Kemenhub Belum Keluarkan Izin Berlayar bagi Lulusan SMKN 9 Pelayaran, Kota Pontianak

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1715

Kemenhub Belum Keluarkan Izin Berlayar bagi Lulusan SMKN 9 Pelayaran, Kota Pontianak
GRAFIS (SUARA PEMRED/ MEGA)
PONTIANAK, SP – Nasib lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 (SMKN 9) Pelayaran Pontianak, masih terkatung. Pasalnya, sampai sekarang Direktorat Jenderal Kelautan, Kementerian Perhubungan belum juga mengeluarkan izin berlayar atau bekerja di pelayaran bagi lulusan tersebut.  

Upaya Pemkot  Pontianak terkait sertifikat Basic Safety Training (BST) atau sertifikat profesi yang jadi syarat berlayar bagi mereka masih dimentahkan. Akibatnya, ini ikut menyulitkan lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Terhadap persoalan pendidikan yang terus berpolemik ini,

Wali Kota Pontianak Sutarmidji mencurahkan isi hatinya ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Melalui cuitan di akun twitternya.

Pada akun bernama @BangMidji, memposting curhatan me retweet ke akun Presiden Jokowi, @jokowi. Midji menyebutkan bakal menutup sekolah tersebut. ‘@jokowidodo Pendidikan diperhubungan tdk mendukung program Tol Laut bpk. Selaku walikota Pontianak sy may bubarin aja SMK Pelayaran yang ada.’ Tulis Midji dalam tautannya.

Namun hingga berita ini diturunkan, curhatan Midji belum mendapat tanggapan dari orang nomor satu di Tanah Air. Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, tak menampik keberadaan SMKN 9 justru menimbulkan dilema.

Padahal waktu dibangun dulunya, sekolah ini sebuah terobosan. Jauh sebelum Presiden Joko Widodo mewacanakan tol laut, Pemkot sudah memprediksi hal itu.  

“Masalahnya kami juga bingung. Dari Diknas tidak ada masalah, dari perhubungan membuat aturan-aturan tidak masuk akal untuk melanjutkan pendidikan di atas baik akademi maupun perguruan tinggi. Harus ada sertifikat padahal mereka sudah khusus dari SMK kan dari kelas 1 sampai kelas 3, tapi dari SMA umum kok mudah gitu,” ujar Edi, Rabu (12/10).
 

Menurutnya, dibutuhkan kesungguhan dan kemauan dari Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan hal ini. Jangan memberikan aturan-aturan yang mempersulit dan tidak masuk akal.   “Oleh karena itu kita upayakan terus untuk siswa kita dari SMKN 9 ini bisa langsung bekerja atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi,” katanya.  

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan setempat, Mulyadi menerangkan saat ini SMKN 9 sudah menjadi sekolah rujukan dari Kemendikbud. Tamatannya akan mendapatkan dua sertifikat atau ijazah. Yakni sertifikat darat dan sertifikat laut.   Untuk sertifikat darat, kewenangannya ada di Kemendikbud dan tak ada masalah akan ini.

Sementara sertifikat laut, ada pada Kemenhub.   “Ijazah laut itu pelayaran. Nah, kita sudah komunikasikan dan sering ketemu dengan Sekjen Departemen Perhubungan. Sudah ke kelautan semua sudah komunikasikan. Hanya setiap tahun persyaratan selalu berubah-ubah sehingga kasus yang terjadi di SMK Pelayaran tidak hanya di Pontianak,” jabar Mulyadi.  

Hampir semua sekolah berbasis pelayaran di Indonesia mengalami hal serupa, termasuk sekolah swasta. Dijelaskan Mulyadi, dari Kemenhub sudah memverifikasi. Tak ada masalah terkait gedung, tenaga pengajar dan komponen lain. Namun yang jadi masalah, mesin praktik. Pihak Kemenhub ingin mesin bukan yang asli.  

“Malah mesin praktiknya nyata. Dia maunya bukan yang asli. Jika dihidupkan gedung bisa runtuh. Jadi kita sekarang dengan status sebagai sekolah rujukan nasional, sekolah pelayaran ini ada di seluruh Indonesia dari Kemendikbud satu di antaranya SMKN 9 Pontianak ini jadi rujukan nasional jadi memperoleh bantuan dari Kemendikbud,” terangnya.  

Mulyadi meyakinkan pihaknya terus berupaya mengusulkan pada Kemenhub agar lulusan SMKN 9 Pelayaran tidak dipersulit untuk masuk ke Akademi Pelayaran. Sebab menurutnya pengetahuan dasar pelayaran sudah dimiliki.  

“Tapi mereka diminta harus ikut sertifikasi pelayaran dulu sampai 16 sertifikat. Satu sertifikat dihargai beberapa ratus ribu, itu juga kalau lulus jika tidak lulus? Setelah dapat 16 itu baru mereka bisa dihargai setara MT4 itu kan luar biasa pusingnya. Tetapi kita tetap komunikasikan dengan pusat, kepala sekolah sering juga dipanggil untuk koordinasi,” tandasnya.

Orangtua Minta Tanggung Jawab


Kekecewaan terhadap sekolah ini, pernah dilontarkan satu di antara orang tua murid, Syafarudin.  Pengakuannya, banyak lulusan yang akhirnya cuma menjadi juru parkir dan tukang las saja.


“Taruna lulusan pertama dan kedua dibohongi. Mereka hanya mendapatkan ijazah seperti sekolah umum lainnya. Karena putus asa dibohongi, ada lulusan yang cuma jadi juru parkir dan tukang las,” ujarnya kepada Suara Pemred waktu itu.(bls/umr/and)