Rabu, 19 Februari 2020


Kinerja APBN Wilayah Kalimantan Barat 2019 Tidak Lebih Baik Dari 2018

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 371
Kinerja APBN Wilayah Kalimantan Barat 2019 Tidak Lebih Baik Dari 2018

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak, Tri Ananto Putro

Oleh : Tri Ananto Putro  

(Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  Pontianak)

Sebentar lagi tahun anggaran 2019 akan segera berakhir. Berbagai kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dilaksanakan oleh pemerintah di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kalimantan Barat selama tahun 2019. Sebelum memasuki tahun anggaran 2020, kiranya perlu dilakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan APBN di tahun 2019, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2020.

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, perlu disampaikan bahwa tema besar APBN Tahun Anggaran 2019 adalah “Adil, Sehat, dan Mandiri”. Sehat artinya APBN memiliki defisit yang semakin rendah dan keseimbangan primer menuju positif. Adil karena APBN digunakan sebagai instrumen kebijakan meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi disparitas antarkelompok pendapatan dan antarwilayah. Kemandirian dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang. Dengan APBN yang Sehat, Adil dan Mandiri diharapkan kebijakan fiskal akan mampu merespon dinamika volatilitas global, menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal.

Dalam APBN tahun 2019, telah ditetapkanrencana Belanja Pemerintah adalah sebesar Rp2.461,1 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.634,3 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp826,8 triliun.

Bagaimana dengan Kalimantan Barat ?

Dana APBN yang mengalir ke wilayah Kalimantan Barat pada tahun 2019 adalah sekitar Rp15 triliun (tidak termasuk DAU, DBH, DID, DAK Non Fisik), yang disalurkan melalui enam Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berada di Pontianak, Singkawang, Sanggau, Sintang, Ketapang, dan Putusibau.  KPPN Pontianak mendapatkan porsi terbesar (sekitar 75 persen) dalam tugas menyalurkan dana APBN di wilayah Kalimantan Barat kepada satuan kerja yang tersebar di wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, dan satuan kerja lingkup Pemprov Kalimantan Barat. Dengan demikian, dinamika yang terjadi di KPPN Pontianak dalam pelaksanaan APBN oleh para satuan kerja dapat menjadi representasi dari kinerja pelaksanaan APBN untuk seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Berdasarkan data pada Online Monotoring Sistem Perbendaharaan dan Aanggaran Negara (OM-SPAN), trend realisasi APBN pada tahun 2019 masih belum menunjukkan perubahan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Realisasi APBN masih tetap menumpuk pada akhir tahun.Pencairan APBN dengan persentase besar pada akhir tahun anggaran ini sebenarnya menunjukkan bahwa kinerja satuan kerja dalam mengelola APBN di tahun 2019 tidak menggembirakan. Anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah semestinya dapat direalisasikan secara proporsional sejak bulan Januari, dengan harapan output yang dihasilkannya dapat memberikan multiplier effect yang benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat sejak awal tahun.

Wajar apabila kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan ketika satuan kerja menunjukkan kinerja yang lambat dalam merealisasikan APBN. Apakah realisasi anggaran yang menumpuk di akhir tahun anggaran tersebut benar-benar menghasilkan output dan outcome sesuai yang telah direncanakan? Apa faktor dominan yang menjadi kendala dalam melaksanakan APBN sehingga terjadi kelambatan dalam pelaksanaannya? Faktor-faktor apa saja yang kurang mendapatkan perhatian serius dari para pengelola APBN?

Atas berbagai pertanyaan tersebut, KPPN Pontianak sebagai Bendahara Umum Negara di Daerah yang melakukan penyaluran dana kepada satuan kerja pengelola APBN, tentu dapat melihat dan memotret dengan lebih jelas bagaimana para pengelola APBN bekerja melaksanakan fungsinya dalam mengelola APBN yang berada dalam penguasaannya.

Dari berbagai data dan fakta yang masuk ke KPPN Pontianak selama proses penncairan APBN sepanjang tahun 2019, terlihat dengan jelas beberapa permasalahan kronis dan terjadi berulang-ulang dalam pelaksanaan anggaran oleh para pejabat pada satuan kerja yang mengelola APBN di wilayah Kalimantan Barat, dan perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak terulang di tahun anggaran 2020 yang akan datang.

Pertama, proses pencairan APBN (diluar Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa) berjalan lambat dan menumpuk di akhir tahun anggaran. Fakta ini juga dapat memberikan gambaran bahwa terjadi keterlambatan dimulainya pelaksanaan berbagai kegiatan dan/atau pembangunan prasarana yang telah ditetapkan. Pada semester I tahun 2019, dari total pagu dana APBN pada KPPN Pontianak sebesar Rp6.960.444.180.000,- baru direalisasikansebesar Rp2.209.318.173.210,- atau 31,7 persen. Ini berarti bahwa realisasi anggaran pada setiap bulannya rata-rata hanya berkisar 5 persen.

Selanjutnya, sampai dengan 30 Desember 2019, data pada KPPN Pontianak mencatat realisasi APBN secara keseluruhan sebesar Rp5.970.186.227.571,- (85,8 persen). Sepanjang bulan Desember terjadi pencairan dana APBN dengan persentase tertinggi, yaitu sekitar 13,6 persen.  Angka realisasi APBN sebesar 85,8 persen tersebut sudah dapat dikatakan sebagai angka final untuk realisasi tahun 2019 mengingat batas akhir pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan dana oleh KPPN sudah ditutup.

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi APBN tahun sebelumnya, maka capaian realisasi tahun 2019 ini jauh dibawah capaian realisasi tahun 2018 yang mencapai angka 91,85 persen.

Kedua, terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pelelangan atas pekerjaan tahun 2019, yang berakibat pada terlambat dimulainya pekerjaan. Untuk APBN tahun 2019, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah diserahkan kepada satuan kerja pada pertengan Desember 2018. Dengan telah diserahkannya DIPA pada bulan Desember 2018 tersebut seharusnya satuan kerja pengelola DIPA dapat segera melaksanakan kegiatan lelang pekerjaan. Namun demikian, banyak satuan kerja yang pada beberapa bulan di semester pertama 2019 masih melakukan berbagai perbaikan dan/atau perubahan-perubahan atas rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan mundurnya pelaksanaan lelang dan mundur juga penyelesaian pekerjaannya, bahkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan hingga berakhirnya tahun anggaran 2019.

Ketiga, pemenuhan dokumen administrasi terkait pengelolaan dan pencairan anggaran kurang mendapatkan fokus perhatian dari para pimpinan satuan kerja pengelola APBN. Dokumen administrasi merupakan hal yang vital dalam pengelolaan keuangan guna mewujudkan pengelolaan APBN yang prudent, tertib, transparan, dan akuntabel. Kondisi yang terjadi di lapangan adalah bahwa banyak pimpinan satuan kerja yang lebih memilih fokus pada terlaksananya kegiatan tetapi dengan kurang memperdulikan pemenuhan dokumen administrasinya. Banyak pimpinan satuan kerja mempercayakan sepenuhnya terkait kebenaran/kelengkapan dokumen administrasi dalam pengelolaan keuangan negara ini kepada staff dan tidak melakukan pengawasan secara detail, sehingga sering terjadi kesalahan dokumen dan keterlambatan dalam pemenuhannya.

Keempat, kurangnya disiplin dalam pemenuhan berbagai kewajiban dalam pengelolaan keuangan negara. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain kurangnya perhatian pimpinan satuan kerja, kurangnya pengetahuan pejabat pengelola keuangan, sering bergantinya pejabat pengelola keuangan pada satuan kerja, dan tidak menutup kemungkinan memang faktor kesengajaan. Faktor kesengajaan ini dapat terjadi karena tidak semua pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi.

Keempat permasalahan tersebut diatas, mempunyai andil yang besar pada tidak optimalnya kinerja pelaksanaan APBN di tahun 2019 ini. Puncaknya dapat terlihat dengan jelas pada saat hari terakhir batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan dana APBN 2019 di KPPN Pontianak, betapa hiruk pikuknya para petugas pada satuan kerja berusaha untuk dapat mencairkan anggaran. Para pejabat pada satuan kerja yang selama ini tidak pernah terlihat turun tangan pun akhirnya terpaksa harus ikut turun langsung membantu mengamankan upaya pencairan anggaran yang diajukannya. Pada hari terakhir tersebut KPPN terpaksa harus membuka layanan sampai tengah malam untuk menyelesaikan tingginya volume pengajuan pencairan anggaran oleh satuan kerja.

Hiruk pikuk di hari terakhir batas waktu pencairan anggaran tahun 2019 ini membuktikan bahwa kinerja satuan kerja dalam mengelola APBN di tahun 2019 cukup memprihatinkan. Kondisi akhir tahun 2019 ini terasa lebih buruk dibanding situasi pada akhir tahun 2018 yang lalu. Secara sederhana, dengan lebih rendahnya tingkat realisasi anggaran di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, sudah dapat menunjukkan kinerja para pengelola APBN di tahun 2019 ini tidak lebih baik dari tahun 2018. Masih banyak indikator lain yang dapat menjadi petunjuk rendahnya tingkat kinerja pelaksanaan APBN di 2019 ini dibandingkan tahun sebelumnya.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan perhatian serius dari pimpinan di tingkat pusat Kementerian/Lembaga yang menjadi induk dan pembina dari masing-masing satuan kerja. Apabila hal ini tidak dilakukan maka tidak mustahil di tahun 2020 tetap akan terjadi berbagai keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan dan dana yang sudah disiapkan dalam APBN tidak dapat dipergunakan secara optimal. Dan pada akhirnya masyarakatlah yang sebenarnya akan mengalami kerugian, karena tidak mendapatkan haknya untuk segera menikmati multiplier effect dari output pembangunan yang semestinya dilakukan oleh pemerintah melalui tangan-tangannya yang ada di daerah.

Silahkan masyarakat menilai, benarkah APBN 2019 telah berhasil mewujudkan cita-cita pemerintah yang mengusung tema besar Adil, Sehat, dan Mandiri?

*****