Senin, 23 September 2019


PNS Perempuan Pemkot Pontianak Dominisasi Ajukan Gugatan Cerai

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 1427
PNS Perempuan Pemkot Pontianak Dominisasi Ajukan Gugatan Cerai

ILUSTRASI- (kaskus.co.id)

PONTIANAK, SP - Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan mendominasi pengajuan cerai di kalangan PNS Kota Pontianak. Dari Januari-April 2016 saja, 12 ajuan cerai yang masuk ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pontianak, 10 di antaranya dimohon oleh PNS perempuan, 2 sisanya dari PNS lelaki.

Semua ajuan cerai tersebut sudah disetujui Pemkot Pontianak.
  Angka itu mendekati total ajuan cerai di 2015, sebesar 11 ajuan yang semuanya diajukan oleh PNS perempuan.

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengaku prihatin dengan fenomena tersebut. Ia bahkan menyebutkan, dari 10 ajuan cerai yang masuk, 7 di antaranya berasal dari PNS perempuan.  

“Kita tidak tahu, apakah karena ada disparitas penghasilan, atau karena kebutuhan lain. Saya kadang melihat, biasa antar PNS, gaji PNS perempuan masih tinggi, sementara gaji yang laki-laki sudah tidak ada. Itu juga pemicu,” ujarnya Selasa (26/4).  

Menurutnya,  saat ini ada banyak PNS di pemerintah kota Pontianak yang tinggal berharap pada uang insentif saja, gajinya sudah tidak ada. Dikatakannya, bila gaji itu diambil untuk perumahan, biaya sekolah anak, dan kegiatan positif lain, itu bagus. Hanya jika digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif, itu tidak dibenarkan.  

Dari data milik BKD Pontianak, sejak 2012- April 2016, ada 95 ajuan perceraian. Di mana 71 di antaranya diajukan oleh PNS perempuan. Ini jumlah yang besar dan tak heran Sutarmidji berkata demikian.   Pada 2012, ada 30 ajuan perceraian yang disetujui pemkot.

Adapun 22 ajuan berasal dari PNS perempuan. Angka itu sempat menurun di 2013. Jumlah ajuan PNS lelaki dan perempuan hampir sama. Lelaki 11, perempuan 14.   Selanjutnya, pada 2014 ada 14 ajuan cerai dari PNS perempuan, 3 lain berasal dari lelaki. Dan di 2015, 11 ajuan cerai yang masuk dan disetujui, semuanya berasal dari PNS perempuan.  

Kepala BKD Pontianak, Khairil Anwar menjelaskan, sebelum menyetujui perceraian, ada langkah pembinaan dan mediasi yang pihaknya lakukan.   “Kita beri pandangan agar tidak bercerai. Sekarang ini cenderung yang ingin bercerai didominasi PNS perempuan yang sebagian besar dari kalangan pengajar atau guru,” tuturnya.  

Dari mediasi dan pembinaan yang dilakukan, setidaknya ada tiga penyebab paling dominan yang disampaikan para PNS perempuan itu. Pertama, karena tidak ada lagi kecocokan antar pasangan. Lalu masalah ekonomi, terakhir karena mereka menduga suaminya berselingkuh.  
“Biasanya PNS perempuan yang bercerai ini, suaminya kerja swasta. Itu paling banyak, 90 persen. Tiga hal tadi dominasi paling banyak, ada yang lain, tapi kecil,” tambahnya.  

Rata-rata, PNS perempuan yang mengajukan perceraian berusia 40-an tahun. Memang ada yang 30-an tahun, namun jumlahnya sedikit. Untuk bisa cerai, seorang PNS harus membuat permohonan cerai ke Wali Kota Pontianak, melalui BKD.

Kemudian, BKD akan mengkaji, dan memanggil pengaju untuk mediasi dan pembinaan.   Dalam pembinaan PNS beserta pasangannya turut dipanggil. Pihaknya akan memberi pandangan mulai dari karir dan sebagainya. Hal itu terbukti berhasil, contohnya di tahun 2015, sebenarnya ada 27 ajuan cerai, namun yang akhirnya cerai hanya 11 saja.  

“Orang yang rumah tangganya goyang, akan berimbas ke karier. Waktunya habis untuk mengurus itu saja. Pekerjaannya otomatis terganggu, prestasi jadi menurun. Kalau urusan selesai baru dia bangkit lagi. Artinya kariernya terhambat sebentar,” pungkasnya. (bls/and/sut)