apabila terjadi dua paket atau lebih, harus ada nama calon anggotanya di paket-paket itu," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR itu juga meminta DPD agar menunjuk calon yang selaras dengan koalisinya. "Kita meminta Pak Nono Sampono (Wakil Ketua DPD RI, red) untuk menunjuk figur yang bisa selaras dengan kami. Bisa ideal dan sinkron," harap Johnny.
Sementara, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menjelaskan, keterlibatan DPD dalam mengisi kursi pimpinan MPR. 

"Saya pribadi melihat secara faktual ada tiga lembaga di negara kita ini, yaitu DPR, MPR dan DPD. Ini sangat unik dan memang unik. Karena di negara lain tak seperti kita. Komponen negara juga ada tiga, yaitu teritori, rakyat dan pemerintah," papar Nono.

Melihat konflik parpol yang memperebutkan kursi ketua MPR, senator asal Maluku itu tampaknya melihat peluang tersebut. Karena, saat ini beredar kabar, untuk mecairkan suasana konflik, sebaiknya ketua MPR diisi oleh unsur DPD.

"Di DPD tidak ada koalisi, karena berbasis wilayah. Meski ada wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur, tapi mereka tetap mencair. Dalam konteks MPR, saya sangat setuju koalisi paling baik adalah koalisi kebangsaan. Tidak ada lagi pro-kontra kebangsaan. Karena yang di hasilkan MPR adalah demi kebaikan DPR atau DPD.”

Jika konflik kepentingan ingin dibiarkan, Nono meyakini, tidak akan baik untuk lima tahun ke depan di periode 2019-2024. 
Nono pun menceritakan sedikit saat Pilpres 2014 yang menjelaskan persaingan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan KMP (Koalisi Merah Putih). 

"Pengalaman 2014 lalu saat ada dua koalisi, yaitu KIH dan KMP, itu di MPR pernah terjadi (pertarungan pimpinan paket, Red), dari DPD Pak Oesman Sapta bahkan sampai ikut kontestasi sebagai calom ketua MPR," tandas Nono.

Dari DPD

Pengamat politik Sigma, Said Salahudin merasa belum melihat adanya kesepakatan dari parpol pemenang Pemilu dan DPD untuk membuat paket pimpinan MPR. Meski begitu, saat ini sudah terjadi persaingan panas dan tarik menarik antar parpol yang ingin menjadi ketua MPR.

"Pertanyaannya apakah hanya satu paket? Karena saya khawatir dan ragu pimpian MPR akan dipilih lewat muswarah mufakat. Itu saya ragu. Kalau umpamanya, dari partai ada keinginan, misal PKB, Golkar dan Nasdem, siapa yang mau mengalah untuk jadi ketua MPR. Karena, incarannya itu kan ketua. Posisinya, dimana DPD? Boleh jadi ditawarkan teman-teman DPR untuk DPD sebagai wakil MPR," papar Said.

Agar tak jadi perseteruan parpol dalam memperebutkan kursi ketua MPR, Said pun mengusulkan agar unsur DPD yang menjadi ketua MPR. 

"Selama tiga periode, DPD belum pernah menjadi Ketua MPR. Bisa saja ke depan unsur ketuanya dari DPD. DPD bisa mengambil di sela ketegangan antar partai," saran Said.

"DPD pastinya mulai berhitung, 3 periode nggak jadi ketua MPR. Karena nggak ada larangan juga ketua MPR dijabat dari anggota DPD. Jika terjadi koalisi ini, tak bisa dikaitkan sebagai partai pendukung koalisi Jokowi-Maruf amin," tutupnya. (det/ind/poj/sua/mer/bls)