Selasa, 15 Oktober 2019


Wiranto Lukai Masyarakat Maluku

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 470
Wiranto Lukai Masyarakat Maluku

Grafis Pakun

AMBON, SP - Pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto tentang pengungsi di Ambon, Maluku, membuat sejumlah pihak naik pitam.

Dalam berita yang dimuat pada salah satu media online di Jakarta, Wiranto meminta masyarakat Ambon untuk kembali ke rumah masing-masing karena situasi sudah aman dan pemerintah harus menanggung kehidupan mereka di pengungsian.

 

"Diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi, pengungsi terlalu besar ini sudah menjadi beban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (30/9).

 

Salah satunya Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) yang merasa keberatan jika pengungsi korban bencana gempa bumi menjadi beban pemerintah. Pernyataan itu, kata Ketua Umum (Ketum) KKBMM, Djamaluddin Koedoeboen tidak mencerminkan sebagai pejabat negara.

"Bahwa pernyataan Menko Polhukam RI tersebut tidak mencerminkan sebagai pejabat negara dan seorang pembantu presiden," ujarnya dalam pernyataan sikapnya, kemarin.

 

Kata Djamaluddin, pernyataan kontroversi Wiranto patut disayangkan mengingat negara juga kerap tidak hadir bersentuhan secara langsung terhadap masyarakat di Maluku.

Sementara di satu sisi, masyarakat Maluku juga masih menyimpan sejarah kelam masa lalu dengan Wiranto.

“Contoh paling nyata ketika terjadi kerusuhan 20 tahun silam. Bapak Wiranto selaku Panglima ABRI telah gagal mengemban tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteru," jelasnya.

Menurutnya, masyarakat Ambon sudah bahu membahu dalam menangani bencana gempa. Bahkan ada hikmah besar di balik bencana tersebut, di mana orang-orang yang beda agama dan pernah berkonflik menjadi saling merangkul.

Sedangkan pernyataan mantan ketum Hanura itu seolah merusak kerukunan warga.

Lukai Perasaan Masyarakat

Pernyataan Wiranto juga dikecam Anggota DPRD Maluku, Rovik Akbar Affifudin mengatakan, pernyataan Wiranto terkait pengungsi di Maluku sangat melukai perasaan seluruh masyarakat. Khususnya, bagi warga di Maluku yang terdampak langsung bencana tersebut.

 

“Bencana gempa di Maluku ini korban jiwanya banyak, rumah-rumah juga banyak yang rusak. Seharusnya negara menguatkan secara psikologis, bagi warga yang masih trauma," kata Rovik, Jumat (4/10) kemarin.

 

Menurut Rovik, persoalan pengungsi di Maluku seharusnya direspons dengan baik oleh pemerintah pusat.

 

"Jujur kami sangat tersinggung dengan pernyataan Pak Wiranto,” kata Rovik.

 

Rovik mengatakan, selain karena masih trauma, banyak warga memilih mengungsi karena gempa tersebut merusak banyak rumah-rumah warga. Bahkan, hingga saat ini gempa-gempa susulan masih terus terjadi. Menurut dia, pernyataan Wiranto yang menyebut pengungsi Maluku menjadi beban pemerintah sangat tidak elok.

 

“Pernyataan seperti itu menandakan Pak Wiranto tidak punya hati nurani," kata Rovik.

 

Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Said Patta juga berpendapat yang sama.

Menurut dia, pernyataan Wiranto juga telah merendahkan masyarakat Maluku.

“Dia (Wiranto) berbicara atas nama negara, dan menuduh pengungsi Maluku membebani pemerintah. Itu pernyataan yang sangat tidak manusiawi,”ujar Said.

Tuntut Klarifikasi

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Maluku di Jakarta, Mohamad Ongen Sangaji menilai, sebagai pejabat publik sangat tidak etis, Wiranto mengeluarkan steatement seperti itu. Ongen mengaku, masyarakat Maluku sangat tersinggung, marah. Sebab, ini telah melukai hati atas pernyataan seorang menteri.

"Pak Wiranto pengungsi korban gempa di Maluku hanya menjadi beban pemerintah. Itu sangat ngawur," kata Ongen.

Dia menegaskan, bencana gempa bumi yang terjadi di Maluku beberapa hari yang lalu bukanlah sesuatu yang juga diinginkan oleh masyarakat Maluku. Karena itu, Ongen meminta, Wiranto jangan pernah mengecilkan orang Maluku.

"Orang Maluku tak pernah jadi pengemis. Sejak merdeka sampai sekarang tak pernah minta jabatan. Wiranto harus meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Maluku. Jangan aneh-aneh lah jadi pejabat," ucapnya.

Sebagai perwakilan masyarakat Maluku di Jakarta, Ongen menegaskan, akan terus mendesak Wiranto minta maaf secara terbuka.

Sementara itu politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, Wiranto sudah berkali-kali salah memberikan pernyataan yang tidak benar. Mulai dari pilpres, dalam menangani demonstran hingga sekarang makin banyak salah. Terakhir soal korban gempa di Maluku uang disebutnya menjadi beban pemerintah.

“Ini bukan pernyataan yang baik dari seorang pejabat. Kalimat itu tidak seharusnya keluar dari mulut pejabat yang semestinya mengurusi rakyat. Apalagi ini soal bencana bukan soal Polhukam, mengapa Wiranto yang celamitan? Sudah celamitan salah dan menyinggung pula.

Advokat Maluku Siwalima se-Jabodetabek meminta Menkopolhukam Wiranto, mengklarifikasi pernyataannya terkait dengan penanganan pengungsi gempa bumi di Maluku.

"Kami meminta pak Menkopolhukam Wiranto menyampaikan klarifikasi secara terbuka atas pernyataan beliau tentang penanganan pengungsi gempa di Maluku, sehingga meresahkan di masyarakat tidak berkepanjangan," kata Ketua Umum Advokat Maluku Siwalima se-Jabodetabek, Rhony Sapulette di Jakarta, kemarin.

Rencananya, kata Rhony, perwakilan dari Advokat Maluku Siwalima akan menemui Wiranto, guna meminta penjelasan secara langsung. Setelah pertemuan, ia meminta Wiranto nantinya menjelaskan maksud omongan ke publik melalui media.

"Kami sudah meminta bertemu dengan beliau. Beliau akan bertemu setelah kunjungan beliau dari luar negeri," katanya.

 Bikin Malu

Walikota Ambon Richard Louhenapessy mengaku malu setelah membaca pernyataan yang disampaikan Menko Polhukam Wiranto terkait gempa di Ambon.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Ambon kemudian mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan Wiranto itu. Menurutnya, banyak pengungsi yang berada di lokasi pengungsian bukan mereka yang terkena dampak bencana gempa bumi tetapi akibat trauma dan ketakutan akan terjadi tsunami.

 

"Selaku Walikota, saya merasa malu. Karena memang pemerintah pusat itu memberikan perhatian bahwa ternyata pungungsi yang banyak dan ada itu bukan karena dampak dari pada gempa secara langsung tapi ini karena ketakutan dan trauma," ungkap Richard.

 

Perkataan Wiranto, kata Walikota sangat halus namun maknanya sangat menusuk. Untuk itu, Walikota berharap masyarakat yang masih di tempat pengungsian di sekitar Kota Ambon kembali pulang ke rumah.

 

Pihaknya akan segera melakukan rapat bersama dengan pejabat pemerintahan di tingkat RT, RW, lurah, pemerintah desa/negeri, tokoh agama supaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tidak perlu khawatir adanya bencana tsunami seperti yang beredar di media sosial.

 

"Itu sangat halus kata-katanya tapi sangat menusuk. Para pengungsi Ambon yang karena takut marilah kembali ke rumah masing-masing dan jangan bebankan pemerintah dengan biaya-biaya pengungsi. Itu kan halus tapi sangat menyakiti. Oleh karena itu, saya juga sudah menghimbau kemana-mama," jelasnya.

 

Dikatakan, pemerintah Kota Ambon sedang menyiapkan bantuan kepada korban yang terdampak gempa. Dia juga meminta agar masyarakat Kota Ambon lebih percaya kepada iman ketimbang percaya informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

 

"Menurut saya, setelah 14 hari tanggap bencana itu sudah cukup buat kota Ambon karena kita tidak berdampak secara langsung, Kabupaten Maluku Tengah dan SBB itu memang berdampak," tandasnya.

 

Minta Maaf


Menkopolhukam Wiranto mengungkapkan permintaan maaf atas ucapannya yang menyebutkan pengungsi gempa Ambon menjadi beban pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Seperti ditayangkan Fokus Indosiar, Sabtu (5/10), pernyataan Wiranto ini sempat menuai reaksi di media sosial. Wiranto mengatakan dia tidak sengaja melontarkan pernyataan tersebut.

Sebelumnya, pada tanggal 30 September, Wiranto mengatakan banyak pengungsi gempa Ambon terpengaruh hoaks adanya tsunami pascagempa.

Akibatnya mereka ketakutan pulang ke rumah dan menurut Wiranto, ini menjadi beban pemerintah. 

"Penjelasan pengungsi yang sudah saya jelaskan panjang lebar mendapatkan tanggapan yang cukup ramai di media sosial. Maka dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa kalau ada ucapan, kalimat-kalimat yang sampaikan apabila merasa mengganggu masyarakat di Maluku atau terdampak. Atau katakanlah menyakiti dan sebagainya, itu pasti bukan saya sengaja untuk menyakiti hati dan perasaan masyarakat Maluku."

"Apabila ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, secara resmi, tulus saya minta dimaafkan," ucap Wiranto. (rmo/hrt/kum/lip)