Selasa, 15 Oktober 2019


100 Ribu Warga Pontianak Terima KIS

Editor:

Syafria Arrahman ST Raja Alam

    |     Pembaca: 915
100 Ribu Warga Pontianak Terima KIS

BERIKAN KIS - Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) secara simbolis kepada warga Kota Pontianak di Rumah Dinas Wakil Wali Kota, Jalan KS Tubun, Jumat (26/5) pagi. (SUARA PEMRED/KRISTIAWAN BALASA)

PONTIANAK, SP – Pemerintah Kota Pontianak mengalokasikan anggaran untuk 15 ribu jiwa penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Hingga kini sudah lebih dari 100 ribu warga Kota Pontianak yang mendapat program ini dengan bantuan pusat. 

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Aswin Djafar menjelaskan, jumlah tersebut merupakan akumulasi secara keseluruhan, baik dari bantuan pemerintah pusat maupun bersumber dari APBD Kota Pontianak. “Mereka yang ditanggung APBD adalah mereka yang tidak terakomodir oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan KIS dari pemerintah pusat,” jelasnya usai penyerahan KIS di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Pontianak, Jumat (26/5).

Untuk kuota yang dianggarkan dari APBD, sudah tersalurkan 12.179 jiwa dari total 15 ribu. Sementara untuk KIS bantuan dari pusat sebanyak 91.471 jiwa. Aswin menambahkan, KIS merupakan langkah pemerintah untuk gerakan hidup sehat. Satu di antara warga yang menerima bantuan, Marjani (54) merasa senang mendapat bantuan KIS. Warga Jalan Rajawali Pontianak Kota ini bercerita, dia hanya tinggal bersama anaknya.

Tak jarang barang yang ada dijual untuk menyambung hidup. "Senang dapat kartu ini (KIS), walau kadang saya tidak dapat bantuan beras dari pemerintah,” ungkapnya. Anaknya yang baru tamat SMA akan mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah.

Meski memang selama ini, pelayanan kesehatan di Pontianak tidak dipungut biaya. Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menerangkan penyaluran KIS merupakan bentuk perlindungan kesehatan dari pemerintah bagi warganya. Kota Pontianak kini masuk rangking 23 se-Indonesia dalam Indeks Kesehatan Masyarakat. Pemkot Pontianak pun terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan.

“Nanti (KIS) akan disalurkan bertahap pada masyarakat,” ujarnya. KIS yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, membuat semua warga kota memiliki akses sama terhadap kesehatan. Meskipun warga telah mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan atau KIS dari Pemkot, Edi berharap penggunaan KIS semakin sedikit sebagai indikasi kesehatan masyarakat semakin baik.

“Kita berharap masyarakat tidak ada yang sakit dan sehat semua,” harapnya. Rumah Sakit Kota Pontianak yang sudah bekerjasama dengan BPJS akan memudahkan pelayanan. Dia mengungkapkan, semua obat dan dokter tersedia. Persedian obat pun terus dikontrol. “Kuota KIS di Pontianak bisa saja bertambah dan sesuai dengan evaluasi yang dilakukan, tapi kalau yang tidak mampu harus ter cover semuanya,” tutupnya.

Pelayanan Sama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar mengungkapkan dengan total jumlah KIS yang disalurkan ke warga, besar harapannya mereka yang kurang beruntung dapat terbantu. Dia menginginkan pendataan dilakukan dengan benar. Mereka yang menerima KIS, memang orang yang layak.

“Kami harap data yang masuk baik ke Pemkot maupun pusat benar, sehingga kartu ini didistribusikan, maka saya pikir tidak ada lagi masalah kesehatan di Kota Pontianak,” katanya. Namun dia mengingatkan, agar tidak terjadi tumpang tindih antara Pemkot dan pusat. Data yang dipakai harus akurat. Dia pun meminta Dinas Kesehatan Pontianak mengawal program dan ketika sakit diberi pelayanan terbaik.

“Jangan sampai para pemegang kartu KIS ini justru jadi warga negara kelas tiga, dalam artian bahwa pelayanan yang diberikan RS ini terkesan mereka diabaikan atau kurang mendapat perhatian serius secara medis tiap berobat,” pintanya. Dia meminta dinas terkait harus terus mengevaluasi dan mengontrol, sampai pada tingkat rumah sakit.

Pasalnya selama ini, ada kesan diskriminasi antara pengguna BPJS dan yang bukan. “Kalau ternyata RS yang mengabaikan pemegang BPJS atau KIS ini, kami harap ada sikap tegas dari Dinas Kesehatan untuk memberikan teguran, bila perlu mencabut izin operasional di setiap RS karena meraka tidak bisa memberikan layanan dengan baik,” tegasnya.

Selain itu, dia meminta penyesuaian tipe RS yang akan bekerja sama dengan program-program pemerintah. Jangan sampai justru RS dengan tidak memiliki pelayanan yang dibutuhkan, padahal seharusnya sudah lengkap.

“Penyakit yang harus ditangani Tipe B, maka harus berada di Soedarso dan sekelasnya. Jika di luar kemampuan itu, maka harus di luar Kalbar, harusnya sudah tidak ada alasan mereka kekurangan obat karena ada sistem BLUD di RS daerah,” tutupnya. (bls/and)