Jumat, 06 Desember 2019


Aturan Baru, Pembaruan Kartu Keluarga Per Tiga Tahun

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 3187
Aturan Baru, Pembaruan Kartu Keluarga Per Tiga Tahun

PEMBARUAN DATA – Warga mengantre untuk pembaruan data Kartu Keluarga (KK). Ke depan, Pemerintah Pusat akan menerapkan aturan pembaruan data KK per tiga tahun. Hal ini dilakukan agar data penduduk lebih valid dan terus terbarukan.

PONTIANAK, SP – Dalam waktu dekat, Pemerintah Pusat akan membuat peraturan pembaruan data Kartu Keluarga (KK) per tiga tahun sekali. Penerapan peraturan ini dimaksudkan agar data masyarakat terus terpantau dan valid. Terkait hal ini, nantinya ada beberapa komponen dalam KK yang bakal berubah.

"Misalnya kolom pendidikan, selama ini ada yang sudah profesor atau doktor, tapi di KK masih SD, SMP, itu yang mau diubah. Nanti ada sosialisasinya, direncanakan ke depan tiga tahun sekali KK berubah," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak, Suparma, Jumat (19/5).

Dia berharap ke depan, masyarakat dapat menganggap bahwa data yang terbarukan tersebut menjadi hal yang penting. Perubahan dalam struktur KK juga pada kolom keterangan keluarga. Jika dulu orang di luar keluarga inti disebut sebagai famili lain, nantinya hanya akan ditulis famili.

"Mungkin dulu tidak berpikir ini sangat penting, sekarang sudah berpikir ini penting," tutupnya. Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyambut baik peraturan itu. Pembaruan data per tiga bulan baik untuk verifikasi dan validasi data.

Diungkapkannya, dalam sistem yang sudah berbasis teknologi, secara otomatis dalam data Dukcapil keterangan semisal umur dan lainnya sudah ada. Namun untuk hal lain, seperti pendidikan, tentu perlu pengajuan dari masyarakat.

"Administasi penduduk kota yang 600 ribu lebih, kalau tidak ditangani dengan cerdas, berbasis IT, pegawai kita takkan mampu," katanya. Menurutnya, data-data memang seharusnya terus diperbaiki. Sebisa mungkin secara otomatis. Terlebih sekarang sudah ada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Sehingga data yang ada akan saling berkaitan dan valid. Ketika data itu diperlukan, hanya perlu dicetak ulang.

"Pertambahan penduduk terus bergerak, ada kelahiran, bertambahnya umur, selalu berubah baik masuk maupun pindah," imbuhnya. Edi tak menampik selama ini masyarakat enggan memperbaharui data secara mandiri. Hanya ketika surat kependudukan diperlukan, surat yang jadi syarat-syarat pun diurus. Misalnya, keperluan e-KTP untuk mengurus pembikinan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor.

"Selama surat keterangan tidak dibutuhkan, tentu tidak aware, tak tertarik mengurus surat keterangan sebagai lampiran pelengkap. Makanya nanti akan dipadankan dengan IT agar lebih mudah," ungkapnya. Tak hanya pengelolaan yang berbasis teknologi, untuk pencetakan KK pihaknya akan menggelontorkan tambahan anggaran.

Memang selama ini sudah ada anggaran khusus untuk itu. Namun jika dibuat per tiga tahun, tentu perlu dana tambahan, apalagi kebijakan itu dilakukan menyeluruh. "Kita akan lihat, ada tidak kendalanya, yang penting tujuannya untuk verifikasi dan validasi data," pungkasnya. (bls/and)