Selasa, 15 Oktober 2019


Susi Tenggelamkan 21 Kapal Asing

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 16
Susi Tenggelamkan 21 Kapal Asing

PENENGGELAMAN - Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti melakukan penenggelaman kapal asing di Perairan Tanjung Datok, Kabupaten Mempawah, Minggu (6/10).

PONTIANAK, SPKementerian Kelautan dan Perikanan RI menenggelamkan sebanyak 21 unit kapal motor nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, Minggu (6/10). Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memimpin penenggelaman kapal motor itu.


Penenggelaman kapal yang telah berkekuatan hukum tetap itu dilakukan di dua lokasi yakni Perairan Tanjung Datok, Kabupaten Mempawah dan Perairan Paloh, Kabupaten Sambas.

 

Susi mengatakan bahwa penenggelaman kapal merupakan agenda rutin sebagai langkah tegas terhadap para pelaku ilegal fishing di perairan Indonesia.  Namun, untuk mengefensiasi waktu serta biaya, maka kemungkinan selanjutnya akan dilakukan setahun sekali.

Meskipun begitu, dia menegaskan bahwa bukan berarti pelaku illegal fishing tidak dihukum.

Susi menyebutkan, pihaknya telah membuat tiga pilar yang berpedoman pada arahan presiden, di mana laut harus menjadi masa depan bangsa. Tiga pilar itu di antaranya kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. 

Dia mengatakan kedaulatan sumber daya alam kelautan Indonesia menjadi sangat penting. Sebab, hal ini menjadi dasar pembangunan ekonomi bangsa Indonesia.  

 

“Kita mau  membangun perekonomian perikanan masyarakat sekitar dengan cara memberi jaring perahu dan lain sebagainya, (tapi) kalau ikannya tidak ada untuk apa? Karena begitu banyak kapal asing ilegal dengan alat tangkap yang merusak laut kita,” ujarnya.

 

Jika menilik fakta, Susi menyebutkan, sebelum adanya tindakan tegas dengan pemusnahan dan penengggelaman kapal illegal fishing, stok ikan Indonesia pernah turun pada titik sangat rendah.

 

Dengan adanya Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 yang memperbolehkan mengeksekusi kapal-kapal tersebut, maka saat ini stok ikan naik hingga dua kali lipat.

 

Bahkan, sejak lima tahun terakhir, ekspor ikan Indonesia dan nilai tukar ikan nelayan terus mengalami kenaikan hingga 20 persen.

 

“Itulah dampak dari mempertahankan kedaulatan SDA kelautan kita,” tegasnya.

 

Jika potensi kelautan Indonesia tidak dijaga dan dilestarikan, Susi mengkhawatirkan dengan fenomena bonus demografi yang mana setiap tahun penduduk Indonesia terus naik 1,5 persen, sudah tentu kebutuhan pangan masyarakat Indonesia akan bertambah.

 

“Kita butuh makan. Kalau makannya hanya kargo saja maka bodoh nanti bangsa kita. Kalau manusia IQ rendah, maka pekerjaannya hanya jadi TKI dan TKW yang tak punya kualitas. Kita harus cukupkan protein mereka dan laut adalah penyuplai itu semua,” tegasnya.  

 

Masifnya pembangunan pendidikan juga tak akan berarti jika bangsa Indonesia memiliki IQ di bawah 80 persen.

 

“Jadi, sejak kecil harus dikasih makan protein tinggi. Satu-satunya yang murah dan bisa diakses adalah laut, namun jika hanya biru laut saja tidak ada isi ikan maka untuk apa,” tutur Susi.  

 

Dikatakan bahwa persaingan global yang semakin kuat menjadi alasan penting negara harus mengamankan dan memastikan bahwa SDA laut Indonesia harus selalu ada dan banyak.

 

Karena kalau tidak, maka hal ini akan menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Apalagi mengingat potensi lain seperti konsesi minyak lebih banyak dipegang asing dan potensinya akan habis. 

 

Maka SDA laut adalah satu-satunya potensi yang sangat penting nilainya dan bisa dipelihara secara lestari untuk selalu ada, cukup untuk dikonsumsi ataupun dijual industri.

 

“Caranya jaga dari kapal asing. Mengambil dengan cara tajam lingkungan kalau tidak diatur maka habis,” tuturnya.

 

Penenggelaman kapal ikan asing (KIA) oleh Susi di Pontianak menjadi penenggelaman kapal terakhir di masa jabatannya sebagai menteri di Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi.


Pada kegiatan tersebut, setidanya ad 21 kapal yang dieksekusi. Tiga  di antaranya sudah ditenggelamkan di Kabupaten Sambas, sebab kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk dibawa ke lokasi ini.

 

Di Natuna, pihaknya akan menenggelamkan sembilan kapal, di Batam enam kapal, dan enam lagi di Belawan. Totalnya ada 42 kapal. Namun, di antara itu, saat ini masih ada yang dalam proses kasasi.

 

“Saya berharap kasasi tersebut ditolak karena sudah jelas illegal fishing. Jadi, kita konsisten ada satgas di dalamnya, ada angkatan laut, Polair, KKP, dan Bakamla untuk terus menjaga kedaulatan dan menangkap kapal kapal ilegal," katanya.

 

Sementara Asisten Pemerintah Bidang Politik dan Hukum Provinsi Kalbar, Hermanus menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing di perariran Indonesia. (sms/bah)