Selasa, 15 Oktober 2019


Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 19
Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

Grafis Koko

JAKARTA, SP – Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang eks narapidana korupsi maju dalam Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) terlihat maju-mundur. Setelah tak memasukkannya dalam revisi Peraturan KPU (PKPU) Pilkada Serentak 2020 dengan alasan lupa, kini mereka menyebut tengah mempersiapkan klausul tersebut untuk revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sebelumnya, para pimpinan KPU beberapa kali mewacanakan larangan tersebut dalam persiapan Pilkada tahun depan. Memang, pelarangan mantan napi tipikor mengikuti pemilihan sebetulnya sudah ramai sejak gelaran Pemilu 2019 lalu. Kala itu, KPU dalam peraturannya sempat melarang mantan napi tipikor untuk menjadi peserta Pemilu serentak 2019. Namun, aturan itu digugat sejumlah eks napi tipikor ke Mahkamah Agung (MA). Dan, hasilnya MA pun memutuskan bahwa mantan napi tipikor bisa menjadi peserta Pemilu legislatif 2019.

Hanya kali ini, komisioner KPU Ilham Saputra yakin pihaknya akan memasukkan larangan tersebut dalam revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Revisi UU Pilkada yang memungkinkan adalah salah satunya mungkin kalau boleh kemarin kita sudah menyampaikan misalnya saja narapidana korupsi," kata Ilham di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (9/10).

Ilham mengakui memang KPU tak mengatur larangan tersebut dalam draf PKPU pencalonan Pilkada 2020. Larangan itu justru akan diatur dalam tingkat undang-undang agar dasar hukumnya lebih kuat.

Menurutnya, KPU pernah mencantumkan larangan tersebut dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 untuk Pemilu 2019. Namun Mahkamah Agung membatalkan aturan tersebut karena undang-undang tidak mengaturnya. Ilham berharap revisi UU Pilkada bisa segera digelar oleh DPR yang baru saja melewati masa pergantian jabatan.

"Kita berharap sambil menunggu DPR MPR menyelesaikan alat kelengkapan dewan, kita berharap dia mungkin bisa satu prioritas agar kemudian direvisi terbatas terkait UU Pilkada," kata Ilham.              

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja tak mempermasalahkan sikap KPU tersebut. Rahmat menilai aturan tersebut memang tak perlu ada dalam draf revisi Peraturan KPU, melainkan di tingkat undang-undang. Menurutnya, masih ada waktu tersisa merevisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Makanya kita minta DPR merevisi. Revisi UU KPK saja cepat, ya tergantung kemauan saja mau apa enggak," kata Bagja.

Bagja menjelaskan, PKPU seharusnya menjadi pelaksana teknis. Melarang napi koruptor untuk mencalonkan diri, termasuk pencabutan hak politik, kata dia, mesti dibuat dalam peraturan setingkat undang-undang. Bawaslu sendiri akan mendorong larangan napi koruptor mencalonkan diri. Dia berharap revisi UU Pilkada bisa masuk prioritas di parlemen.

"Kami akan bahas pelarangan mantan narapidana korupsi. Seharusnya di dalam prolegnas masuk," tutur dia.

PKPU Tak Larang

KPU tak mengatur larangan terpidana korupsi alias napi koruptor mencalonkan diri pada Pilkada 2020 yang digelar serentak. Ada tiga puluh poin dalam draf revisi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan kepala daerah. Namun tak ada satu pun poin larangan napi koruptor.

Peraturan KPU hanya melarang mantan terpidana kasus bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Sementara untuk mantan terpidana kasus lainnya, diminta untuk mengumumkan ke publik soal statusnya sebagai napi, kecuali telah menjalani masa hukuman lima tahun.

Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik mengakui pihaknya memang tak memasukkan larangan napi koruptor. Dia beralasan KPU lupa mencantumkan larangan itu.

"Iya ini yang terlewatkan ya. Jadi nanti kami akan bahas ya," kata Evi saat ditemui usai Uji Publik PKPU Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (2/10).

Evi berkata KPU juga mempertimbangkan masukan partai politik dalam kesempatan itu. Dalam rapat itu, banyak perwakilan politik yang mengusulkan agar larangan untuk napi koruptor tak perlu dicantumkan.

KPU juga mempertimbangkan pengalaman mereka saat hendak mencantumkan aturan tersebut dalam PKPU Pemilu 2019.

"Apakah ini kemudian kita masukan atau menunggu revisi undang-undangnya (UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada). Jadi kami usulkan untuk dimasukkan revisi undang-undang," tutur dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI periode 2014-2019, Zainudin Amali mengatakan pelarangan mantan napi tipikor menjadi calon kepala daerah terkendala aturan dalam undang-undang. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berlaku saat ini masih mengizinkan mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri di Pilkada 2020 mendatang.

"UU yang digunakan pada Pilkada 2020 masih menggunakan UU Nomor 10 Tahun 2016. Di sana dibolehkan," kata Zainudin akhir Agustus lalu.

Dia menyampaikan, waktu untuk mengubah pasal untuk melarang mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri di Pilkada 2020 sudah terlalu mepet. Politikus Partai Golkar itu pun mengaku khawatir perubahan pada pasal tertentu akan merembet ke pasal lain bila revisi UU Pilkada dilakukan saat ini.

"Kami agak dilema mau mengubah UU, waktunya sudah mepet dan saya enggak yakin kalau kami mengubah satu pasal kemudian hanya satu pasal itu, pasti ada rembetannya lagi ke pasal lain," ujar Zainudin.

Berangkat dari itu, dia menyarankan agar KPU mengambil langkah mengumumkan nama-nama mantan narapidana kasus korupsi yang mencalonkan diri pada Pilkada 2020 mendatang.

Menurutnya, langkah yang telah dilakukan terhadap calon anggota legislatif berlatar belakang narapidana kasus korupsi di Pemilu 2019 lalu itu tidak melanggar ketentuan dalam UU.

"Masukan saya, agar penyelenggara mengumumkan," ujar Zainudin Amali.

Sementara Wakil Ketua Komisi II periode 2014-2019, Mardani Ali Sera mengaku sepakat dengan wacana pembatasan eks koruptor tersebut. Politikus PKS itu mengatakan Komisi II akan mengkaji setidaknya dua opsi untuk pembatasan. Opsi itu, yakni merevisi UU Pilkada atau mengatur pembatasannya dalam Peraturan KPU (PKPU).

"Jadi bentuknya ada dua, bisa revisi UU dan bisa pembahasan di PKPU," kata dia.

Mardani menyadari bahwa eks napi kasus korupsi sendiri masih memiliki hak politik yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Meski demikian pembatasan bagi eks koruptor itu semata-mata untuk menjamin hak publik ketimbang mementingkan hak pribadi.

"Narapidana punya hak maju. Tapi peluang melakukan hal serupa, (seperti) di kasus Bupati Kudus, terbukti. Jadi hak publik lebih penting diselamatkan ketimbang hak pribadi," kata dia

"Narapidana kasus korupsi telah mencederai kepercayaan publik. Pilihan kebijakan melarang narapidana maju di Pilkada melindungi kepentingan publik. Komisi II akan membahasnya pasca reses," tambahnya.

Diminta Cepat          

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang agar merevisi Undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu). Dia bahkan meminta agar revisi Undang-undang Pemilu ini masuk dalam Program Legislasi Nasional untuk DPR Periode 2019-2024.

"Intinya perlu ada perubahan Undang-undang politik pemilu dan Pilkada secara komprehensif. Perlu masuk pada skala prioritas prolegnas tahun 2020 oleh anggota DPR yang baru," kata Tjahjo.

Hal-hal yang perlu direvisi ini misal soal masa kampanye yang berlarut-larut hingga delapan bulan. Padahal menurut dia kampanye cukup dilakukan hanya dalam waktu satu bulan saja.

"Salah satunya, penetapan jadwal kampanye yang sampai delapan bulan. Itu kan penjabaran dari pada undang-undang. Padahal semua anggota dewan semua partai politik, sebulan cukup kok kenapa kok harus delapan bulan," kata dia.

Tjahjo juga membahas soal kemungkinan Pileg, Pilpres dan Pilkada pelaksanaannya dipisah seperti sediakala. Dengan kata lain Pemilu serentak bisa diubah dalam revisi Undang-undang Pemilu itu.

"Kemungkinan Pileg dan Pilpres dipisah. Kalau tidak ya mohon maaf Pilkada ini walaupun sukses keseluruhan tapi urusan Pileg nggak laku, menyorotnya ke Pilpres," katanya.

Tjahjo menyebut, DIM untuk revisi Undang-undang Pemilu ini bahkan telah disiapkan oleh pihaknya dan beberapa stakeholder terkait.

"Sudah siap, versi Kemendagri, versi KPU, versi Bawaslu, DKPP, parpol, kelompok-kelompok independen, kelompok demokrasi, LIPI, KPK juga sudah siap," katanya.

Dia pun menyarankan agar jika nantinya memang revisi undang-undang ini dilakukan, maka pembahasannya harus dilakukan paling tekat awal tahun depan. Jangan sampai pembahasan dilakukan ketika mendekati masa Pemilu.

"Rekomendasi buat DPR dan komisi-komisi, supaya masuk dalam pembahasan awal jangan di tengah-tengah kasian KPU-nya nanti KPU menunggu-nunggu MK memutuskan. Di awal lebih baik," kata dia.

Sementara khusus urusan UU Pilkada, dia mengatakan banyak tumpang tindih antara UU Pilkada dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tjahjo mengusulkan rapat digelar pada DPR periode baru. (ant/ber/cnn/bls)