Rabu, 11 Desember 2019


Kapolri yang Tidak Mempan Disogok

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 61
Kapolri yang Tidak Mempan Disogok

Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah melontarkan anekdot bahwa di Indonesia hanya ada tiga polisi jujur. Pertama adalah patung polisi, kedua polisi tidur, dan ketiga Hoegeng Iman Santosa.

Sosok ketiga yang dimaksud, adalah Jenderal Polisi (Purn) Drs Hoegeng Iman Santoso, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-5 yang bertugas dari pada 1968-1971. Tokoh yang lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 14 Oktober 1921 – meninggal di Jakarta, 14 Juli 2004, dikenal sebagai polisi yang jujur dan bersih.

Jadi anekdot yang disampaikan Gus Dur tidak mengada-ada dan benar adanya. Mencari polisi yang jujur sangat sulit. Dari banyaknya "jenis" polisi, Hoegeng termasuk jenis yang langka. Dia menolak "hadiah", tidak menerima upeti, dan tidak mau disogok.

Sejak kecil, Hoegeng yang meripakan anak Kepala Jaksa Karesidenan Pekalongan, Sukarjo ini sangat kagum dengan polisi. Terutama saat melihat Kepala Polisi Jakarta Raya Ating Natadikusuma menolong rakyat kecil.

"Sejak kecil, saya selalu mengagumi polisi. Saya melihat mereka sebagai pahlawan yang bisa membantu rakyat kecil," kata Hoegeng, seperti dikutip dalam buku hijau berjudul Memoar Senarai Kiprah Sejarah, halaman 291.

Hoegeng memulai karier kepolisian dengan ikut ujian kepolisian Jepang. Dari 130 pelajar, hanya 11 orang saja yang lulus, dan Hoegeng termasuk salah satunya. Namun, saat mengetahui bahwa akan ditempatkan sebagai hoofdt agent, dia pun mundur.

Lalu, Hoegeng mendaftar Sekolah Pendidikan Kepolisian Tingkat Tinggi atau Sekolah Tinggi DAI Ika Koto Keisatu Gakko dan lulus. Tugas pertamanya di Sukabumi, lalu dikirim ke Semarang. Dari Semarang, dia kembali pulang ke Pekalongan.

Saat berada di Pekalongan, dia sempat mengikuti saran pamannya untuk masuk Angkatan Laut. Namun tidak lama, dia keluar dan masuk ke Akademi Kepolisian di Yogyakarta. Pada masa pendudukan Jepang, dia bertugas di Yogyakarta.

Saat bertugas di Yogyakarta inilah dia mengenal dengan Merry Roeslani, wanita yang kemudian dinikahinya. Setelah Indonesia merdeka, Hoegeng ke Jakarta meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Hoegeng pernah menjadi pengawal Presiden Soekarno, saat peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1947. Beberapa tahun kemudian, pada 1952, Hoegeng bertugas di Surabaya, lalu ke Medan dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

Di Medan, Hoegeng menghadapi banyak tantangan, mulai dari pemberontakan PRRI, penyelundupan, judi, dan korupsi. Beberapa kelompok yang hidup dengan judi dan penyelundupan di Medan, banyak yang menyogok pejabat agar bisnisnya aman.

Mereka menyelundupkan karet ke Malaysia, dan ditukar dengan benda-benda mewah. Jaringan mereka sangat luas, ruwet, dan lengkap. Mereka juga memiliki banyak pembunuh bayaran, dan dukun. Namun yang paling berbahaya adalah penyogokan.

Salah satu kelompok bahkan berusaha menyogok Hoegeng yang saat itu bertugas sebagai Kepala Direktorat Reskrim Kantor Polisi Sumut. Begitu tiba di Medan, sekelompok orang tidak dikenal telah menyambutnya dan mengucapkan selamat.

Perwakilan itu menyatakan, pihaknya telah menyediakan rumah dan juga mobil untuknya. Namun ditolak oleh Hoegeng, dan dia meninggalkan orang tersebut. Lalu bergabung dengan beberapa polisi yang menjemputnya, dan pergi bersama mereka.

Setelah beberapa waktu tinggal di hotel, rumah dinas Hoegeng pun siap ditempati. Setibanya di rumah dinas itu, Hoegeng terkejut bukan main karena orang-orang yang dulu ditemuinya sudah ada di situ dan mengisi rumah dengan perabot mewah.

Hoegeng pun marah, dan meminta barang-barang itu dikeluarkan. Dua jam kemudian, barang-barang tersebut dikeluarkan oleh Hoegeng, dan orang-orang tersebut pun bengong. Namun, mereka tidak jera untuk terus berusaha menyogok Hoegeng.

Beberapa waktu kemudian, istri Hoegeng, Merry sempat diisukan telah menerima cincin berlian dari orang India. Hoegeng lalu menemukan orang India itu kepada istrinya. Tetapi setelah bertemu istrinya, orang India itu mengaku tidak mengenalnya.

Merasa difitnah, Hoegeng marah besar dan hampir melukai orang India itu, karena melemparnya dengan tempat sampah. Dari beberapa kisah antikorupsi di Medan, nama Hoegeng pun makin dikenal. Dia menjadi sangat disegani oleh para pejabat.

"Ketika akhirnya saya menjadi Kapolri pada 1968, saya punya banyak cita-cita. Seperti orang lain pada umumnya, saya menaruh banyak harapan terhadap Orde Baru, karena menjanjikan koreksi total terhadap kesalahan Orde Lama," ungkapnya.

Saat pertama menjadi Kapolri, Hoegeng harus menghadapi berbagai masalah. Salah satu yang terbesar adalah mengembalikan citra polisi sebagai penolong rakyat. Tugas ini cukup berat, karena institusi Polri sudah terlanjur buruk.

Seperti dikeluhkan olehnya. "Tidak mudah menjadi polisi yang baik. Persoalan yang dihadapi polisi dari masa ke masa adalah soal citra. Dari sebutan "prit jigo" sampai citra tukang pukul tahanan," terangnya.

Prit jigo merupakan sebutan untuk polisi yang suka "damai" dengan pelanggar lalu lintas di jalan. Untuk menghilangkan sebutan ini, Hoegeng sempat kewalahan. Namun, dengan memberikan kesadaran moral secara perlahan, dia bisa mengatasinya.

Kendati masih banyak polisi "nakal", namun di zaman Hoegeng hal ini mendapatkan perhatian lebih. Kedua adalah saat diterapkannya peraturan memakai helm. Ada oknum polisi yang mengambil keuntungan dengan berbinis helm.

Bisnis helm polisi itu langsung dia berangus. Kontan, dia mulai mendapatkan musuh dari dalam institusi Polri yang tidak setuju dengan sikapnya yang "terlampau lurus". Gebrakan yang dia lakukan selanjutnya adalah menghapus sogokan-sogokan.

Marak terjadi, masyarakat yang ingin menjadi polisi harus membayar agar bisa lolos. Hal itu diungkap Hoegeng, dan beberapa waktu kemudian praktik tersebut bisa dihilangkan sedikit demi sedikit. Meski diluar pengawasannya hal itu masih terjadi.

Hal lain yang sempat ramai dibicarakan saat Hoegeng menjabat Kapolri adalah ketika tren golf menyerang para pejabat. Hoegeng tidak ikut bermain, karena tidak memiliki uang untuk membeli stik golf yang harganya mahal.

Namun, keluhan datang dari seorang menteri yang ingin dirinya ikut bermain. Dia pun ditawari stik golf, tetapi ditolaknya dengan alasan tidak mau berutang budi kepada menteri tersebut. Mendengar jawaban Hoegeng, sang menteri hanya tersenyum.

Cerita lain yang juga ramai adalah kasus penyelundupan tekstil ke Kostrad. Pihak Dirjen Bea Cukai melapor kepadanya, dan orang India yang melakukan penyelundupan dijatuhi sanksi tegas dengan terlebih dahulu meminta izin Presiden Soeharto.

Dari beberapa kasus tersebut ada dua lagi yang terbesar. Pertama adalah kasus Robby Tjahyadi yang menyelundupkan mobil mewah di lingkungan para pejabat, seperti menteri. Hoegeng berhasil menyeretnya hingga ke meja hijau.

Kasus kedua yang juga sempat menghebohkan adalah kasus pemerkosaan yang menimpa Sumarijem, penjual telur ayam berusia 18 tahun atau yang lebih dikenal dengan Sum Kuning. Hoegeng terus memantau perkembangan kasus ini. 

Sehari setelah vonis bebas Sum, Hoegeng memanggil Komandan Polisi Yogyakarta AKBP Indrajoto dan Kapolda Jawa Tengah Kombes Suswono. Hoegeng lalu memerintahkan Komandan Jenderal Komando Reserse Katik Suroso mencari siapa saja yang memiliki fakta soal pemerkosaan Sum Kuning. Tim Pemeriksa Sum Kuning kemudian dibentuk pada Januari 1971.

Bagai bola salju, kasus Sum Kuning terus membesar. Sejumlah pejabat polisi, dan pejabat di Yogyakarta disebut-sebut terlibat. Namun mereka membantah lewat media massa. Hebatnya, Presiden Soeharto sampai turun tangan menghentikan kasus Sum Kuning. Dalam pertemuan di Istana, Soeharto memerintahkan kasus ini diambil alih Tim Pemeriksa Pusat Kopkamtib, lembaga yang menangani keamanan negara.

Dalam kasus persidangan perkosaan Sum, polisi kemudian mengumumkan pemerkosa Sum berjumlah 10 orang. Semuanya anak orang biasa, bukan anak penggede alias pejabat negara. Tetapi para terdakwa membantah keras melakukan pemerkosaan.

Bahkan, mereka bersumpah rela mati jika benar memerkosa. Hoegeng yang saat itu masih menjadi Kapolri akhirnya sadar, ada kekuatan besar untuk menghilangkan kasus ini. Tanggal 2 Oktober 1971, Hoegeng dipensiunkan sebagai Kapolri.

Beberapa pihak menilai Hoegeng sengaja dipensiunkan untuk menutup kasus ini, dan kasus Robby Tjahyadi, serta sejumlah kasus lain terkait bisnis pejabat. Namun ada juga yang menganggap karena keterlibatannya dalam Petisi 50.

Tentang pencopotannya sebagai Kapolri, Hoegeng mengatakan, Presiden Soeharto berencana mencopotnya sebagai Kapolri dan menggantinya menjadi Duta Besar di Belgia. Namun dia menolak tawaran itu, dan memilih mengundurkan diri. (snd/bob)