Senin, 23 September 2019


Pemerintah Gandeng PNM Salurkan Pembiayaan Ultra Mikro

Editor:

K Balasa

    |     Pembaca: 722
Pemerintah Gandeng PNM Salurkan Pembiayaan Ultra Mikro

SOSIALISASI - Anggota Komisi XI DPR RI, Michael Jeno berbincang dengan salah satu peserta terkait manfaat pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Hotel Harris, Pontianak, Rabu (14/11).

PONTIANAK, SP - Pusat Investasi Pemerintah (PIP) bersinergi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggelar sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada 350 masyarakat perempuan, Kota Pontianak dan Kubu Raya, di Hotel Harris, Rabu (14/11).

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah kredit dengan pinjaman sebesar Rp10 juta dengan bunga dua persen per tahun. Pinjaman ini diberikan kepada kelompok perempuan yang berniat mengembangkan sektor usaha ultra kecil.

Excekutif Vice President PNM, Kindaris mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan Ultra Mikro (UMi) melalui beberapa program, salah satunya melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

"Program Mekaar PNM sendiri memberikan pembiayaan dan pendampingan usaha kepada perempuan prasejahtera sebagai pelaku usaha ultra mikro," ujarnya.

Ia menjelaskan sosialisasi ini juga sebagai ajang pertemuan perempuan prasejahtera sebagai pelaku usaha ultra mikro, agar nantinya mereka saling kenal satu sama lainnya.

"Akan dilakukan secara rutin, kegiatan seperti ini agar bisa membangun kerjasama yang baik antar nasabah," ucapnya.

Lanjutnya, mungkin akan dilakukan dalam lingkup yang lebih besar, karena PNM sendiri ada 13 cabang yang tersebar di wilayah Kalbar.

"Di tahun 2018 untuk Kota Pontianak ini nasabah sudah hampir dua ribuan, ini yang akan kita tingkatkan lagi, dimana untuk target nasional sendiri empat juta nasabah dalam tahun 2018, dan baru terealisai 3,8 juta," tegasnya.

Ia menuturkan, Mekaar ini merupakan program kelompok, di mana nantinya ketika nasabah ingin bergabung , mereka akan dikumpulkan secara kelompok, serta harus bertanggung jawab mengelola modal secara kelompok, tidak ada syarat khusus lainnya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Michael  Jeno mengatakan, digagasnya program Kredit UMi merupakan upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian dengan mengedepankan pemerataan bagi pelaku usaha ultra mikro.

Menurut dia, DPR terus mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk pengembangan usaha ultra mikro. Di mana tahun 2017 sebesar Rp2,5 triliun, didorong menjadi Rp3 triliun di 2019.

“Ini merupakan prorgam pemerintah memperbaiki ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Direktur Keuangam Umum dan Sistem Informasi Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Sochif Winarno, mengatakan, UMKM di Indonesia ada 61 juta, namun yang terakses oleh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru 17 juta. Berarti ada kelompok UMKM yang belum tersentuh dari program pembiayaan, sekitar 44 juta UMKM.

Menurut dia, di sinilah tugas pemerintah bersama DPR untuk menjembatani itu, karena tidak mungkin tidak adil. Karena itu, dipikirkan bagaimana kita memberi suatu pembiayaan yang murah, mudah tanpa jaminan, maka lahirlah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Diharapkan dengan bantuan yang tidak sampai 10 juta itu, bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Penyaluran pembiayaan UMi, dilakukan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), yang dalam tahun piloting ini ditunjuk tiga BUMN yang berpengalaman di bidang pembiayaan usaha mikro dan mampu menjangkau koperasi yang capable dan debitur mikro dengan plafond Rp10 juta, diantaranya PT Permodalan Nasional (PNM).

“Harapan kita, di lapangan ada pendampingan penyaluran dari PT PNM,” ucapnya. (ang)