Kamis, 12 Desember 2019


Jadi Ladang Kolusi Oknum Jaksa, TP4D Dibubarkan

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 1094
Jadi Ladang Kolusi Oknum Jaksa, TP4D Dibubarkan

JAKARTA, SP - Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat (TP4) dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D) yang dibentuk Kejaksaan Agung (Kejagung) akan dibubarkan. Keputusan ini dipastikan usai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Belakangan, posisi TP4D memang jadi sorotan. Penyebabnya, adanya kasus operasi tangkap tangan di Yogya dan Solo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan jaksa di TP4D setempat.

"Kalau satu hal yang agak substansi, tadi ada kesepakatan bahwa TP4P dan TP4D akan segera dibubarkan. TP4 itu artinya tim pengawal dan pengamanan pembangunan dan pemerintahan," kata Mahfud usai bertemu dengan Burhanuddin di Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).

Mahfud menyebut program ini sudah mudarat di Kejaksaan Agung. Menurutnya, program pendampingan seperti TP4D ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

"Dulu ini (TP4D) dimaksudkan untuk mendampingi para pemerintah daerah membuat program-program agar tidak terlibat dalam korupsi, agar bersih, tetapi kemudian dalam perkembangannya ya ada bagus, tapi ada keluhan kadangkala dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu misalnya untuk ambil keuntungan," jelas Mahfud.

"Ketika kepala daerah ingin membuat program pembantuan, lalu minta semacam persetujuan sehingga seakan-akan sudah bersih, tapi ternyata tidak bersih," imbuhnya.

Menurut Mahfud, memang tidak semua kepala daerah berniat buruk terhadap program itu. Namun, karena sudah terlalu banyak oknum yang bermain bahkan berlindung di TP4D itu, menurut Mahfud, program itu lebih baik dibubarkan.

"Ada juga Pemda yang ingin berlindung dari ketidakbenaran seakan-akan sudah berkonsultasi dengan TP4D. Nah hasil-hasil yang bagus ini dirusak oleh yang sedikit dilakukan. Oleh oknum bupati dan jaksa, sehingga pada akhirnya dari pada mudarat, TP4 ini akan segera dibubarkan, akan segera dibubarkan, dan itu tidak menyalahi hukum apa-apa," jelas Mahfud.

Mahfud mengatakan program pendampingan itu tidak harus melalui program seperti TP4. Dia juga menyinggung agar kejaksaan mengembalikan fungsinya yaitu penindakan.

"Karena dulu emang dasarnya presiden minta agar kejaksaan beri pendampingan, tapi pendampingan itu tak harus struktural dalam bentuk TP4 dan sebagainya, bisa berdasarkan kasus konkret. Kedua untuk mengembalikan fungsi kejaksaan adalah untuk penindakan, kalau untuk pencegahan itu fungsinya sudah ada institusi sendiri ada pengawasan lengkap, pengawasan fungsional," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mukri menjelaskan, pihaknya akan mempertimbangkan wacana pembubaran Tim pengawalan, pengamanan, pemerintahan dan pembangunan (TP4) seperti disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Pembahasannya akan digodok pada saat rapat kerja nasional (rakernas) Kejaksaan.

“Nantilah kita liat perkembangannya, karena pak Jaksa Agung (Burhanudin) sudah menjelaskan tadi, itu akan dibahas dalam Rakernas Kejaksaan nanti tanggal 3-6 Desember di Cisarua,” kata Mukri.

Selain itu pihaknya juga akan mengevaluasi TP4D yang belakangan diketahui banyak dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan.

“Dalam langkah itu nanti evaluasi atau perumusannya akan dibahas pada saat rakernas,” tukasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin menyebut akan mengevaluasi kinerja TP4 dan TP4D. Hal itu, dikatakan Burhanuddin seusai bersilaturahmi dengan pimpinan KPK yang diwakili oleh Laode M Syarief di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/11).

"Itu sudah saya sampaikan pada waktu rapat dengar pendapat dengan DPR, bahwa kami akan mengevaluasi TP4," kata Burhanuddin.

Dia menuturkan, evaluasi itu dilakukan setelah tim penindakan KPK menangkap Jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta Eka Safitri yang juga anggota Tim TP4D bersama Jaksa di Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono. Keduanya telah ditetapkan tersangka penerima suap dalam kasus lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019.

"Ya, memang ada kebocoran-kebocoran. Saya akan coba, nanti kami buat analisis. Kami juga akan rapatkan dengan teman-teman. Tentunya saya tak bisa sendiri. Saya juga nanti bicarakan dengan pakar perlu tidaknya TP4 ini kami bubarkan atau mungkin kami ganti bentuknya," ujar Burhanuddin.

Interaksi Jaksa

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Adrianus Meliala mengatakan keberadaan TP4 dan TP4D sebetulnya baik. Keberadaan keduanya, membuat para pimpinan proyek (pimpro) melakukan spending money menjadi meningkat karena perhatian mereka tadi secara hukum sudah merasa aman.

Namun masalahnya, praktik di lapangan yang masih bersinggungan langsung antarjaksa dengan para pimpro dapat membuka peluang kolusi, karena ketidaktahuan mereka soal keuangan negara.

"Masalahnya kontak personal jaksa dengan pengelola proyek ada transaksi, yang seharusnya diberikan saran kedinasan maka kemudian pimpinan proyek merasa berterima kasih kemudian kasih 'sesuatu'. Lama-lama menjadi semacam tarif dan menjadi keharusan," ujar dia.

Namun kajian Ombudsman menilai adanya TP4P dan TP4D yang esensinya baik tadi, maka revisinya seharusnya hanya pada intensitas interaksi antarjaksa dan pemberi proyek yang bisa dijembatani lewat penggunaan aplikasi.

"Saat butuh saran spending beli baja, daripada mengontak jaksa berpotensi maladministrasi lalu ada hubungan kolutif, pakailah email yang terhubung aplikasi dari sana dijawab dan saling jawab, itu bisa mengurangi kontak personal yang dapat mengurangi kolusi," ujar dia.

Disalahgunakan Oknum

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) sudah meminta TP4 dan TP4D dibubarkan. MAKI menilai pembentukan tim tersebut lebih banyak mendatangkan keburukan ketimbang kebaikan. Apalagi berkaca pada kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 yang menjerat Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta Eka Safitra, dan Jaksa Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono.

Kedua Jaksa itu diduga menerima suap ratusan juta rupiah untuk memuluskan Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana memenangkan lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Padahal, Eka Safitra merupakan anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D) yang seharusnya mengawasi proyek tersebut agar tidak terjadi korupsi.

"Bertolak dari OTT KPK terhadap oknum Jaksa kemarin di Yogyakarta dan Solo. Mencermati keberadaan dan kinerja Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Pusat maupun yang daerah (TP4D), maka MAKI tiba saatnya untuk menyuarakan bubarkan TP4 karena lebih banyak mendatangkan keburukan dibanding kebaikan," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

Boyamin menegaskan tugas pokok Kejaksaan adalah menuntut perkara pidana termasuk korupsi. Dengan demikian, akan terjadi konflik kepentingan jika Kejaksaan justru masuk suatu kegiatan pemerintah termasuk tender proyek yang berpotensi terjadinya korupsi.

“Di sisi lain juga bertentangan dengan UU Kejaksaan,” tegas Boyamin Saiman.

Dalam praktiknya, kata Boyamin, TP4 Pusat dan TP4D tidak mampu mencegah korupsi sejak dini karena nyatanya masih banyak korupsi meskipun sudah ada TP4. Lebih parahnya, terdapat oknum oknum kejaksaan nakal yang justru meminta bagian proyek dengan cara menyodorkan pemborong, memeras atau gratifikasi dalam kegiatan pengawalan proyek pemerintah. Kasus OTT Yogya dan Solo oleh KPK adalah kasus ketiga yang dicatat MAKI adanya dugaan nakal oknum Jaksa di TP4D.

"Sebelumnya di Bali terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang melakukan pemerasan kepada pemborong dengan nilai antara Rp100 juta hingga Rp300 juta. Meminta uang Rp50 juta kepada kepala desa dan mengajak temannya untuk ikut pengadaan buku perpustakaan desa dengan keuntungan 35 persen,” papar Boyamin Saiman. (ant/det/tir/sua/bls)

Dibentuknya TP4D

PEMBENTUKAN Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Yang diterjemahkan antara lain, untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh, sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal.

Tim ini juga untuk menindaklanjuti pidato Presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015, yang pada pokoknya menekankan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan. Kejaksaan RI dipandang perlu untuk memberikan pendampingan kepada pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional.

Kejaksaan RI dipandang memiliki peran penting sebagai lembaga penegak hukum untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah, melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Berdasarkan beberapa poin tersebut, Jaksa Agung RI saat itu, H.M. Prasetyo membentuk TP4. TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI, TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di tingkat Provinsi, dan TP4D Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di tiap wilayah kota/kabupaten.

Pembentukan TP4D sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, untuk ditindaklanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan diseluruh Indonesia.

Seperti halnya tugas dan fungsi TP4 Pusat, setidaknya ada enam poin kerja mereka di daerah.

Pertama, mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.

Kedua, memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara.

Ketiga, dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir. Keempat, melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

Kelima, bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan. Terakhir, melaksanakan penegakkan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. (bls)