Harry Daya: Media Massa sebagai Ruang Kontrol terhadap Pemerintah

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1537

Harry Daya: Media Massa sebagai Ruang Kontrol terhadap Pemerintah
Pimpinan Umum dan Pimred (kiri) Harian Suara Pemred bersama sejumlah wartawan cetak dan elektronik saat berada di kantornya, Selasa (9/2). (Foto SUARA PEMRED/ DELVY)
PONTIANAK, SP  – Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985, tanggal 9 Februari resmi diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN).

Makna dari peringatan HPN adalah tentang peran dan keberadaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
“Kita harapkan seorang wartawan harus bisa menghasilkan karya tulis yang baik. Karena selain sebagai ruang kontrol pada pemerintahan, wartawan juga harus bisa membuat atau menyampaikan informasi secara akurat kepada masyarakat,” ucap salah seorang wartawan senior, Harry Daya, di Kantor Harian Suara Pemred, Selasa (9/2) sore.

Menurut Harry Daya,  seorang wartawan harus cerdas dalam membuat kritik sosial, untuk membangun Kalbar. Bukan malah membuat pemberitaan yang tidak baik.

Walaupun pada intinya, kualitas seorang wartawan itu, kembali lagi kepada medianya masing-masing. Bagaimana manajemen, bisa merekrut wartawan untuk menghasilkan kualitas pada berita dan foto.
 

“Tidak sedikit, biasanya banyak oknum wartawan yang memanfaatkan media tempatnya bekerja, dan membuat atau memilki etikat pemberitaan yang tidak baik, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai gara-gara segelintir oknum, nama wartawan khususnya di Kalbar menjadi tidak baik dimata masyarakat,” ujar Harry yang juga sebagai Pimred Harian Suara Pemred.


Apalagi, menurutnya, pemerintah sudah mengakui pada tanggal 9 Februari merupakan Hari Pers Nasional.
Oleh karena itu, semua media baik itu cetak, elektronik, online dan lainnya, harus bisa saling mendukung, demi majunya dunia jurnalistik di Kalbar khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Harry juga menjelaskan, agar seorang wartawan bisa menghasilkan hasil tulisan, gambar dan foto yang baik, organiasasi atau media yang mengayominya juga harus mensejahterakan wartawan itu sendiri. Jangan sampai media malah dijadikan alat untuk etikat yang tidak baik. Terkait sering terjadinya kekerasan terhadap wartawan,

Harry Daya juga menegaskan, seorang wartawan juga harus peka dalam melihat situasi dan kondisi, ketika mereka menjalankan tugas. 
“Wartawan juga harus berhati-hati, kita lihat juga kondisi dan posisi. Bukannya malah sembarangan. Karena ada kalanya kita tidak boleh terang-terangan menunjukan identitas kita. Jika dalam kondisi atau situasi tertentu, contoh ketika melakukan investigasi,” tegasnya.


Namun setelah berhati-hati, tapi masih juga menjadi korban kekerasan. Maka wajib bagi wartawan itu untuk melaporkan baik itu kepada pihak kepolisian maupun dewan pers. Dan aparat terkait pun harus tanggap dan memproses laporan tersebut.

Jangan sampai tugas dari wartawan, dicederai oleh oknum-oknum tidak bertangggungjawab. “Seorang wartawan pun harus memiliki wawasan penyuluhan terhadap masyarakat. Guna menepis pandangan masyrakat, yang menilai wartawan selalu mencari kesalahan. Jika terbukti ada wartawan yang menyalahgunakan kewenangannya, masyarakat bisa langsung laporkan ke pimpinan medianya,” pungkas Harry. (jto/ind)