Sabtu, 19 Oktober 2019


Almarhum BJ Habibie Terima Gelar Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 42
Almarhum BJ Habibie Terima Gelar Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia

BERIKAN - Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK-PWI) Pusat Ilham Bintang (kanan) menyerahkan piala anugerah Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia untuk almarhum Presiden ke-3 RI BJ Habibie yang diwakilkan oleh putranya Ilham Akbar Habibie (te

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menganugerahi gelar Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia kepada Presiden ketiga RI, BJ Habibie atas kebijakannya yang membuka keran kebebasan dan kemerdekaan pers di Indonesia. Penghargaan itu diberikan langsung kepada putra sulung mantan almarhum presiden itu, Ilham Akbar Habibie, di kediamannya, di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/9).

Ketua Umum PWI, Atal S Depari mengatakan kebebasan pers didapat media massa di era Habibie. Hal itu dibuktikan dengan ditandatanganinya UU Nomor 40/1999 tentang Pers. 

"Saya kira dari situ euforia pers muncul, sampai orang bilang kebebasan pers sudah jadi kebablasan," katanya.

Meski demikian, Atal mengatakan kebebasan pers harus terus dipertahankan, dan jangan ada lagi upaya membuat pers kembali terkekang. Kebijakannya yang berpihak kepada kemerdekaan pers yang telah diwariskan harus terus dipertahankan hingga masa mendatang.

"Kami berharap agar apa yang sudah diukir Pak Habibie tetap bertahan. Tidak boleh ada upaya membuat pers tidak bebas. Kami berharap tetap bebas sampai kapan pun, bebas yang bertanggung jawab," katanya.

Sementara itu, Ilham Akbar Habibie merasa terhormat atas gelar yang diberikan PWI kepada sang ayah atas komitmen dan upayanya terhadap kemerdekaan pers.

"Dari dulu Bapak menerangkan kepada kami kenapa itu (kemerdekaan pers) diberikan begitu cepat, sebab kebebasan pers adalah fondasi negara yang berdemokrasi," katanya.

Kebebasan pers, kata dia, diperlukan sebagai upaya ‘check and balance’ terhadap jalannya pemerintahan, karena sebelumnya seluruh informasi dimonopoli oleh negara.

"Bapak sangat merasakan, kualitas informasi yang didapatkan Bapak bisa bertentangan, karena ada banyak sumber yang harus tetap kita kurasikan sendiri. Tetapi, itu diperlukan," katanya.

Bagaimanapun, tegas Ilham, kemerdekaan pers menentukan kualitas pemerintahan karena elemen data dan informasi adalah bagian integral semua negara yang berdemokrasi. Apalagi kini, hoaks dan sejenisnya menjadi tantangan seiring kian populernya penggunaan media sosial di masyarakat.

"Tantangan kita sekarang lebih ke medsos. Kalau kita menerapkan prinsip yang sama (dengan pers), akhirnya sebetulnya kembali kepada pembaca," katanya.

Masyarakat sebagai konsumen atau pembaca harus lebih jeli dalam mengkurasi, mencerna, dan memahami setiap informasi yang didapatkan dari medsos. Namun di sisi lain, pelarangan medsos akan menjadi langkah yang kontraproduktif, mengingat pemerintah dan masyarakat juga perlu masukan atau informasi dari berbagai sumber di era keterbukaan informasi seperti sekarang.

"Kalau kita melarang orang menyatakan pendapatnya, saya kira itu juga akan tidak memaksimalkan informasi berkualitas yang bisa kita pilih sebagai konsumen," katanya.

Artinya, kata dia, tetap ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar, misalnya menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong, apalagi hasutan terkait suku, agama, ras, antargolongan. Ilham mengatakan setiap negara juga menerapkan rambu-rambu seiring kebebasan informasi, seperti Jerman yang melarang kaitannya dengan penyebutan Nazi.

"Saya lama di Jerman jadi saya tahu. Kalau kita menyebut hal-hal, kayak misalnya Nazi gitu, enggak boleh. Karena, itu sensitivitas histori mereka. Di Indonesia mungkin ada yang serupa, SARA misalnya," katanya. (antara/balasa)