Kamis, 21 November 2019


Gidot dan Nelly Diperiksa KPK

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 522
Gidot dan Nelly Diperiksa KPK

DIPERIKSA – Bupati Bengkayang nonaktif, Suryatman Gidot dan kontraktor Nelly Margaretha diperiksa lanjutan oleh KPK. Gidot diperiksa Selasa (15/10), sedang Nelly dimintai keterangan, Senin (14/10).

JAKARTA, SP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati nonaktif Bengkayang Suryadman Gidot sebagai tersangka untuk melengkapai berkas terkait dugaan menerima suap dalam proyek di lingkungan Kabupaten Bengkayang, Senin (15/10). Sehari sebelumnya, KPK juga memeriksa tersangka lain, Nelly Margaretha. Dia terlihat tebar senyum usai jalani pemeriksaan lanjutan di KPK, Senin (14/10).

Dari sumber Suara Pemred di lapangan, Nelly Margaretha merupakan seorang kontraktor pendatang baru di Kabupaten Bengkayang.

"Sebelum jadi kontraktor, Nelly juga pernah membuka usah kafe dan toko pakaian di Sebalo," ungkapnya.

Sementara, terkait proyek yang pernah dikerjakan, tak banyak masyarakat ataupun kalangan kontraktor yang mengetahui secara spesifik. "Tapi ada proyek kecil yang dikerjakannya," kata dia.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 kemarin, Nelly diketahui mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang dari Partai Nasdem. Namun tak terpilih.

"Sebenarnya ada beberapa kontraktor besar yang dekat dengan Bupati Bengkayang, kami kira itu yang ikut ditangkap, ternyata namanya tidak masuk dalam daftar yang ditangkap KPK. Berarti Nelly bernasib apes hari itu," ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya ini.

Kasus ini terbongkar setelah lembaga antirasuah itu mengendus adanya perintah permintaan uang Rp300 juta dari Suryadman Gidot kepada Kepala Dinas PUPR Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agustinus Yan. Permintaan ini dilatari adanya keperluan urusan pribadi yang sedang dihadapi Gidot, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat ini.

“Uang tersebut diduga diperlukan SG untuk menyelesaikan permasalahan pribadinya, dan SG meminta untuk disiapkan pada hari Senin (2/9) dan diserahkan kepada SG di Pontianak,” kata Wakil Ketua KPK, Bansaria dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (4/9).

Di APBD-Perubahan 2019 yang telah disahkan, Dinas PUPR memiliki anggaran (proyek) penunjukan langsung sebesar Rp7,5 miliar, dan Dinas Pendidikan sebesar Rp6 miliar.

Menindaklanjuti permintaan Gidot itu, pada Minggu (1/9), Aleksius menghubungi beberapa rekanan untuk menawarkan proyek pekerjaan bersifat penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran di awal, minimal 10 persen dari nilai proyek. Tiap proyek penunjukan langsung (PL) bernilai Rp200 juta. Satu paket pekerjaan, diminta (rekanan) menyetor Rp20 juga hingga Rp25 juta.

Pada Senin (2/9), Aleksius pun menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang sepakat. Pengumpulan uang setoran diserahkan kepada Fitri Julihardi. Setoran itu berasal dari Bun Si Fat sebesar Rp120 juta, Nelly Margaretha Rp60 juta, kemudian Pandus, Yosef dan Rodi keseluruhannya berjumlah Rp160 juta.

KPK pun menetapkan Gidot, dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, Alexius sebagai tersangka. Sedangkan lima orang pihak swasta ditetapkan tersangka sebagai pemberi suap yakni Rodi, Yosef, Nelly Margaretha, Bun Si Fat dan Pandus. (ant/bob/bls)