Jumat, 17 Januari 2020


Bos Garuda Selundupkan Harley

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 209
Bos Garuda Selundupkan Harley

JAKARTA, SP - Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Ashkara karena menyelundupkan komponen Harley-Davidson dan dua buah Sepeda Brompton. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan Komite Audit.

"Saya sebagai Menteri BUMN akan memberhentikan Dirut Garuda," ujar Erick di Jakarta, Kamis (5/12).

Berdasarkan audit komite, Erick mengungkapkan pembelian komponen Harley-Davidson merupakan pesanan Ari melalui pegawainya. Ari memerintah untuk mencarikan sepeda motor Harley-Davidson sejak 2018 lalu.

Transaksi pembelian dilakukan pada April 2019 melalui rekening pribadi bagian keuangan Garuda di Amsterdam. Hingga akhirnya motor dibawa ke Indonesia atas nama salah satu pegawainya yang berinisial SAS pada penerbangan Garuda Indonesia menggunakan pesawat Airbus A330-900 pada 17 November 2019 lalu.

Selanjutnya, proses pemberhentian Ari akan mengikuti prosedur perusahaan terbuka.

"Tidak tahu secepat apa (prosesnya), tapi langsung menunjuk pelaksana tugas (Plt). Saya harapkan individu yang terlibat mengundurkan diri daripada pencopotan tidak hormat karena itu hukum yang tidak enak dalam bermasyarakat," ujar Erick.

Erick pun membuka opsi pidana untuk oknum yang terlibat dalam kasus ini. Dia menilai penyelundupan ini bukan hanya kasus perdata mengingat timbul kerugian negara.

"Apalagi di sini ada kerugian negara. Ini bukan hanya perdata tapi juga pidana," tegas Erick.

Petinggi Garuda Indonesia bungkam saat ditanyai soal pemecatan Ari Ashkara. Setidaknya ada dua petinggi yang menolak berkomentar. Ditemui usai rapat dengan Komisi VIII DPR, Direktur Niaga Pikri Ilham Kurniansyah langsung menerobos kerumunan wartawan. Pikri bahkan memilih keluar dari gedung Nusantara II DPR lewat tangga darurat. Perlu diketahui ruang rapat Komisi VIII sendiri berada di lantai dua. Hanya satu kata yang keluar dari mulutnya.

"Ampun ya ampun, ampun, ampun," ucap Pikri sambil menerobos kerumunan awak media di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta.

Sementara itu VP Corporate Secretary Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan tidak mau berkomentar banyak. Yang jelas Garuda Indonesia menurutnya akan menuruti dan menyerahkan semua hal kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"No komen lah, kan Pak Erick sudah ngasih (komentar) kami ikutin saja. Pokoknya kami apa yang disampaikan Pak Erick kami patuh dan mengikuti apa yang disampaikan Pak Erick," ujar Ikhsan.

Pemecatan dilakukan usai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan telah melakukan pemeriksaan atas impor komponen motor Harley Davidson bekas dan dua buah Sepeda Brompton yang diduga dilakukan secara ilegal. Komponen motor dan sepeda tersebut dibawa masuk ke Indonesia melalui pesawat Airbus A330-900. Pesawat tersebut baru dan merupakan pesanan dari Garuda Indonesia.

Kasubdit Humas Bea Cukai Deni Surjantoro mengatakan pesawat tersebut mendarat di Garuda Maintenance Facilities (GMF) pada 17 November lalu. Usai mendarat, pihaknya melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut, pihaknya menemukan 18 kotak bawaan penumpang.

Dari 18 kotak, 15 di antaranya berisi suku cadang motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai. Sementara itu, tiga kotak lainnya berisi sepeda Brompton. Keseluruhan barang tersebut memiliki klaim tas sebagai bagasi penumpang.

Berdasarkan data manifest, jumlah penumpang pesawat saat mendarat sebanyak 32 orang. Penumpang tersebut terdiri dari 10 orang kru pesawat dan 22 penumpang, termasuk Ari Ashkara. Tidak ada kargo yang tercatat dalam penerbangan tersebut.

"Pemilik koper tidak declare cargo bea cukai dan tidak sampaikan keterangan lisan bahwa memiliki barang ini," katanya.

Berdasarkan pemeriksaan lanjutan, ditemukan 15 koli atas nama SAS. Kotak tersebut berisi komponen Harley bekas dengan kondisi terurai. LS adalah nama yang tertera dalam claimtag 3 koli yang berisi dua sepeda Brompton dengan kondisi baru.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memperkirakan barang tersebut bernilai sekitar Rp800 juta per unit. Sementara nilai sepeda diperkirakan Rp50 juta hingga Rp60 juta per unit.

"Total potensi kerugian negara kalau tidak declare Rp532 juta sampai Rp1,5 miliar," papar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengungkap SAS mengaku barang yang dibawa tersebut dibeli menggunakan akun e-Bay. Namun, ketika dilakukan pengecekan tidak terdapat kontak penjual e-Bay dalam akunnya.

"Setahu kami, oknum tidak hobi motor, tapi impor Harley. Hobinya sepeda, tapi mungkin dari sepeda jadi sepeda motor," papar Sri Mulyani.

Dia pun menambahkan pihak DJBC menemukan transaksi lain yang dibeli dan dibawa ke Indonesia. Tapi, masih dalam proses penyelidikan terhadap motor awal.

"Apakah mungkin yang mereka beli atau pihak bersangkutan. Ini masih jadi investigasi DJBC," katanya.

Dirampas Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan komponen motor Harley-Davidson yang terbukti diselundupkan oleh Ari Ashkara dirampas oleh negara melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

"Barangnya kami rampas dulu," ucap Sri Mulyani.

Bendahara negara menjelaskan perampasan dilakukan karena proses penyelidikan masih terus berlangsung dan tengah dikembangkan oleh DJBC. Untuk itu, barang bukti perlu diamankan. DJBC perlu menilai modus yang digunakan dalam memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut. Sebab, pemerintah menduga ada upaya pengalihan kepemilikan barang dari pelaku yang berpotensi membuat sanksi jadi berlapis.

"Terkait pasal apa yang akan diberikan ke yang bersangkutan, kalau ada peralihan ke pelaku lain, itu bisa kami proses lagi. Tadi malam yang bersangkutan sudah diperiksa, sampai sekarang masih," jelasnya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Heru Pambudi mengatakan barang yang dirampas nantinya tidak bisa ditebus oleh pelaku atau pihak keluarga. Sebab, selain karena merupakan barang selundupan, komponen motor Harley itu merupakan barang bekas.

"Kalau barang bekas tidak boleh (masuk ke dalam negeri), jadi nanti tidak bisa ditebus, moge (motor gede) ini tidak boleh ditebus, ini dirampas," terangnya.

Heru menjelaskan jika yang bersangkutan memiliki itikad baik, mereka tidak perlu melakukan impor dengan cara memutilasi dan ditempatkan di kargo, bukan di kabin atau di bagasi.

"Kalau dari sisi dia memutilasi ini sudah ada indikasi. Makanya kami lakukan penelitian lebih dalam terus," papar Heru.

Cari Pengganti

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir harus menunjuk pelaksana tugas (plt) direktur utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sesegera mungkin. Pasalnya, jabatan itu kosong setelah Erick Thohir mengumumkan pemberhentian I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra (Ari Ashkara) sebagai bos Garuda Indonesia.

"Tentunya iya (penunjukkan plt direktur utama Garuda Indonesia hari ini). Itu kewenangan dari pemegang saham," ucap Budi, Kamis (5/12).

Terkait siapa yang pantas menjadi pengganti Ari, Budi enggan berkomentar lebih lanjut. Dia percaya semua keputusan Kementerian BUMN sudah melalui proses diskusi yang matang.

"Kalau Kementerian BUMN ambil suatu tindakan seharusnya Kementerian BUMN sebagai pemegang saham merah putih dia yang berhak mengangkat dan memberhentikan direksi," papar Budi.

Di tengah gejolak di tubuh Garuda Indonesia, sambung Budi, pihaknya optimistis operasional penerbangan perusahaan tak akan terganggu. Dia akan menugaskan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti untuk melakukan koordinasi dengan manajemen Garuda Indonesia.

"Kami akan tugaskan Dirjen Perhubungan Udara untuk berkoordinasi tentang bagaimana manajemen pengoperasian Garuda Indonesia pada hari mendatang," jelas Budi.

Budi menambahkan pihaknya akan terus mengawasi operasional Garuda Indonesia ke depannya. Pengawasan khususnya dilakukan melalui Direktur Operasi Garuda Indonesia.

"Kalau kami sebenarnya lebih banyak ke direktur operasi dan pemeliharaan," jelasnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Polana Banguningsih Pramesti menyatakan meski pucuk pimpinan diberhentikan, tetapi Garuda Indonesia masih memiliki direktur lainnya. Menurutnya, peran Direktur Operasi dan Direktur Teknik dan Layanan tak kalah pentingnya. Dua posisi direktur itu adalah key person dalam industri penerbangan. Saat ini, Direktur Operasi Garuda Indonesia dijabat oleh Bambang Adisurya Angkasa sementara Direktur Teknik dan Layanan dipegang oleh Iwan Joeniarto.

"Yang penting buat kami key person-nya masih ada seperti yang lama. Jadi yang kami pegang adalah key person-nya, yaitu Direktur Operasi dan Direktur Teknik dan Layanan," katanya.

Polana menambahkan dia belum mendapatkan laporan resmi temuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Akan tetapi, dia telah mendengar jika terdapat ketidaksesuaian dalam persetujuan terbang (flight approval).

"Dalam flight approval tidak ada kargo, itu ada kargo," ucapnya. (ant/cnn/cnb/det/bls)

Sempat Menyangkal

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sempat menyangkal dugaan penyelundupan komponen motor Harley Davidson bekas yang diangkut dalam penerbangan perdana pesawat seri A330-900 pada 17 November 2019 lalu. Sebab, barang milik salah satu karyawan dalam pesawat (onboard) itu tidak untuk diperjualbelikan.

"Sparepart tersebut akan dipergunakan oleh karyawan tersebut dan bukan untuk diperjualbelikan," ujar Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan saat menjelaskan kronologi peristiwa dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12).

Sejatinya, sambung Ikhsan, seluruh barang yang dibawa dalam pesawat sudah dilaporkan ke petugas kepabeanan.  Komponen motor itu juga sudah dilaporkan ke pihak kepabeanan di negara asal barang, yaitu melalui Delivery Center Airbus di Toulouse, Perancis.

Bahkan, Garuda Indonesia juga telah menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan izin kepada otoritas bandara dan Garuda Maintenance Facility (GMF) selaku kawasan berikat.

"Pemeriksaan Bea Cukai tidak mengindikasikan ada pelanggaran kepabeanan pada bagian cockpit dan kabin penumpang, namun pada bagasi ditemukan beberapa spare part motor besar yang tidak diproduksi di Indonesia," ucap Ikhsan.

Atas temuan itu, perusahaan sudah melaporkan kepada petugas bea cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Hanya saja, belum ada pembayaran bea masuk atas komponen motor Harley itu.

"Karyawan Garuda Indonesia tersebut akan tunduk dan mematuhi segala aturan yang berlaku atas putusan dari kepabeanan, misalnya membayar bea masuk atau prosedur lain yang akan dikenakan," katanya.

Bersamaan dengan itu, Garuda selaku perusahaan mengaku juga akan tunduk dengan aturan otoritas bea cukai bila ada sikap perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan. "Garuda Indonesia menyerahkan sepenuhnya keputusan ini kepada Bea Cukai," tuturnya. (ant/bls)