2017, Pemkot Pontianak Pangkas Jumlah PNS

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 3120

2017, Pemkot Pontianak Pangkas Jumlah PNS
ILUSTRASI PNS (infoasncpns.com)
PONTIANAK, SP – Meski rasio antara pegawai dan jumlah penduduk di Kota Pontianak tergolong relatif kecil dibanding angka rata-rata nasional, Pemkot Pontianak tetap berencana akan memangkas jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2017.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pontianak, Khairil Anwar mengatakan, rasio antara pegawai dan jumlah penduduk di Kota Pontianak yakni hanya 1,1 persen. Angka itu jauh lebih kecil dibanding rata-rata nasional yakni 1,73 persen dari jumlah penduduk.

Namun, hal itu tidak begitu berdampak pada kebijakan rasionalisasi yang direncanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). “Angka rata-rata nasional itu tidak akan berdampak di Kota Pontianak. Kalaupun ada pengurangan tentu dengan prasyarat teknis yang kita sesuaikan,” kata Khairil Anwar, Rabu (8/6).

Pengurangan atau rasionalisasi pegawai di lingkungan Pemkot Pontianak disebut Khairil dilakukan sebagai langkah efisiensi dan efektivitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini merupakan hasil rapat beberapa waktu lalu yang diikuti sejumlah pihak terkait. “Kemarin kami melakukan rapat di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Kemungkinan pada tahun 2017 akan ada efesiensi pegawai. Prosesnya akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang pasti memang ada rencana pengurangan pegawai,” ungkapnya.

Perihal jumlah pasti dan dari dinas mana saja ASN yang bakal dipangkas, Khairil Anwar belum bisa memberi jawaban pasti. Sebab nantinya semua tergantung pada mekanisme-mekanisme yang ditentukan pemerintah pusat. “Berapa dan dari mana saja, belum tahu. Masih akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang pasti memang ada rencana pengurangan pegawai,” lanjutnya.

Di tahun 2016 sendiri, PNS di lingkungan Pemkot Pontianak akan berkurang lebih dari 1000 orang. Selain itu, jumlah pejabat yang ada, juga akan berkurang lebih dari setengah. Satu di antara rencana Wali Kota Pontianak Sutarmidji, dengan diberlakukannya sistem layanan online di seluruh kelurahan per 1 Februari 2016, ke depan pegawai di kelurahan hanya perlu 6-7 orang saja.
“Sebenarnya Kota Pontianak tidak memerlukan banyak jabatan-jabatan lagi. Misal di kelurahan, dengan sistem layanan online yang wajib dilakukan sejak Februari 2016, harusnya cukup 6-7 orang saja. Lurah, sekretaris, satu Kasi, dan empat staf,” terangnya beberapa waktu lalu.

Sementara mengenai pengurangan jumlah PNS di lingkungan Pemkot, hal itu disebabkan karena pegawai tersebut tidak akan lagi berada di bawah naungan Pemkot, melainkan dikembalikan ke pemerintah pusat. “Kemarin ada pertemuan, jabatan kita itu akan kurang separo, dan 1000 lebih pegawai, seperti KB, penyuluh pertanian, dan sebagainya, kembali ke pusat. Tidak di bawah pemerintah kota lagi. Guru SMA/SMK mulai Oktober 2016 akan diserahkan ke provinsi,” paparnya.

Terhitung September 2015, pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Pontianak berjumlah 6.861 orang. Dengan adanya pelimpahan pegawai yang jumlahnya diperkirakan 1000 lebih, berarti ke depan hanya akan ada 5.000 PNS di Pemkot Pontianak. Jumlah ini masih akan berkurang di tahun 2017 mendatang.

Seperti diketahui, pemerintah berencana akan melakukan pengurangan jumlah PNS setidaknya mencapai satu juta orang untuk seluruh Indonesia. Pengurangan jumlah PNS dilakukan untuk penghematan anggaran belanja negara.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan, usulan mengenai mekanisme pengurangan dan jumlah ideal PNS masih terus dikaji mendalam. "Yang pasti kita akan melakukan efisiensi. Kita akan kaji sematang mungkin," kata Yuddy Chrisnandi, belum lama ini. Ia mengungkapkan, aliran kas negara untuk belanja pegawai sangat besar, mencapai 40 persen.

Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu melakukan penghematan, terutama pada kebutuhan belanja modal dan barang. "Berarti kita harus melakukan penghematan pengeluaran belanja pegawai. Harus ada langkah progresif (selain moratorium) yang tidak mengganggu tugas birokrasi pemerintahan," kata dia.

Pemangkasan satu juta PNS akan bisa menghemat anggaran sampai Rp 3 triliun per bulan. Jika diasumsikan gaji PNS rata-rata Rp 3 juta per bulan ditambah tunjangan dikali satu juta, kemudian dikali 12 bulan, dari sana negara bisa berhemat triliunan rupiah selama setahun.

Yuddy mengatakan, rencana ini pasti akan menuai pro dan kontra. Namun, ia menekankan, pengurangan jumlah PNS juga bertujuan merampingkan birokrasi. "Reaksi sudah pasti ada. Masak jadi pejabat publik enggak berani menghadapi reaksi. Apalagi kita memiliki orientasi ke masa depan yang lebih baik," kata Yuddy.

Pengurangan jumlah PNS ini adalah bagian dari realisasi Undang-Undang ASN. Dalam UU tersebut PNS dituntut untuk lebih profesional dan memiliki kompetensi yang baik. Hal ini merupakan salah satu faktor penting dalam akselerasi percepeatan pembangunan tata kelola aparatur pemerintahan yang baik.

Jangan Ajukan Pensiun Dini

Sementara itu,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat, Kartius memastikan Kalbar masih banyak kekurangan tenaga PNS. Pihaknya mengimbau seluruh PNS yang belum memasuki masa pensiun agar tidak mengajukan pensiun dini.
"Sampai saat ini Kalbar masih banyak kekurangan tenaga PNS, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk itu jika ada PNS yang akan mengajukan pensiun dini untuk berpikir kembali karena provinsi ini masih kekurangan tenaga PNS," kata Kartius, belum lama ini.

Terkait hal itu, dirinya bersyukur karena sampai saat ini belum ada PNS di Kalbar yang mengajukan pensiun dini dan pihaknya sendiri belum melakukan pemberhentian terhadap PNS. "Berdasarkan analisis BKD, belum perlu ada pegawai yang diberhentikan. Saya belum mengajukan (pemberhentian), kecuali gubernur dan menteri berpendapat lain," tuturnya.

Hal itu juga disampaikannya untuk memberikan informasi kepada Menpan akan kondisi kekurangan tenaga pegawai di daerah. "Informasi ini jelas bertolak belakang dengan analisis dan kebijakan Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi. Menteri mengatakan Indonesia kelebihan pegawai negeri, padahal kondisi di Pulau Jawa dengan luar Jawa berbeda," tuturnya.

Kartius menyebutkan logika sederhananya. Jika jumlah pegawai negeri di Kalbar ini berlebihan, pemerintah kabupaten tak akan mengangkat tenaga honor. Saat ini masih terdapat tenaga honor dan kontrak baik di pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kecamatan. Keberadaan tenaga honor dan kontrak ini dikarenakan pemerintah tak bisa mengangkat pegawai negeri untuk menutupi kekurangan tenaga tersebut.

"Dokter masih kurang. Di kota maupun ibu kota provinsi memang dokter cukup, tetapi di daerah pelosok jangankan dokter, perawat dan bidan saja masih kurang," kata Kartius.

Tak hanya tenaga kesehatan, daerah-daerah pelosok di Kalbar juga kekurangan tenaga guru. Bahkan ada sekolah yang hanya memiliki dua guru untuk mengajar pada enam kelas. Kartius berharap pemerintah pusat bisa mengkaji kembali rencana pemberhentian satu juta pegawai negeri.

Di Kalbar jumlah pegawai negeri yang pensiun setiap tahunnya mencapai 100 orang. "Jumlah yang pensiun banyak, tetapi penerimaan pegawai sempat beberapa tahun moratorium," kata dia. (bls/ant/ind/sut)