Kamis, 24 Oktober 2019


Viza Julian: Rajut Persaudaraan, Hilangkan Rasa Paling Berhak

Editor:

Admin

    |     Pembaca: 1311
Viza Julian: Rajut Persaudaraan, Hilangkan Rasa Paling Berhak

Ilustrasi/Net

PONTIANAK, SP - Viza Julian, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak menilai, fenomena yang terjadi belakangan adalah dampak langsung dari digunakannya agama dan isu SARA lainnya dalam politik.  

Menurut dia, kejadian yang terjadi di Kalimantan Barat dan di Aceh merupakan dampak langsung dari digunakan isu tersebut di dalam proses Pilkada DKI Jakarta.

"Dulu saat banyak orang dan akademisi memprotes digunakannya isu SARA, digunakannya tempat ibadah untuk kegiatan politik, kampanye menggunakan tokoh-tokoh dan simbol agama karena itu ditakutkan akan mengancam persatuan di republik ini, banyak pihak lain yang mencemohnya," katanya, Minggu (7/5).

Viza menyontohkan konsultan politik dari pasangan calon Anies Baswedan, Eep Saefullah Fatah bahkan secara langsung menyatakan bahwa orang-orang yang memprotes digunakannya isu agama dalam politik adalah orang-orang cengeng dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Ahok kalah dalam Pilkada tersebut.

"Dia secara tidak langsung menyatakan bahwa digunakannya agama dan isu etnisitas lainnya merupakan hal yang biasa dalam dunia politik dan itu dilakukan di negara manapun. Dan itu bagian dari strategi dalam dunia politik," ujarnya.

Namun dia menjelaskan, permasalahannya kali ini tidak hanya berbicara soal politik. Saat ini berbicara mengenai hal yang lebih besar yaitu persatuan dan kesatuan bangsa ini sebagai sebuah bangsa yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Digunakannya isu-isu tersebut dalam dunia politik tentu akan memancing reaksi dan ketidakpuasan bagi kelompok-kelompok lain. Jadi merupakan sebuah kewajaran dan hanya masalah waktu saja saat ada penolakan dalam bentuk apapun. Dalam kasus ini penolakan pertama adalah penolakan datangnya beberapa ulama ke Kalimantan Barat oleh Gubernur ataupun kelompok-kelompok tertentu.

Alasannya, yang diundang adalah ulama yang intoleran. Tidak lama kemudian Gubernur pun dicegah ke tempat lain yaitu Aceh. Di mana mayoritas penduduknya adalah muslim. Jika hal ini tidak segera dihentikan maka bisa dibayangkan betapa hancurnya negara ini, saat setiap kelompok yang merasa mayoritas merasa berhak sepenuhnya atas daerah mereka masing-masing.

Digunakannya isu suku, agama dan ras dalam dunia politik ataupun pengguna simbol-simbol agama untuk kepentingan politik, merupakan hal menjijikkan yang tidak boleh dibiarkan terjadi lagi di negeri ini. Setiap orang terutama warga negara Indonesia, berhak datang ke tempat manapun dalam wilayah ini tanpa ada pihak yang boleh melarangnya.

"Ini artinya setiap ulama berhak datang ke Kalimantan Barat apapun afiliasi politik mereka ataupun pandangan mereka. Begitu juga warga negara manapun. Tidak terkecuali Gubernur Cornellis, berhak kemanapun di wilayah negara ini tanpa ada pihak yang boleh melarangnya," tuturnya.

Jika memang ada pihak-pihak yang dianggap mengajarkan intoleransi maka ini adalah wilayah lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, BNPT, Kementerian Dalam Negeri atau Kesbangpol. Maka biarkanlah lembaga-lembaga tersebut yang kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut.

Jangan biarkan masyarakat kemudian berbuat seenaknya untuk melarang siapa pun kemanapun di Indonesia. Pihak yang terkait seperti lembaga-lembaga yang disebutkan di atas atau lembaga lainnya harus segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan penggunaan isu suku, agama dan ras dalam dunia politik.

Begitu juga berbagai tindakan yang bernuansa intoleransi karena jika hal ini tidak ditindak, maka fenomena yang terjadi belakangan akan terus berkepanjangan karena masyarakat akan mengambil langkah sendiri. Dan hanya masalah waktu sebelum Indonesia kemudian terpecah belah. Sejauh ini sebenarnya lembaga-lembaga tersebut telah mampu mengidentifikasi potensi masalah ini. 

Meski demikian belum terlihat lembaga ini bisa mengimbangi berbagai masalah yang muncul dikarenakan banyaknya elit politik yang memanfaatkan isu suku, agama dan ras. Ini menyebabkan kerusakan yang terjadi lebih parah dari yang bisa ditanggulangi oleh lembaga-lembaga tersebut.

"Ini hanya bisa terselesaikan jika elit politik turut serta berkesadaran dan secara bijaksana tidak lagi menggunakan isu-isu tersebut," ucapnya. Berbagai lembaga yang terkait harus mampu meredam pernyataan-pernyataan yang bersifat provokatif dari pihak manapun.

Jika tidak maka masalah ini akan terus terjadi dan semakin membesar. Setiap pihak harus menyadari dan introspeksi diri bahwa tidak ada pihak yang boleh mengaku lebih Indonesia, lebih pribumi atau lebih Islami.

 "Cikal bakal dari intoleransi dan berbagai masalah yang mengikutinya adalah, perasaan bahwa kita lebih baik, dan lebih berhak dari orang lain, entah itu lebih baik dalam beragama atau lebih berhak terhadap wilayah," tutupnya. (bls)