Kejari Periksa Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 2639

Kejari Periksa Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
PONTIANAK, SP - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak memanggil Heri Mustamin untuk diperiksa sebagai saksi, terkait kasus dugaan korupsi pembebasan lahan pembangunan Stadion Bola, Mega Timur, Jalan Selat Malaya, Siantan, Kecamatan Pontianak Utara. Heri Mustamin adalah Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, periode 2014-2019.

Pembebasan lahan ini dilakukan  Pemkot Pontianak, diketahui menggunakan dana APBD Rp 2 miliar. Dua pejabat pemkot, yakni Asisten I Wali Kota Bidang Kesejahteraan Rakyat, Rudi Enggano Kenang dan Kepala Bidang Humas Pemkot Pontianak, Muhammad Sabirin, keduanya lebih dulu ditetapkan tersangka dan sudah dijebloskan di Rutan Pontianak.


Lantas, apa peran Heri Mustamin dalam kasus ini? Penelusuran di lapangan, selain peran Rudi dan M Sabirin, dalam kasus pembebasan lahan, ditengarai adanya keterlibatan pihak ketiga. Pihak ini diduga berperan sebagai perantara, dan membantu mempertemukan antara pemkot dengan pemilik lahan.

Peran perantara ini punya andil besar dalam menjembatani proses negosiasi harga. Hanya saja, siapa pihak ketiga dalam kasus ini masih diselidiki tim Kejari. Tapi beredar informasi, nama Heri di sana. Heri Mustamin, sudah beberapa kali dipangil Kejari. Meski belum diketahui peran Heri, tapi saat ini status Heri masih menjadi saksi. 

"Iya, dia (Heri Mustamin) diperiksa sebagai saksi," kata Yanuar, Kasi Pidsus Kejari Pontianak.

Ia membenarkan, pihaknya memeriksa Heri dan kaitannya dengan perkara tersebut. Dia memastikan, pemeriksaan terhadap Heri sebagai saksi, dilakukan pasca penetapan dan penahan terhadap Rudi Enggano dan Sabirin. "Setelah sempat dipanggil, akhirnya pekan lalu pemeriksaan dilakukan," terangnya.

Kendati tidak menyebut secara gamblang, dia meyakinkan bahwa perkara itu tidak akan berhenti pada penetapan dua tersangka. "Masih dalam proses, tunggu saja informasi selanjutnya," kata Yanuar.

Informasi diperoleh Suara Pemred, dugaan korupsi pembebasan lahan milik warga di Jalan Selat Malaya, semula untuk dijadikan GOR sepakbola milik Pemkot Pontianak.

Saat itu diketahui, pembayaran ganti rugi dari pemkot kepada pemilik lahan hanya Rp300 juta, dari pagu anggaran lebih dari Rp2 miliar. Artinya, ada selisih dari anggaran tersebut, senilai Rp1,7 miliar. Selisih ini bisa jadi adalah jumlah kerugian negara yang telah ditimbulkan.

Berdasarkan kronologis singkat tersebut, disinyalir, pihak ketiga atau sosok perantara diduga dilakukan oleh Heri. Menurut sumber Suara Pemred, Heri berperan besar dalam menggolkan proses pembebasan lahan yang kini di atasnya dibangun sebuah lapangan sepakbola tersebut.

Bahkan, disebut juga, dari pembebasan lahan itu, Heri mendapat uang komitmen sebesar Rp500 juta.
"Pembayaran kepada pemilik lahan pun dilakukan di rumahnya (rumah Heri Mustari, red)," kata sumber itu.

Kedekatan antara Heri dengan pemilik lahan yang kini telah meninggal dunia itu bukan tanpa sebab. Pada 2008, Heri belum menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, posisinya saat itu Ketua Partai Golkar di Kecamatan Pontianak Timur.

Sementara pemilik lahan, yang diketahui berinisial AH, salah satu pengurus Golkar di Pontianak Timur, dan sekarang sudah meninggal dunia. Heri kala itu belum menjabat Wakil Ketua PDRD Pontianak, masih ketua partai tingkat Kelurahan Pontianak Timur.

"Artinya secara struktur, mereka sebelumnya jelas sering berkoordinasi dan berkomunikasi karena satu partai," ucapnya.

Dugaan adanya keterkaitan Heri dalam perkara tersebut juga didukung dengan fakta bahwa, Heri telah lebih dari satu kali dipanggil oleh penyidik Kejari, untuk diperiksa sebagai saksi. Bahkan, pemanggilan yang kesekian kali terhadapnya sempat dilayangkan, setelah dua tersangka sebelumnya itu ditahan.

Sayang, ketika Suara Pemred berusaha mengkonfirmasi dan menemuinya, Selasa (25/10) sore, Heri enggan berkomentar perihal kasus dugaan korupsi tersebut. "Tidak komentar saya," jawabnya singkatnya ketika bertemu Suara Pemred.


Wali Kota Pontianak, Sutarmidji juga tak mau berkomentar banyak. "Tunggu nanti kasus selesai,"  ungkapnya.

Hal sama dikatakan Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin. Diungkapkannya, akan ada pembangunan melanjutkan stadion tersebut. Tapi menunggu kasus itu terselesaikan.

Pihak Legislatif
Abang Damsyik, LSM LAKI mendorong penegak hukum lebih gencar melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada pihak yang terlibat dalam skandal proyek tersebut. Pintu masuknya, dari dua tersangka oknum pejabat Pemkot Pontianak, ini sebetulnya sudah bisa dikembangkan untuk mendapatkan tersangka lainnya yang telah merugikan keuangan daerah.

Ia menyebutkan, kasus korupsi sekarang acapkali melibatkan oknum pejabat dan pemain proyek. Di sini, Kejari ditantang serius dalam mengungkap kejahatan dan upaya supremasi hukum. Ia tidak ingin, aparat hanya berhenti di dua orang tersangka itu.

“Sebagaimana informasi yang berkembang, ternyata ada pihak legislatif daerah kota yang terindikasi kuat turut andil dalam proyek pengadaan lahan lapangan sepakbola tersebut," tuturnya.

Agar dianggap serius, aparat penegak hukum diharapkan tidak bermain-main dan melakukan tindakan secara cepat. Memang semua ada aturannya, namun kekhawatiran yang muncul jika prosesnya lamban, seperti dugaan kasus korupsi lainnya. Penanganan kasus justru mengendap.

"Bahkan ada pula saat penetapan terdakwa sampai terpidana, pelaku malah menghilang. Tentu ini yang tidak kita inginkan," kata Abang. (
tim sp/sut)