Ketua DPD: Pimpinan MPR Lewat Musyawarah Mufakat

Nasional

Editor elgiants Dibaca : 49

Ketua DPD: Pimpinan MPR Lewat Musyawarah Mufakat
GANDENG - Ketua MPR Zulkifli Hasan (keempat kiri) saling bergandengan tangan dengan Wakil Ketua MPR (dari kiri ke kanan) Ahmad Basarah, Oesman Sapta Odang, E.E. Mangindaan, Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, Ahmad Muzani dan Muhaimin Iskandar seusai menggelar
JAKARTA, SP - Ketua DPD, Oesman Sapta Odang atau OSO mengatakan, untuk menduduki kursi pimpinan MPR alangkah baiknya melewati mekanisme musyawarah mufakat. Hal itu tentu sesuai dengan harapan rakyat.

"Rakyat mau bagaimana? Musyawarah mufakat, itu adalah pokok utama kita dalam menyelesaikan masalah," kata OSO sebelum rapat pimpinan MPR, Kamis (18/7).

Jika dalam mekanisme musyawarah tidak tercapai mufakat, maka bisa dilanjutkan voting. Dan voting juga tidak melanggar undang-undang.

"Kalau tidak bisa (musyawarah mufakat) kan terpaksa harus voting, tetapi kalau bisa musyawarah untuk mufakat bagus sekali," kata OSO.

Senada dengan OSO, Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan, pemilihan pimpinan nanti akan lebih elok jika musyawarah mufakat. Selain menyejukkan, musyawarah juga membawa semangat dan harapan rakyat.

"Kalau pimpinan sekali lagi MPR sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti yang lalu, ya kami berharap betul-betul bisa sejuk," katanya.

Pengalaman kepemimpinan lalu, pemilihan pimpinan MPR bisa dibilang berlangsung keras. Tapi dia berharap untuk pemilihan periode 2019-2024 bisa diselesaikan lewat musyawarah mufakat.

"Itulah ciri khas MPR karena namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi, apa pun nanti musyawarah mufakat," ujarnya.

Kedua tokoh ini memang bertemu bersama Wakil Ketua MPR lain guna membahas agenda penting menjelang sidang akhir masa jabatan MPR pada 27 September mendatang. Sebelum itu, pada Agustus dan September 2019, MPR juga punya banyak agenda penting yang hendak dilaksanakan. 

Zulkifli mengatakan dalam sidang Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2014-2019, akan dibacakan Rekomendasi Pentingnya Amandemen Terbatas UUD NKRI Tahun 1945 dan Perubahan Tata Tertib MPR. MPR berhasil menyepakati perlunya haluan negara semacam GBHN yang dimasukan dalam konstitusi lewat amandemen terbatas UUD. 

Dalam melaksanakan amandemen, MPR sudah membentuk Panitia Ad Hoc namun sebagaian besar anggota berpendapat amandemen dilakukan setelah Pemilu Presiden. 

"Sebab Pemilu Presiden menyita banyak waktu semua orang," ujarnya.

Amandemen UUD dilakukan maksimal enam bulan sebelum masa periode MPR berakhir. Namun hingga saat ini, masa periode MPR yang berada di bawah pimpinannya hanya memiliki waktu selama dua bulan. Untuk itu bahan-bahan yang sudah ada yang disusun oleh Panitia Ad Hoc, akan direkomendasikan ke MPR Periode 2019-2024 untuk menjadi bahan-bahan melakukan amandemen. 

"Mudah-mudahan bermanfaat bagi MPR periode mendatang," ujarnya.

Untuk menyinkronkan semua dari keputusan Rapat Pimpinan MPR khususnya masalah Sidang Tahunan dan Sidang Akhir Masa Jabatan, MPR akan menggelar Rapat Gabungan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR pada akhir Juli 2019. (ant/det/lip/bls)